ETIKA  MEDIA  DALAM  SITUASI  KONFLIK

 

    Kerusuhan di Sampit, Ambon, dan Poso, masih segar dalam benak kita. Orang sering mengumpat dan protes terhadap media massa tertentu karena dianggap memanipulasi berita. Para pemipin redaksi media massa dan wartawan dihadapkan pada dilema pelik dalam situasi konflik. Mereka sering dituduh, di satu pihak, ikut mengobarkan kebencian dan konflik melalui media; di lain pihak, berkat para wartawan, orang mendapat informasi tentang kejadian meski kejadian itu sering menyakitkan. Persoalan ini lebih dari sekadar deontologi profesi. Masalah ini menyentuh peran media dalam ruang publik. Haruskah media berbicara atau membesar-besarkan berita tentang kelompok fanatik (dari ideologi atau agama mana pun) yang jelas memusuhi dan menafikan kelompok lain? Kebebasan pers bukankah harus memperhitungkan dampak negatif yang diakibatkannya?

    Semua orang tahu, peran media adalahmempunyai opini dan mebentuk opini. Membentuk opini dalam situasi konflik perlu diterjemahkan dalam peran meredakan ketegangan. Berita-berita seharusnya mencerminkan peran juru bicara derita kemanusiaan. Maka toleransi perlu dicitakn. toleransi dalam situasi konflik harus lebih konkret, yaitu berpihak kepada korban. Siapa pun kelompok itu kalau menjadi korban harus dibela. Godaan tentu datang. Orang dengan mudah menemukan alibi untuk tidak serius berpihak pada korban dengan bersembunyi di balik pertanyaan ini: bagaimana menentukan siapa korbannya. Bukankah kemungkinan bias amat besar karena sikap wartawan atau redaksi tergantung pada posisi ideologis media? Belum lagi kalau masih harus berhadapan dengan amplop yang berperan dalam pembusukan wartawan/redaksi. Dalam situasi ini, integritas moral dan sikap kritis jajaran redaksi dan wartawannya diuji.

    Menarik, tawaran prinsip-prinsipyang bisa menentukan siapa korban. Salah satunya ialah mengacu pada etika politik, yang dipahami sebagai "hidup baik bersama dan bagi orang lain untuk membangun institusi-institusi yang adil dan makin memperluas lingkup kebebasan" (Paul Ricoeur, 1991).

    Kelompok yang mempraktikkan diskriminasi dan menafikkan yang lain, jelas melawan prinsip ini. Maka korban bisa dikenali karena mereka tidak dijamin atau menjadi sasaran diskriminasi oleh insititusi-institusi sosial yang ada. Dan lingkup kebebasan mereka dipersempit, bahkan dibungkam melalui ancaman, intimidasi atau kekerasan.

    Prinsip yang lain ialah prinsip keadilan : semua diperlakukan sama, ketidaksamaan perlakuan bisa ditolerir sejauh menguntungkan bagi yang paling tidak beruntung (bdk. J. Rawls, 1973). Korban bisa dikenali dengan menjawab pertanyaan berikut: siapa paling tidak diuntungkan. Memang, jawabannya tidak sesederhana itu karena dalam media bukan hanya idealisme informasi, namun berbagai kepentingan ikut mencampuri pengambilan keputusan.

    Salah satu kenyataan yang harus diperhitungkan ialah bahwa pers adalah perusahaan. Koran, majalah, atau informasi audio-visual, memiliki, di satu pihak, pemegang saham, dan di lain pihak, redaksi yang terdiri dari para wartawan profesional. Cukup sering kepentingan utama pemegang saham tidak sesuai dengan deontologi yang mengatur profesi wartawan. Lebih-lebih kepentingan pemegang saham amat beragam : ada yang lebih menekankan keberhasilan ekonomi, ada yang memberi prioritas pada kepentingan politik, ada yang menekankan humanisme. Ketegangan bisa mewarnai hubungan antara tim manajemen dan tim redaksi. Krisis ekonomi memperparah ketegangan dan merugikan upaya untuk memberi prioritas pada kebenaran. Terjadi destabilisasi keseimbangan hubungan antar penguasa keuangan dan intelektual. Media yang keberlangsungannya dipertaruhkan, dengan demikian akan mudah dikontrol. Media selain menghadapi konflik intern juga menghadapi tekanan dari berbagai institusi dan organisasi yang merasa terancam dengan sikap kemandirian dan kritisnya.

