INGATAN SOSIAL dan PROSES HUKUM

Kompas, Selasa 12 Pebruari 2008

 

Masa berkabung untuk presiden kedua Indonesia sudah usai. Jasa-jasa Jenderal Soeharto tidak bisa diabaikan. Namun, penguasa Indonesia lebih dari tiga dekade ini meninggalkan masalah pelanggaran HAM dan tuduhan korupsi. Banyak pihak berupaya menghambat proses hukum, membungkam ingatan sosial.

 

Ingatan sosial bangsa Indonesia mau dikontrol dan diarahkan untuk melupakan kejahatan negara masa lalu. Banyak sisi gelap yang belum diangkat ke permukaan. Dulu orang berharap para penguasa yang terlibat akan menyingkap selubung yang melingkupi masalah HAM itu. Kematian satu demi satu dari mereka yang berperan dalam tragedi bangsa, tanpa proses hukum, telah mengaburkan ingatan sosial.                                                                           

 

Menagih masa lalu
Upaya mengaburkan ingatan sosial itu ada tiga bentuk. Pertama, pemaknaan sejarah versi penguasa saat itu akan tetap dominan dengan mengabaikan penderitaan korban. Kedua, kesaksian korban tidak bisa dikonfrontasikan dengan pelaku dan arsitek kejahatan HAM. Tiadanya konfrontasi ini akan melemahkan bobot proses hukum. Ketiga, tiadanya pengakuan hukum terhadap korban sebagai korban. Korban justru mengalami viktimisasi kedua dan pelaku menikmati impunity (tiada sanksi hukum). Ketiga hal itu memendam bahaya akan berulangnya skenario kekerasan dengan pola serupa.
Ingatan individual lenyap bersama kematian seseorang. Ia akan tetap hidup meski orang-orangnya sudah meninggal. Tindakan seseorang, terutama bila memiliki posisi penting, terpatri dalam sejarah dan meninggalkan inskripsi sosial. Inskripsi sosial membentuk ingatan sosial di mana pelaku, korban, dan makna tindakan meninggalkan jejaknya. Ingatan sosial bukan sekadar sejarah. Ia adalah ingatan yang menagih agar kejahatan masa lalu diselesaikan secara adil (P Ricoeur, 2000: 609). Maka, ingatan sosial mempertanyakan impunity karena menohok rasa keadilan.

Proyek perdamaian
Menghidupkan ingatan sosial berarti bersama membangun proyek perdamaian dan tidak mengulangi kekeliruan masa lalu yang tragis. Ingatan sosial bukan untuk balas dendam, tetapi upaya klarifikasi hukum dan sejarah untuk mencari keadilan. Dengan demikian, sejarah orang yang kalah, sejarah korban diberi tempat. Bagaimana proses hukum bisa digunakan secara efektif untuk merangsang pencarian spiritual suatu bangsa? Bagaimana, melalui dramatisasi para jaksa dan hakim, masyarakat didorong untuk kritis terhadap budaya politik dan lembaga-lembaganya?
Jawaban atas kedua pertanyaan itu terletak pada kredibilitas peradilan. Kredibilitas peradilan tergantung kemampuan mengisahkan sejarah bangsa dalam bingkai ingatan sosial. Pengisahan mengandung dilema antara kerangka narasi sempit dan kerangka narasi luas. Kerangka narasi sempit dari segi politik tidak meyakinkan karena mendasarkan proses hukum pada pembedaan tingkat kesalahan yang secara logika lemah dan dari segi moral sulit dibuktikan. Sedangkan kerangka narasi luas membahayakan rezim yang ada. Banyak pihak akan diseret karena keterlibatan mereka di masa lalu. Halangan utama ialah mereka masih dalam lingkaran kekuasaan sehingga akan mencegah proses hukum.
Bila proses hukum menjanjikan hukuman bagi semua yang terlibat, janji itu tak akan terwujud. Proses hukum bisa melukai ingatan sosial jika akhirnya sejarah yang ditorehkan mengisahkan pembebasan sebagian besar yang terlibat, padahal secara moral bersalah. Pembebasan itu biasanya berdalih yurisprudensi tidak mengakui kebersalahan mereka. Bahaya dilema itu ialah mengubah sebagian kecil pelaku menjadi kambing hitam.

Proses hukum dan kambing hitam
Mengambinghitamkan adalah cara hukum untuk membagi dua kategori yang terlibat: yang bersalah dan tidak bersalah (kasus penculikan aktivis). Dengan melimpahkan tanggung jawab kepada beberapa orang yang dihukum, para atasan dibebaskan dari kesalahannya. Masa lalu tidak relevan lagi untuk saat ini karena sejarah ternyata diskriminatif. Beberapa pelaku kejahatan digunakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari rasa keadilan. Otak kejahatan dengan demikian menemukan alibi tanggung jawab.
Meski hanya beberapa oknum, proses hukum bisa mengusik kesadaran publik untuk becermin keterlibatan diri. Tiap orang diajak memeriksa nuraninya sehingga mencegah dorongan mengulangi masa lalu tanpa kritik. Maka, benar kata J Habermas (1985), ”Dominasi masa lalu yang selalu kembali sebagai mimpi buruk masih membebani bila tidak diatasi dengan kekuatan analitis, yaitu mengingat kembali dengan tenang dan memilah secara jernih apa yang telah terjadi, lalu menimbang dengan pandangan moral yang memihak.” Dalam perspektif ini, proses hukum menjadi amat berarti.
Jadi, proses hukum merupakan upaya membantu menumbuhkan kesadaran publik akan tanggung jawab moral dan politik, terutama menyangkut kejahatan melawan kemanusiaan. Suatu proses hukum terhadap kejahatan massal, bila disertai penajaman opini, dapat membantu penyadaran karena melibatkan perdebatan tentang perilaku pelaku dan bentuk institusi yang dibelanya (M Osiel, 2006: 255).

Identitas bangsa
Suatu bangsa dapat menempa identitasnya dengan mengarahkan ingatan sosialnya atas kemenangan atau keberhasilannya. Identitas bisa dibentuk juga dalam upaya memberi silih kolektif atas kejahatannya terhadap sebagian dari saudara sebangsanya, dan dalam komitmen untuk tidak melupakan dan tidak mengulangi ketidakadilan yang dilakukan pada masa lalu. Silih kolektif dan komitmen adalah bentuk tanggung jawab dan kesetiaan. Dalam kesetiaan kepada diri sendiri dan orang lain terjalin kemampuan menepati janji. Kemampuan tepat janji adalah identitas yang stabil karena meski terjadi perubahan, tetap bisa diandalkan.
Silih kolektif itu mengarahkan proses hukum agar hukum dan masyarakat sampai pada mengakui adanya pelaku kejahatan dan korbannya. Pengakuan ini membuka jalan rekonsiliasi bila memperhitungkan restitusi dan rehabilitasi terhadap korban. Lalu, pengampunan mempunyai makna. Bukan penguasa yang berhak mengampuni, tetapi korban atau keluarga mereka. Jadi, proses hukum berfungsi membangun perasaan kesinambungan dengan masa lalu untuk memperluas ingatan sosial. Proses hukum menunjukkan, korban tidak dapat melakukan sesuatu, tetapi mereka juga tidak bisa diam. Tujuannya, menerjemahkan political-will membangun hubungan sejarah agar tercipta solidaritas antara generasi.
Dengan demikian, proses hukum membantu mengukir identitas bangsa.   

 

 

                                               

* DR. Haryatmoko, Pengajar Program Pascasarjana UI Jakarta, dan Universitas Sanata Dharma Jogjakarta

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.