Kejahatan Menjadi Hal Biasa

Kompas, 3 September 2003

 

PEMILU sudah dekat. Kesempatan semacam ini selalu diwarnai mobilisasi massa yang rentan terhadap kerusuhan. Peristiwa 27 Juli dan tragedi Mei 1998 masih segar dalam ingatan masyarakat. Namun, penguasa tampaknya tidak peduli terhadap masa lalu itu.

Meski pemanggilan oleh Komnas HAM terhadap mereka yang ditengarai terlibat tak diacuhkan, penguasa dan wakil rakyat menutup mata. Bahkan, sulit menemukan partai politik yang mau peduli terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM itu. Seakan ada unsur kesengajaan untuk membungkam ingatan sosial (M Halbwach, 1950). Padahal, kejadian-kejadian itu telah melukai keyakinan masyarakat akan tatanan moral dan menggoyahkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Dan, yang paling menderita adalah korban. Tak ada keadilan, baik restitusi maupun rehabilitasi. Bahkan, korban harus menanggung viktimisasi kedua melalui intimidasi atau pemeriksaan berat. Status korban tak diakui.

Masih kuat dalam jaring kekuasaan

Rupanya ada upaya untuk melupakan dengan membiarkan para pelaku pelanggaran HAM menikmati impunity (tiada sanksi hukum). Impunity mengundang kecurigaan: ada konsesi politik yang menjadi bagian penopang kekuasaan. Akhir Perang Dunia II punya pesan moral jelas: "Para penjahat perang harus diadili dan dihukum", juga terhadap kasus pelanggaran HAM di Yugoslavia. Pesan moral itu bergema dan efektif karena datang dari pemenang perang. Masalahnya menjadi pelik ketika pelaku pelanggaran HAM bukan orang kalah dan masih kuat memiliki daya tawar kekuasaan.

Kasus-kasus serupa terjadi di negara-negara Amerika Latin. Tahun 1978 di Cile diumumkan dekrit yang menarik semua tuduhan melawan polisi dan militer pelaku pelanggaran HAM; di Brazil rezim militer berakhir dengan amnesti atas para pelaku (1985); di Uruguay ada semacam amnesti (1989). Rupanya strategi moral dalam bentuk pengadilan dan hukuman dianggap amat berisiko dan mengancam upaya transisi damai ke sistem demokrasi dan rezim yang stabil. Di Argentina, selama proses peradilan terhadap para pelanggar HAM (1986-1987) terjadi empat kali usaha kudeta. Mungkinkah diam-diam Indonesia mengadopsi strategi melupakan demi stabilitas politik?

Membungkam ingatan sosial

Bila melupakan menjadi kebijakan, bukankah tuntutan untuk membangun ingatan sosial dan moralitas ditekan? Pertimbangan moral dikeluarkan dari politik. Seakan moral tidak relevan bagi politik. Apakah penguasa sadar, masyarakat sedang diajak mengabaikan kejahatan atas nama stabilitas politik? Masyarakat didorong melanjutkan hidup bersama seakan kejahatan itu tidak pernah terjadi. Strategi melupakan ini sama saja menerima dan menyebarkan bentuk baru banalisasi kejahatan (kejahatan kehilangan dimensi kedalamannya dan menjadi suatu hal yang biasa).

Memang benar, tidak semua ingatan sosial akan membebaskan, namun melupakan akan mencekam kita karena dipaksa untuk melupakan (C Pereda, 2001:212). Pembungkaman ingatan sosial itu mengorbankan masa lalu yang penuh kepahitan yang sekaligus diketahui, namun harus disangkal. Upaya melupakan itu bukankah merupakan bentuk penghinaan terhadap korban? Melupakan bisa berubah menjadi kejahatan karena membiarkan kebencian. Kebencian membolehkan untuk melakukan segalanya: menyiksa dan membunuh. Bagaimana bisa mengusir dari ingatan sosial penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan yang dilakukan kelompok tertentu tanpa melalui proses peradilan?

Hukum, infrastruktur ingatan sosial

Ajakan melupakan dan mengampuni tanpa ada klarifikasi melalui proses hukum, yang menetapkan adanya pelaku pelanggaran dan korban, akan melukai ingatan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi untuk membereskan konflik sosial, namun lebih penting lagi, ia menjadi sarana menuju kehidupan lebih beradab. Proses hukum merupakan infrastruktur untuk membangun kembali ingatan sosial dan mencegah terulangnya kekejaman yang sama. Bahwa ada pengampunan, islah atau amnesti baru berarti setelah berlangsung proses hukum. Hukum bukan dimaksudkan untuk alat balas dendam, namun dalam kehidupan publik, berfungsi melembagakan ingatan sosial akan kejahatan masa lalu yang kita cenderung tidak mengakuinya (C Pereda, 2001:213). Proses hukum menjadi perjuangan moral untuk memutuskan apa yang perlu diingat dan mana yang harus ditekan atau dilupakan. Berarti ia menjadi cara membangun monumen peringatan, tidak ke masa lampau, tetapi untuk memperingatkan masa depan. Cara ini berperan mencegah terjadinya banalisasi kejahatan (H Arendt, 1963).