    Siapa menentukan arah opini media: pemilik saham, redaksi atau pembaca? Dalam kenyataan, sering opini itu adalah opini pembaca/pemirsa, tidak hanya pemiliki. Pandangan ini didukung James Curaan dengan alasan (Rethinking Media and Democracy, 2000); pertama, pemilik media perlu mempertahankan kepentingan pembaca agar tetap diminati. Kedua, peimliki dan staf redaksi ingin mengapdaptkan legitimasi publik guna menghindari sangsi masyarakat. Ketiga, media amat dipengaruhi kepribadian profesional dari stafnya. Ketiga hal itu menunjukkan ada kekuatan yang bisa melawan subordinasi media oleh komitmen politik dan kepentingan ekonomi pemegang saham.

    Namun, bisa dianggap naif bila melebih-lebihkan peran pembaca atau pemirsa. Pembaca/pendengar/pemirsa cenderung reaktif daripada pro-aktif. Mereka lebih akan memilih atau bereaksi terhadap apa yang ada di pasar atau yang disajikan daripada berinisiatif mengusulkan sesuatu. Dari luasnya pilihan di pasar riil, bisa diperkirakan sejauh mana kekuasaan konsumen itu efektif. Selain itu, harus diperhitungkan pula cek dan keseimbangan bisa diciptakan guna melindungi media dari campur tangan negara, karena budaya politik demokrasi akan amat kritis bila campur tangan pemerintah dirasa membatasi kebebasan media. Namun, tidak demikian halnya bila pembatasan itu datang dari pemilik saham.

    Lebih celaka lagi, para pembaca, pendengar, atau pemirsa yang secara kolektif bersiteguh menginginkan pers yang bebas dan berani, justru sering menunjukkan sikap tidak toleran bila informasi atau analisa yang dipublikasikan mengganggu mereka entah secara individual atau kelompok. Mereka tidak puas hanya dengan protes. Cukup sering mereka datang dengan ancaman serius. Pena menawarkan, pembaca menentukan. Kehendak untuk menghalangi media menyatakan opini selalu menghadapi ancaman kekerasan. Banyak wartawan harus menghadapi terorisme intelektual dan fisik. Meski orang sering mendengar di antara wartawan ada juga yang melakukan pemerasan terhadap sumber berita.

    Yang menjadi persoalan ialah menghadapi sumber berita kontroversial. Kontroversial dalam arti, sumber berita sering terlibat kasus-kasus kekerasan, dikaitkan secara langsung atau tidak dengan berbagai kerusuhan karena ideologi rasis atau fanatisme agama yang terang-terangan menafikkan kelompok lain. Bisakah atas nama kebebasan pers, media mengangkat sumber berita yang jelas-jelas menganut ideologi kekerasan dan menafikkan kelompok lain? Entah menampilkan wawancara tokoh kontroversial itu menjadi topik utama atau memuat press release dari kelompok itu.

    Dari segi sensasional, berita semacam itu memang layak jual di pasaran pembaca/pemirsa. Redaksi tentu tahu, pertama-tama bukan kolom opini atau editorialyang membentuk opini masyarakat, akan tetapi berita. Situasi ini menempatkan media dalam dilema. Di satu pihak memprioritaskan perjuangan melalui wacana dan dengan dalih ini, media tertentu memfasilitasi kelompok radikal yang cenderung menggunakan kekerasan atau model pengerahan massa agar memilih wacana dan bukan jalan kekerasan sebagai alat perjuangan aspirasinya. Di lain ihak, fasilitas itu sendiri bisa dianggap konsesi terhadap kekerasan.

