Dilema Campur Tangan Negara
Oleh :  Haryatmoko

Kompas, Sabtu 27 Nopember 2004



SEJUMLAH pasal kesusilaan dalam RUU KUHP menimbulkan kontroversi. Persoalannya bukan sekadar rumusan pasal-pasal itu, namun lebih mendasar, yaitu sejauh mana negara berwenang menentukan batas moral?

Ada bahaya negara mau mengontrol semua aspek kehidupan warga negara, termasuk urusan tempat tidur. Sejauh mana hukum pidana berhak mengatur perilaku moral orang perorangan?

Negara dianggap berhak menetapkan kriminal tindak prostitusi, pornografi, aborsi, kumpul kebo, selingkuh, atau perilaku seksual tertentu. Dalam demokrasi, sikap kritis masyarakat dan kesadaran kebebasan individu menuntut peninjauan kembali wilayah kompetensi negara dalam moral. Setidaknya orang berharap penetapan hukum tidak hanya menjadi proses pengaturan sepihak oleh negara.

Paternalisme negara = polisi moral

Etika politik sebagai "hidup baik bersama dan bagi orang lain untuk memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang lebih adil" (Ricoeur, 1990) menunjukkan, campur tangan negara dalam hal moral orang perorangan sarat dilema. Di satu pihak, bila negara banyak campur tangan dalam moral, kecenderungannya bukan memperluas lingkup kebebasan warga negara, tetapi justru mempersempit. Dengan banyak campur tangan pada lingkup privat, ruang publik menjadi rentan karena banyaknya pembatas koersif. Hukum menjadi alibi tanggung jawab. Suasana seperti itu mendorong ke pembodohan masyarakat. Di lain pihak, bila kebebasan seseorang merugikan orang lain, atau pemenuhan hak seseorang mengancam kebebasan pihak lain, campur tangan negara sulit ditolak.

Sikap paternalistik negara biasanya mengatasnamakan tujuan luhur. Pertama, menjaga keteraturan dan kepantasan publik dengan melindungi anak-anak, mereka yang dianggap rentan/lemah atau orang yang belum dewasa, yang tidak berpengalaman dari pengaruh perilaku, gambar, tulisan, audiovisual yang dianggap berbahaya/merugikan; melindungi melawan eksploitasi dan pembusukan (bdk Komisi Wolfenden, 1957).

Kedua, melindungi perempuan agar tidak diperlakukan sebagai obyek (pornografi) atau menjadi korban eksploitasi, pelecehan atau kekerasan seksual.

Ketiga, mencegah dan menghukum semua bentuk hubungan seksual atau yang dikategorikan melanggar batas moral di luar pernikahan.

Meski tujuan-tujuan ini tampak luhur, campur tangan negara tidak lepas dari beberapa keberatan. Pertama, tujuan itu mempertanyakan otonomi moral. Kemampuan individu untuk menentukan yang baik dan jahat diragukan. Negara cenderung jadi polisi moral yang mengawasi gerak-gerik dan perilaku warganya, dan akan mencurigai semua bentuk hubungan orang dewasa. Ini akan mengurangi produktivitas dan membatasi kreativitas masyarakat karena mobilitas individu akan amat dibatasi dan diawasi.

Kedua, prinsip subsidiaritas tidak dihormati (bila individu/kelompok lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang ada bisa menyelesaikan, kelompok yang lebih besar atau negara tidak perlu campur tangan). Diabaikannya prinsip ini akan melemahkan peran civil society dan inisiatif dari bawah karena negara cenderung mengurusi semua.

Ketiga, paternalisme ini elitis dan diskriminatif. Ada kehendak mengontrol massa yang dianggap berbahaya dengan melindungi dari pengaruh gagasan jelek dari pornografi. Representasi seksual terbuka yang disertai reaksi distinction sosial kelompok tertentu tidak menimbulkan apa-apa. Begitu rakyat mulai menikmati hal-hal yang dihargai elite, lalu menjadi vulgar, tidak ada lagi nilai moral dan keindahan, serta dianggap berbahaya (Ruwen Ogien, 2003, 43).

Legalisme "versus" toleransi

Campur tangan negara dalam bentuk hukum berarti mementingkan dimensi institusional etika. Institusi (hukum, aturan) membantu menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku dengan berperan mengorganisir tanggung jawab (Bernhard Sutor, 1991, 65). Dengan demikian, kehendak baik (tanggung jawab) tidak hanya terukir dalam pikiran belaka, namun harus diwujudkan. Bila tidak, yang dihadapi adalah sangsi hukum yang tegas. Kelemahan legalisme adalah mengabaikan internalisasi motivasi. Padahal internalisasi motivasi amat penting, terutama melalui penerimaan kritis, refleksi, dan diskusi, guna membantu mempertajam makna tanggung jawab dan membiasakan diri pada tindakan baik. Lalu terbentuk keutamaan. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan dari dalam diri pelaku. Sedangkan pemaksaan dari luar, melalui hukum, cenderung membentuk orang-orang munafik.

