Demokrasi, Manipulasi, dan Kekerasan

Kompas, 25 September 2000
 

KEKERASAN dan kerusuhan yang melanda Indonesia dewasa ini, membuat banyak orang bertanya: Inikah hasil reformasi? Inikah demokrasi? Bahkan, tidak sedikit orang mengangan-angankan kembali masa rezim Orde Baru (Orba) yaitu stabilitas politik dan keamanan.

Demokrasi diidentikkan dengan kebebasan mengungkapkan pendapat. Bila kebebasan berpendapat dihalangi, demokrasi sebagai sistem politik terancam. Hipotesa ini mau mengukuhkan, kebebasan berpendapat, yang juga berarti kemampuan komunikasi, menjalankan fungsinya yaitu menggantikan kekerasan. Karena itu, sudah sejak demokrasi Yunani kuno, orang mendefinisikan kebebasan berpendapat sebagai wacana yang menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik.

Di Indonesia saat ini, kebebasan berpendapat belum menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik, meski demokratisasi terus bergulir. Intimidasi, ancaman, pengerahan massa, dan kekerasan fisik, masih menjadi sarana dominan bagi pencapaian tujuan-tujuan politik. Mungkin benar kata Machiavelli, hukum tanpa pedang tidak akan ditaati, demikian pula pendapat tanpa dukungan kekuatan coercive tidak akan didengarkan. Sudut pandang seperti itu menempatkan etika politik seakan-akan tidak relevan, bukankah berarti bertentangan dengan esensi demokrasi itu sendiri?

Kekerasan bukan hanya monopoli politikus dan kelompok yang terbiasa dengan premanisme. Ada pula kecenderungan beberapa kelompok yang mengatasnamakan tatanan moral menghalalkan kekerasan. Dapatkah atas nama tatanan moral menggunakan kekerasan? Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Rakyat kan sama saja dengan massa, jadi orang banyak boleh menggunakan kekerasan.

Lalu apa artinya negara hukum? Habis, aparat tidak menindaklanjuti keluhan rakyat dan tidak memberi cukup perlindungan dan rasa aman. Tidak efektifnya aparat biasanya dikaitkan dengan dua alasan. Pertama, personel kurang, tempat tidak terjangkau; sedangkan alasan yang memicu peradilan massa, kekerasan massa adalah tuduhan bahwa petugas korup, terlibat, melindungi pelaku kejahatan dan sebagainya.

Kedua, alasan ini biasanya dipakai untuk alibi penggunaan kekerasan massa. Jadi kekerasan berperan ganda sebagai alat kritik efektif terhadap aparat, serta untuk meningkatkan kekuatan tawar kelompok itu. Tetapi bukankah kekerasan semacam itu mengkhianati demokrasi itu sendiri, suatu bentuk pemerkosaan ruang publik?

***

MEMANG, dengan memberi kebebasan berpendapat bukan berarti lingkup publik bisa dibersihkan dari tindak kekerasan. Kekerasan dalam berbagai bentuknya tetap ada dan akan tetap terjadi, bahkan dalam wicara. Memang benar, wicara merupakan alternatif terhadap kekerasan fisik, tetapi tidak merupakan alternatif terhadap kekerasan simbolis yang masih sering terjadi di dalam wacana.

Demagogie (wacana politik untuk tujuan "mengobok-obok", memancing, serta mengeksploitasi hasrat dan perasaan massa), kebohongan, kemunafikan, manipulasi, dan provokasi merupakan bentuk-bentuk kekerasan simbolis ini bermuara pada kekerasan fisik. Bagaimana kalau pelaku kekerasan simbolis membela diri dengan mengatakan, sejauh masih merupakan wacana, itu tidak bertentangan dengan demokrasi? Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ada wacana yang sudah merupakan tindakan. Orang yang berbicara di depan massa di dekat gudang beras milik seseorang/perusahaan tertentu dengan mengatakan, krisis ekonomi yang menyebabkan kekurangan pangan karena ada segelintir orang menimbun bahan-bahan pokok, bukan lagi sekadar wacana. Wicara dengan retorika seperti itu sudah merupakan tindakan menghasut massa untuk melakukan penjarahan.

Kedua, bisakah seorang mahasiswa dari sebuah universitas yang memberlakukan kebebasan berbicara, suatu hari mengundang penceramah yang akan berbicara menentang kebebasan berbicara? Bila universitas itu memandang kebebasan berbicara sebagai prinsip, seharusnya membolehkan kedatangan pembicara itu, karena ketidaksetujuannya masih berupa wacana. Tetapi kalau kebebasan berbicara menjadi tujuan, masuk akal kalau orang itu dilarang. Apalagi kalau anti-kebebasan berbicara dari pembicara itu menjadi praktik hidupnya. Bila demokrasi merupakan prinsip politik, seharusnya segala bentuk wacana politik dan aliran tidak bisa dilarang. Namun, perlu ada batas-batas yang harus ditetapkan untuk melindungi kerentanan demokrasi. Dua catatan kritis itu perlu dipertimbangkan.

