Dimensi-dimensi Etika Politik

Kompas, 5 Maret 2003

 

POLITIK uang (money-politics) dan penyalahgunaan jabatan mengesankan tidak ada kepedulian wakil rakyat dan pejabat terhadap penderitaan rakyat. Obsesi kekuasaan para politikus mencerminkan hilangnya sense of crisis. Situasi memprihatinkan itu mengingatkan urgensi etika politik dalam penyelenggaraan negara.

Berbicara soal etika politik, biasanya terfokus pada perilaku politikus dalam hal kejujuran, korupsi, premanisme, manipulasi. Bila etika politik hanya menekankan perilaku politikus, pertaruhannya direduksi menjadi sekadar masalah kehendak baik. Masalah terlalu disederhanakan, "Semua tergantung orangnya". Ini tidak berbeda dari pernyataan "Bila semua orang jujur, Indonesia makmur".

Dari segi kebenaran (koherensi), pernyataan ini tak terbantahkan. Masalahnya, pernyataan itu tidak mencerminkan realitas masyarakat.

PENDEKATAN etika politik semacam itu mengupayakan perbaikan perilaku melalui penyadaran norma agama atau moral. Padahal semua orang tahu, taat dalam praktik formal kehidupan agama bukan jaminan integritas hidup politik. Simbol-simbol agama sering digunakan untuk kedok dan pembenaran kepentingan politikus. Kita terhenyak menyaksikan banyak orang berlatar belakang pendidikan keagamaan kuat, akhirnya terperangkap jeratan korupsi, money-politics, dan obsesi kekuasaan ketika pada gilirannya memperoleh kesempatan.

Pendidikan agama dan moral itu penting, namun hanya satu aspek pemecahan. Perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika politik. Kehendak baik perlu ditopang institusi yang adil. Kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggung jawab.

Lalu, kata Paul Ricoeur, amat perlu menciptakan institusi-institusi yang adil (Soi-mÍme comme un autre, 1990, hal 202). Dengan demikian, etika politik tidak direduksi hanya menjadi masalah perilaku individu. Etika politik masih memiliki komponen lain, etika politik sekaligus etika individual dan etika sosial. Etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku; etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil.

Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku; sedangkan institusi menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku (Bernhard Sutor, Politische Ethik, 1991, hal 65). Etika politik mengandung tiga dimensi yang menentukan dinamika politik (1991, hal 86): pertama adalah tujuan politik; kedua menyangkut masalah pilihan sarana; ketiga berhadapan dengan aksi politik. Pada dimensi terakhir ini perilaku politikus menentukan.

Dimensi tujuan dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam negara demokratis, pemerintah bertanggung jawab atas kedua komitmen itu. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum (policy) dalam manajemen publik.

Menghadapi masalah-masalah negara, kebijakan umum pemerintah harus terumus jelas dalam prioritas, program, metode, dan pendasaran filosofisnya. Lalu menjadi transparan apa yang harus dipertanggungjawabkan.

Atas dasar kebijakan umum ini wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksanaan, kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Kejelasan tujuan kebijakan publik menunjukkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepedulian suatu partai politik terhadap aspirasi masyarakat. Dimensi moralnya terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas kebijakan umum dan akuntabilitasnya.

Dimensi etika politik kedua ialah sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan (polity). Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan institusi-institusi sosial. Hal terakhir ini ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dasar. Pola-pola itu mengandung imperatif normatif. Dimensi sarana (polity) mengandung dua pola normatif: pertama, tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas; struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Maka asas kesamaan dan masalah siapa diuntungkan atau siapa dirugikan oleh hukum atau institusi tertentu relevan dibahas; kedua, kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai prinsip timbal-balik. Gagasan Habermas "masing-masing pihak sepakat mengoordinasi tindakannya untuk mencapai tujuan masing-masing" (1981,Vol I, hal 117) relevan dengan pola kedua.

