Calon Presiden dan Etika Politik
Kompas, 06 September 2004



DALAM kampanye pemilihan presiden tahun 2002, kandidat presiden dari koalisi kanan di Perancis, Jacques Chirac, tidak terobsesi untuk menjawab kritik Partai Sosialis. Ia menawarkan program yang jelas dengan prioritas yang masuk akal dan realistis, serta metode yang memiliki kelayakan penerapan.

Ternyata dasar filosofisnya bisa diterima kebanyakan pemilih. Program yang menjadi prioritas adalah mengatasi pengangguran dan menciptakan rasa aman bagi warga negara. Chirac mengalahkan Lionel Jospin (calon presiden dari Partai Sosialis) dan Jean Marie Le Pen (calon presiden dari ekstrem kanan).

Berorientasi program

Dalam upaya mengatasi masalah pengangguran, Chirac menawarkan keringanan pajak bagi berbagai perusahaan yang merekrut pekerja baru dalam jumlah tertentu, memberi kemudahan bagi perusahaan dalam kesulitan agar tidak mem-PHK karyawan; menegosiasikan kembali dengan asosiasi-asosiasi buruh tentang aneka perjanjian yang memberatkan perusahaan; memfasilitasi kesepakatan mengurangi jam kerja agar memungkinkan perekrutan tenaga kerja baru; menegosiasikan kembali upah dengan tujuan solidaritas (menghindari PHK); mendorong aneka perusahaan memberi pelatihan bagi lulusan yang belum mempunyai pengalaman.

Chirac juga menganjurkan penggalangan kerja sama perusahaan dengan sekolah-sekolah; mendorong diadakannya pelatihan-pelatihan oleh perusahaan-perusahaan bagi para penganggur dengan janji pengurangan beban pajak. Pemerintah melakukan revisi undang-undang, peraturan-peraturan, dan syarat-syarat penanaman modal guna mencegah delokalisasi perusahaan-perusahaan ke negara lain. Para pengusaha adalah mitra negara. Terasa bahwa program itu amat liberal, namun pragmatis.

Dalam hal keamanan, ia menawarkan peninjauan kembali UU yang mengatur pelaku kejahatan di bawah umur. Banyak kasus kejahatan yang meresahkan, pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Maka tindakan yang memadai untuk menekan angka kejahatan itu amat ditentukan perubahan UU itu. Ia berjanji akan merekrut 26.000 polisi. Kehadiran mereka di tempat-tempat rawan akan menciptakan rasa aman. Program ini sekaligus dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Program-program itu bisa dievaluasi 100 hari pertama setelah berfungsinya pemerintahan baru.

Dari mana uang didapat guna membiayai semua proyek? Budget pertahanan dikurangi, pajak progresif atas kekayaan pribadi diintensifkan, pajak warisan yang tinggi dipertahankan, meningkatkan pemasukan dari sektor pariwisata, dan sebagainya. Lepas dari teruji tidaknya program, prioritas, atau metode yang dipakai, tawaran itu dianggap lebih masuk akal dan mendewasakan masyarakat.

Mengukur akuntabilitas

Orientasi pada program dianggap mendewasakan karena konstituen diajak mengkaji dan menguji program, bukan hanya diseret ke masalah pertentangan ideologis. Bagi konstituen, program yang jelas dengan prioritas dan metode terinci akan memudahkan dalam mengevaluasi akuntabilitas pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi nyata, dalam arti motivasi memilih didasarkan pada rasionalitas tindakan yang bisa diperdebatkan tanpa dibebani masalah agama.

Sedangkan landasan filosofisnya terlihat dalam orientasi dasar, yaitu membangun masyarakat yang solider, toleran, dan bahu-membahu menciptakan kesejahteraan bersama. Pertama, bentuk-bentuk kemalangan atau penderitaan suatu kelompok masyarakat menjadi tanggung jawab bersama yang diungkapkan dalam bentuk spontan pengumpulan dana, uluran bantuan langsung, atau yang diatur undang-undang, peraturan, atau pajak. Adanya asuransi kesehatan, alokasi dana untuk penganggur, tempat-tempat penampungan bagi yang tidak memiliki tempat tinggal adalah ungkapan solidaritas yang dilembagakan.

Kedua, upaya menciptakan masyarakat yang toleran tercermin dari produk hukum dan peraturan yang memberi sanksi hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan ungkapan-ungkapan pelecehan yang bernada SARA. Asas kesamaan di hadapan hukum harus mendapat jaminan nyata.

Jangan bermain api

Menilik program kedua calon presiden Indonesia, sulit bagi konstituen untuk bisa menilai atau mengevaluasi enam bulan pertama, atau satu tahun pertama. Tidak mudah pula mengukur akuntabilitas hanya atas dasar program mereka. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah penggalangan dukungan dengan memberi konsesi-konsesi yang taruhannya, pertama, terkait masalah jaminan menjaga pluralitas bangsa; kedua, menyangkut masalah pemberantasan korupsi.