Hampir tidak ada rezim politik, bahkan yang paling antidemokrasi, yang tidak memoles diri sebagai rezim demokrasi. Dari sejarah, kita dapat belajar, demokrasi bukan sistem politik instan, yang akan terwujud begitu dikehendaki. Dunia Barat sejak mengenal demokrasi berulang kali mengalami kemunduran dalam menerapkannya. Setelah enam abad demokrasi, di Yunani, kemudian di Roma, kemunduran terjadi dalam bentuk kekaisaran. Sejak itu, para diktator silih berganti memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Padahal, sudah bergenerasi-generasi mereka terbiasa berdebat bersama tentang apa yang hendak dicapai dalam kehidupan sosial politik. Ternyata, tradisi itu tidak cukup untuk melindungi mereka dari kecenderungan menggunakan kekerasan. Apakah ini suatu pembenaran terhadap kekerasan dan kekacauan di Indonesia setelah menerapkan sistem demokrasi? Tidak! Tetapi untuk menjawab romantisme yang mendambakan kembali masa rezim Orba, karena keamanan dan stabilitas dijamin, orang lupa akan harga yang harus dibayar.

***

SEBETULNYA, yang paling menghantui dunia politik adalah sarana politik itu sendiri yaitu wicara. Ketika penguasa adalah tunggal, tidak ada lagi tempat bagi wicara. Tiada lagi debat politik, dengan demikian institusi demokrasi dikosongkan dari isinya. Lalu seni wicara hanya berusaha menyesuaikan diri sehingga kemunafikan, intimidasi, sindiran mewarnai wacana. Orang cenderung bersembunyi di balik kalimat-kalimat yang kabur, kata-kata yang tidak jelas, istilah-istilah yang mendua, gaya bahasa yang merendah, padahal ingin menunjukkan yang lebih. Model bahasa seperti ini menjadi alibi bagi tuntutan penerapan wacana dalam situasi sekarang. Ini adalah cara bagaimana politikus dengan mudah menghindar dari tanggung jawab atas pernyataannya. Suasana politik semacam itu amat subur bagi upaya menjilat penguasa, kebohongan dan kesaksian palsu. Wicara menjadi manipulasi.

Namun, apakah berarti dalam demokrasi tidak ada lagi manipulasi wicara? Politik tidak bisa dilepaskan dari retorika, seni membujuk rakyat, yang tentu saja menjadi bagian manipulasi. Manipulasi wicara dan sistematisasinya, terutama sepanjang abad XX, merupakan hasil ketegangan antara keinginan menggalang sebanyak mungkin pendapat masyarakat melalui sistem demokrasi dan ketidakmungkinan sistem politik mewadahi dan menyalurkan pendapat-pendapat itu. Pelembagaan manipulasi tidak lepas dari pandangan bahwa rakyat sendiri ingin diyakinkan. Jacques Ellul pernah mengatakan, bangsa Jerman pada masa Hitler dalam arti tertentu tidak menolak dimanipulasi melalui propaganda Nazi. Pada rezim demokratis sedikit terjadi kekerasan fisik tetapi banyak tekanan psikologis. Kekerasan simbolis yang dilakukan melalui wicara dan manipulasinya menggantikan kekerasan fisik. Di Indonesia kedua bentuk kekerasan itu masih digunakan.

Interogasi terhadap beberapa orang yang terlibat kerusuhan yang disertai pembunuhan anggota suku lain, etnis lain, atau pemeluk agama lain di Indonesia, akhir-akhir ini menunjukkan, mereka tidak hanya ikut-ikutan. Melihat ada kesempatan atau kemungkinan bagi mereka untuk menolak terlibat, jelas tidak terpaksa. Mereka sendiri yakin akan legitimitas dari apa yang dilakukan. Kekerasan dan pembunuhan adalah akibat keyakinan sempit. Keyakinan itu terbentuk melalui pengaruh wicara dari luar, wicara yang dimanipulasi, bentuk kekerasan simbolik. Biasanya elite politik yang berkepentingan. Kapan politik intimidasi dan kekerasan akan berakhir?

Pengamat pendidikan, Mochtar Buchori, dalam seminar pendidikan di Yogyakarta akhir Agustus 2000 sempat mengatakan, perbaikan itu baru akan terjadi pada generasi politisi mendatang. Generasi politisi sekarang ini masih mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya. Agar politisi mempunyai wawasan negarawan yang mengutamakan kepentingan semua warga negara tanpa diskriminasi agama, suku, dan kelompok, dibutuhkan pendidikan dasar yang kuat. Sejak pendidikan dasar peserta didik harus dibiasakan menghormati pluralisme, dididik untuk menerima perbedaan dan dilatih untuk mampu mengelola konflik. Diberi kesempatan untuk mengembangkan diri terutama dalam hal kejujuran serta percaya kepada sesamanya. Dengan demikian, bisa berkembang dalam dirinya rasa solidaritas dan empati, keprihatinan yang harus tumbuh dalam politik.
 
 

* DR. Haryatmoko, dosen filsafat Pascasarjana UI, Universitas Sanata Dharma, dan IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.