TIGA prinsip pola normatif yang pertama-prinsip subsidiaritas, solidaritas, dan penerimaan pluralitas-perlu penjelasan. Prinsip subsidiaritas mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Campur tangan kelompok lebih besar atau negara terhadap kelompok lebih kecil hanya terjadi bila kelompok terakhir tidak mampu menyelesaikan dengan sarana dan kemampuan yang dimiliki. Negara hanya campur tangan sejauh membantu kesejahteraan umum dan keadilan distributif. Prinsip ini akan mengubah orientasi politik dari bias kepada negara menuju politik yang memihak warga negara. Tolok ukur keberhasilan politik ini ialah pemenuhan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi warga negara. Landasan etika UU Otonomi Daerah adalah prinsip subsidiaritas ini. Prinsip ini harus diimbangi prinsip solidaritas untuk menghindarkan kesenjangan sosial-ekonomi.

Prinsip solidaritas mengandaikan keterlibatan warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, bisa dalam pembentukan lembaga-lembaga bantuan, asosiasi-asosiasi kesejahteraan, koperasi, dan organisasi profesi. Solidaritas juga diterjemahkan dalam mekanisme distribusi kekayaan melalui pajak progresif, subsidi silang, dana solidaritas, pendidikan sumber daya manusia.

Namun, kedua prinsip itu mengandaikan penerimaan yang lain, pluralitas. Ini berarti dihargainya ruang kebebasan politik dan kesamaan. Ruang publik ini tercipta bila warga negara bertindak bersama dalam koordinasi melalui wicara dan persuasi (bdk Hannah Arendt, 1958, hal 41-42), bukan dengan kekerasan dan intimidasi. Ruang publik menumbuhkan pemikiran kritis yang memberi kejelasan bahwa berpikir bersama tidak hanya berpikir bersama-sama, tetapi sungguh menempatkan diri pada posisi orang lain (Catherine Audard, 2002, hal 56).

Kebanyakan politikus kita mengabaikan dimensi etika ini. Mereka hanya berpikir untuk dirinya, tidak mampu menempatkan pada posisi orang lain. Masuk akal bila mereka tidak peka terhadap jeritan rakyat. Legitimitas representasi mereka perlu dipertanyakan. Dimensi moral pada tingkat sarana ini terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimitas keputusan-keputusan, institusi-institusi, dan praktik-praktik politik, yang pada gilirannya akan membentuk struktur-struktur.

Bila tekanan diarahkan pada pendekatan struktural, ada implikasi etis, yaitu kesulitan dalam menentukan tanggung jawab pelaku karena otonomisasi tindakan. Tindakan lepas dari maksud awal pelaku dan bergerak dengan dinamikanya sendiri. Pelaku mengelak bertanggung jawab atas tindakannya karena rentang waktu dan jarak pelimpahan tugas. Meski para jenderal dalam kasus Trisakti lepas dari tuntutan hukum, secara moral mereka bisa dipersalahkan in causa (penyebab dalam konteks waktu). Bila hukum positif belum memiliki pasal yang merumuskan jenis kejahatan ini, hakim bisa mengacu prinsip epieikeia (rasa keadilan) dengan argumen kesalahan in causa itu. Masalahnya, sulit menentukan batas tanggung jawab. Hukum penal yang menekankan individualisasi kesalahan mempersulit penentuan batas tanggung jawab itu.

Tanggung jawab moral adalah masalah subyek moral, bukan masalah struktur. Dimensi moral dalam menghadapi struktur terletak pada persetujuan atau penolakan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik hidup bersama. Semoga para anggota legislatif ketika mengadopsi UU politik atau sistem ekonomi tertentu memperhitungkan implikasi moralnya karena menentukan nasib banyak orang.

DIMENSI ketiga etika politik adalah aksi politik (politics). Pelaku menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku). Tindakan politik disebut rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Ini mengandaikan kemampuan mempersepsi aneka kepentingan yang dipertaruhkan berdasar peta kekuatan politik yang ada. Disposisi kekuasaan ini membantu memperhitungkan dampak aksi politiknya. Menghindari kekerasan menjadi imperatif moral, penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis.

Aksi mengandaikan keutamaan: penguasaan diri dan keberanian memutuskan serta menghadapi risikonya. Etika identik dengan tindakan rasional dan bermakna. Politik bermakna karena memperhitungkan reaksi yang lain: harapan, protes, kritik, persetujuan, penolakan. Makna moral semakin dalam ketika tindakan politikus didasari belarasa dan keberpihakan kepada yang lemah atau korban.

 

* DR. Haryatmoko, Pengajar Program Pascasarjana UI dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.