Semangat toleransi perlu diwujudkan untuk melawan moralisme legal (pemberlakuan norma-norma moral tanpa memperhitungkan ada/tidaknya bahaya). Maka "setiap aktivitas orang perorangan yang tidak mengancam warga negara lain, atau tidak mengganggu tatanan dan kepantasan publik, hendaknya dihindarkan dari pengaturan hukum pidana" (Mark Tebbit, 2002, 114-115).

Menurut prinsip itu, tidak ada pembenaran pemberlakuan hukum melawan warga negara kecuali untuk tujuan menghindari kerugian bagi warga negara yang lain. Jadi, hukum berfungsi sebagai pertahanan diri masyarakat dan pemberlakuannya hanya akan sah bila tindakan seseorang mengancam atau merugikan masyarakat. Memang ada kelemahan dari argumentasi ini, terutama dalam menghadapi beberapa kasus: seseorang meminta eutanasia, orang dewasa mengonsumsi narkoba, dan inses dilakukan secara sukarela antarsaudara. Prinsip "tidak merugikan pihak lain" bukan dimaksudkan membiarkan tindakan itu, namun lebih mau membuka pintu negosiasi untuk menetapkan garis pembatas antara wilayah yang sah menjadi wewenang individu dan pengaturan hukum pidana.

Negara mengontrol semua aspek

Kesulitan paling besar ialah menerima prinsip dasar bahwa ada ruang kebebasan individu dalam suara hati, kebebasan ekspresi dan gaya hidup di mana hukum tidak boleh campur tangan. Sedangkan kecenderungan yang berkembang adalah tirani moral mayoritas (bukan pertama-tama agama, namun publik) yang kian mengancam dan mempersempit pilihan-pilihan moral orang perorangan.

JS Mill menyebutnya invasi polisi moral sampai pada lingkup pribadi (Mill 1972a, 216 [1859]). Kecenderungan yang kian mengkhawatirkan adalah masyarakat dan negara berusaha mengontrol semua aspek kehidupan pribadi dengan mengabaikan apakah suatu perbedaan sungguh berbahaya/merugikan pihak lain.

Memang tidak ada lingkup yang sama sekali privat. Jejaring hubungan sosial sedemikian rupa sehingga akan selalu ada dampak terhadap yang lain. Namun, pernyataan ini hanya menjamin campur tangan hukum jika benar-benar terjadi pelanggaran terhadap kewajiban, seperti dalam kasus tidak membayar utang. Sedangkan jika menyangkut perilaku, harus sungguh bisa dibuktikan berbahaya atau merugikan bagi yang lain.

Analogi ekonomi dan etika

Persoalan yang dibidik sebetulnya adalah syarat-syarat masyarakat yang sehat agar setiap orang tumbuh berkembang. Masyarakat seharusnya mengekang diri menggunakan hukum untuk membungkam kritik atau memberi sangsi kepada yang tidak menghendaki konformitas. Kebebasan individu untuk ekspresi, memilih gaya hidup dan konflik yang ditimbulkan merupakan sumber dinamika perkembangan masyarakat. Masyarakat memperkuat dirinya dengan mengembangkan individu-individu anggotanya (Mark Tebbit, 2002, 117). Maka politik yang cenderung memihak negara atau partisan terhadap kelompok masyarakat tertentu harus diubah menjadi politik yang berpihak kepada warga negara.

Prinsip demokrasi, mayoritas yang menentukan, bila diberlakukan dalam hal etika perlu mempertimbangkan analogi Dworkin (seperti dikutip Tebbit) antara "lingkungan ekonomi" dan "lingkungan etika". "Sama halnya mayoritas tidak boleh memonopoli semua sumber ekonomi hanya untuk kelompoknya dan membiarkan yang lain kelaparan, demikian pula mayoritas tidak dibenarkan mendominasi bidang etika sehingga kelompok minoritas sama sekali dicabut dari haknya untuk ikut menentukan lingkungan etika hidupnya" (Ibid, 124-125).

Bila analogi ini dihormati, setiap komponen bangsa bisa mengenali dirinya sebagai bagian yang membentuk identitas bangsa. Berarti dua dari tiga praandaian E Gellner terpenuhi. Pertama bangsa merupakan bangunan keyakinan, loyalitas, dan solidaritas anggotanya. Kedua, bangsa terbentuk bila anggota masyarakat saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena status mereka sama (1983, 7). Setiap warga negara disertakan dalam debat publik, pembentukan kehendak umum, etika publik dan pengambilan kebijakan bersama. Proses ini akan mematangkan argumen yang mendasari legitimasi kebijakan publik. Debat publik jangan hanya dijadikan kedok untuk mendapatkan legitimasi, namun sumbangan pemikirannya agar benar-benar diperhitungkan di dalam penyusunan UU dan kebijakan publik lainnya.

 

 


DR. Haryatmoko, Dosen Pascasarjana Filsafat UI dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta
 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.