Ragam banalisasi kejahatan

Bentuk pertama banalisasi kejahatan ialah bahwa orang melakukan kesalahan tanpa berpikir, bahkan tanpa ada motif sama sekali untuk melakukan itu. Jadi, kejahatan dilakukan karena orang tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya itu jahat (H. Arendt, 1963:287). Berarti banalisasi kejahatan disebabkan oleh ketidakmampuan berpikir untuk diri sendiri. Kasus semacam ini biasa menimpa para prajurit yang melakukan penculikan atau pembunuhan karena perintah atasan. Telah terjadi distorsi imperatif kategoris, lalu rumusannya menjadi "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga pemimpin tertinggi, jika ia mengetahui tindakanmu, akan menyetujuinya" (H Arendt, 1963:136)

Bentuk kedua banalisasi kejahatan ialah karena motif sepele atau penting lalu melakukan kesalahan, namun tindakan yang salah itu menjadi malapetaka karena situasi sosial tertentu yang tidak diperhitungkan (C Pereda, 2001:217). Karena perkelahian anak kecil, dua orang bertetangga tidak saling menyapa. Didorong emosi, yang satu mengeluarkan umpatan menuduh tetangganya terlibat gerakan terlarang. Tetangganya ditangkap. Suasana tegang saat itu menyebabkan orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ikut dicurigai dan ditangkap. Banalisasi kejahatan terjadi karena ketidakmampuan memikirkan konsekuensi fatal yang langsung dan yang jangka panjang.

Bentuk ketiga banalisasi kejahatan ialah menyerah diri terhadap institusi yang dianggap tak terhindarkan atau suatu bentuk rutinisasi kejahatan. Bentuk banalisasi kejahatan ini sering digunakan untuk memberi pembenaran terhadap korupsi. Dalam kasus ketiga ini orang terbiasa membiarkan diri melakukan kejahatan dan menyerah tidak melakukan perlawanan karena takut dicurigai atau dinafikan dari sistem. Bentuk ketiga ini diperparah dengan adanya impunity karena membiarkan kejahatan tanpa sangsi hukum. Ini berarti mengecilkan makna kejahatan. Padahal, akibatnya membuat pihak lain dirugikan dan menderita sampai melukai fisik, hasrat, kepercayaan, perasaan, dan emosi.

Kebencian vs berpikir kritis

Mekanisme banalisasi kejahatan yang amat umum terjadi ialah dengan mendefinisikan korban sebagai musuh. Mekanisme ini beroperasi mendasarkan kebencian. Namun, tidak ada sebab khusus yang mendorong kebencian terhadap korban, kecuali doktrin yang telah didefinisikan. Hanya karena beragama lain, karena orang asing, karena etnis lain cukup untuk memicu kebencian yang sebetulnya didasarkan pada mekanisme "segalanya atau tidak sama sekali".

Maka sikap memutlakkan ini tidak perlu disertai perasaan tertentu. Padahal, biasanya sikap mencerminkan perasaan tertentu. Pemutlakan ini sering menjadi slogan, seperti dalam kasus konflik antaragama "Semua diperbolehkan demi Tuhan". Tak ada kehendak untuk memeriksa atau memikirkan kasus per kasus, mendiskusikan, menegosiasikan, apalagi mengambil jarak dan mengkritisi keyakinan atau ilusinya. Ketidakmampuan berpikir adalah kegagalan moral. Menurut H Arendt, ada hubungan langsung antara tiadanya pikiran kritis dan kejahatan (1963:288).

Tiadanya pikiran kritis tidak sama dengan bodoh. Ketidakmampuan berpikir kritis, keengganan berpikir dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, menjadi lahan subur kebencian dan menghilangkan rasa tanggung jawab seseorang sehingga terjerat banalisasi kejahatan. Jadi, banalisasi kejahatan yang muncul dari kebencian itu datang dari hasrat yang tak terbatas (semua diperbolehkan karena musuh). Hasrat ini lahir dari sempitnya pandangan, mengabaikan pandangan alternatif, menolak semua bentuk kritik. Meski orang semacam ini juga membaca dan mendengarkan, tujuannya bukan untuk belajar, namun untuk mendapat informasi lebih akurat dan dukungan tambahan bagi prasangka yang sudah hidup dalam benaknya.

Masalah tanggung jawab menemukan fokusnya. Tanggung jawab atas tindakan berasal dari tanggung jawab atas suatu keyakinan dan hasrat. Kedua hal terakhir ini banyak dibentuk oleh kebiasaan lingkungan (keluarga, pendidikan, agama).

Bila lingkungan tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat dan sikap kritis, ia jadi tanah subur kebencian dan banalisasi kejahatan. Orang sulit mandiri. Padahal, orang bisa bertanggung jawab bila membiasakan diri menghindari ketaatan buta, penghambaan pada kekuasaan atau institusi (agama, politik). Maka, menghindari pertimbangan berat sebelah perlu, dengan cara membiasakan berpikir menempatkan diri pada posisi orang lain.

 

* DR. Haryatmoko, Pengajar Program Pascasarjana UI dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.