    Dengan demikian, kekerasan tetap digunakan menjadi pola perjuangan dan akan ditiru kelompok lain agar sekaligus mendapatkaan juru bicara (media itu) dan legitimasi. Legitimasi karena pelaku kekerasan mendapatkan sarana untuk memberikan pembenaran atas tindakannya. Bukankah dengan demikian mereka menjadi lebih berhak menggunakan ruang publik daripada korban? Bukankah media ikut bermain dalam permainan mereka?

    Media telah terlibat menciptakan figur kekuatan politik yang jauhd ari ideal etika politik. Konsesi yang diberikan media menjadikan media sendiri sandera. Media itu selalu di bawah bayang-bayang ancaman kekerasan bila tidak memberi ruang kepada mereka. Korban makin terpuruk, karena media yang dianggap menjadi benteng terakhir bagi korban, justru memihak kepada algojo. Protes terhadap media bukan lagi hanya bahwa media telah memperlakukan dalam posisi sama pelaku kejahatan dan korban. Namun, lebih dari itu, media tertentu telah memihak pelaku kekerasan.

    Dalam konteks ini, bisakah diberlakukan prinsip asas praduga tak bersalah? Prinsip ini bisa dengan mudah berubah menjadi malapetaka bagi korban karena prinsip praduga tak bersalah sering menjadi awal viktimisasi kedua bagi korban. Kewajiban media dalam situasi konflik adalah sebagai saksi. Lebih dari itu, media dituntut memihak korban. Dengan demikian, tidak mungkin media tidak mengambil sikap. Setidaknya memberi penjelasan terhadap wacana yang berkembang: pelaku mengatakan demikian; dia berbohong, bagaimana yang sebenarnya terjadi?  Mengapa demikian?

    Berbicara etika media, perlu memperhtiungkan, media berjuang untuk bisa bertahan secara ekonomis sekaligus bisa tetap hidup sebagai pemberi informasi. Masyarakat kita kini adalah masyarakat komunikasi. Tidak ada kekuasaan baik politik, ekonomi, agama atau pendidikan yang bisa lepas dari strategi komunikasi. Komunikasi dalam arti ini adalah informassiyang diorganisir, informasi yang dikontrol, informasi yang diarahkan. Memberi informasi lebih dari sekadar berkomunikasi, tetap mengurai, mengeksplisitkan, menyingkap. Pendek kata, berani mempertanyakan komunikasi yang menjadi dominan di dalam masyarakat.

    Bisa kita lihat kasus Afganistan. Radio, televisi, koran tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mereka beranggapan seakan-akan telah meliput perang Afganistan, seakan-akan mereka telah memberi informasi. Sebetulnya yang mereka berikan bukan informasi, tetapi komunikasi, artinya mereka telah menyampaikan informasi-informasi yang diijinkan untuk dikeluarkan pihak militer, terutama militer AS. Korban-korban sipil yang tewas akibat salah sasaran tidak pernah mendapat pembelaan. Ini merupakan ilustrasi ancaman serius terhadap informasi.

    Maka sebelum mempertanyakan media dan etika media, perlu memahami dalam masyarakat macam apa kita hidup. Kita hidup dalam masyarakat yang tidak tulus (Jakob Oetama, 2001) dan tidak toleran. Tidak toleran merupakan sifat yang dibawa sejak lahir, sedang toleransi adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan kebiasaan. Bukankah tidak toleran berasal dari kebodohan? Lalu membawa kepada perasaan terancam dan kekerasan. Sedangkan, toleransi datang dari penalaran yang mengajak untuk memahami dan menerima yang lain.

 

* DR. Haryatmoko,  pengajar pada program Pascasarjana Filsafat Universitas Indonesia dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.