Hasil pemilu legislatif memberi pelajaran yang baik. Sebagian besar bangsa Indonesia tidak tertarik politik partisan yang didominasi kepentingan agama. Bahkan partai politik yang dianggap kental warna agamanya mendapat dukungan signifikan karena menawarkan pemerintahan yang bersih, bukan menjanjikan tercapainya kepentingan agama tertentu. Seharusnya calon presiden dan wakil presiden belajar untuk tidak bermain api dalam mencari dukungan dengan politik partisan yang berbahaya.

Sebaiknya mereka bisa mengevaluasi dengan kepala dingin, secara jernih, dan kritis isu-isu yang dilontarkan kelompok-kelompok penekan yang mengatasnamakan masyarakat mayoritas dengan menggunakan isu agama. Dalam hal ini, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kelihatan amat rentan dan reaktif. Kelompok-kelompok penekan rupanya jeli melihat kerentanan calon dari militer ini. Sebaiknya para calon presiden tidak terpancing melayani isu-isu ideologis-agama. Energi jangan terkuras untuk soal ideologis-agama sehingga mengalihkan dari masalah pokok bangsa ini.

Mungkin ada yang berpendapat justru konflik antar-agama menjadi masalah pokok. Marilah bertindak seperti pemain catur. Meski raja disekak, pemain yang baik tidak akan berkonsentrasi pada gerakan raja, tetapi mencoba memainkan entah bidak, benteng, atau kuda sehingga mampu menghindarkan raja dari ancaman, bahkan mampu melakukan serangan balik. Mampukah para calon presiden membawa bangsa ini keluar dari pertengkaran ideologis-agama yang tak kunjung usai untuk melompat mengatasi masalah yang lebih mendasar, seperti korupsi, pengangguran, pendidikan, dan ekonomi?

Presiden dengan visi

Bagaimana kedua calon presiden kita menghadapi masalah korupsi, ekonomi, pengangguran, pendidikan, Aceh, dan Papua? Visinya harus terumus dalam kebijakan dan komitmen. Visi kenegaraan akan tertuang dalam kebijakan nyata yang berupa program, prioritas, dan metode yang jelas sekaligus bisa dituntut akuntabilitasnya. Agar program tidak menjadi janji kosong belaka, mereka harus mampu menjelaskan dari mana diperoleh dana untuk pembiayaannya.

Presiden mempunyai tugas berat menghadapi globalisasi. Kebijakannya harus memperhitungkan mekanisme pasar dunia yang cepat berubah. Globalisasi pasar uang yang didukung teknologi informasi menjamin mobilitas modal yang amat tinggi (P Bourdieu, 1998). Faktor ini bisa menjadikan bentuk-bentuk perencanaan jangka panjang tidak relevan.

Menurut Ulrich Beck yang dihadapi dewasa ini adalah suatu paradoks konsepsi neoliberal politik dan negara (2003, 177-178). Di satu pihak, adanya tuntutan negara minimalis yang tugas dan kedaulatannya dipermiskin oleh penerapan norma ekonomi global. Negara harus ditata sesuai pasar dunia dan harus siap berkompetisi dengan negara lain. Di lain pihak, deregulasi pasar dan swastanisasi pelayanan publik tidak dapat dijalankan oleh suatu negara yang lemah. Maka butuh negara yang kuat.

Hukum yang siap melayani ekonomi global dibangun oleh negara dan harus bisa diterapkan kendati harus menghadapi perlawanan masyarakat. Selain itu, amat perlu memodernisir lembaga-lembaga pengawasan dan represi, dalam kerangka menghindari kebocoran atau kelemahan sekaligus agar dapat menjamin sirkulasi informasi, modal, dan manusia.

Karena tuntutan, aneka keputusan harus cepat diambil, risikonya ialah ada kecenderungan mengabaikan prosedur demokratik. Akibatnya meminggirkan kekuasaan politik nasional dengan menyerahkan keputusan di tangan pelaku ekonomi global. Ulrich Beck yakin, untuk melaksanakan restrukturisasi neoliberal ternyata perlu sekaligus meminimalisir dan memaksimalisir kekuasaan negara (2003, 178).

Semoga calon presiden menyadari, peran negara tidak bisa dikebiri, justru sebaliknya kepada negara harus diberi sarana agar aturan-aturan kekuasaan yang transnasional bisa diterima masyarakat.



* DR. Haryatmoko, Dosen Pascasarjana Filsafat UI, dan Universitas Sanata Dharma Jogjakarta

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.