Kekuasaan, Pengetahuan, dan Pengawasan

Relevansi Pemikiran Foucault
Kompas, 21 Maret 2002


Di Indonesia dewasa ini, informasi terbuka bebas. Begitu banyak informasi diembuskan tentang suatu kejadian sehingga sulit diperoleh suatu kebenaran. Seperti halnya informasi, kekuasaan ternyata juga tidak bisa dimiliki seseorang atau suatu kelompok. Kekuasaan ada di mana-mana dan merupakan "pertama-tama hubungan-hubungan kekuatan yang melekat pada bidangnya dan organisasinya. Permainannya akan mengubah, memperkuat, membalikkan hubungan-hubungan itu melalui perjuangan dan pertarungan terus-menerus" (La volonté de savoir, 121-122).
Kekuasaan selalu mengalir dan cepat berubah tergantung bagaimana kelompok-kelompok, institusi-institusi, dan wacana-wacana saling mengaitkan, menegosiasikan, dan berkompetisi satu dengan yang lain dan bagaimana perubahan situasi dan aliansi. Mengapa Presiden Megawati Soekarnoputri sering dinilai lamban? Keputusannya bergantung pada negosiasi dan aliansi di antara pemimpin-pemimpin partai yang berkoalisi, militer, birokrat, media, IMF, dan sebagainya. Bila koalisi bubar dan momentum tidak berpihak padanya, kekuasaan akan bergerak pindah. Bukan individu membentuk kekuasaan, tetapi kekuasaan mengarahkan individu. Megawati diarahkan, bahkan dibentuk oleh kekuasaan. Dia terjerat jaring-jaring kekuasaan. Lupakan saja janji kampanyenya!
***
FOUCAULT membangkitkan sikap kritis dan perlawanan terhadap semua bentuk dominasi. Oleh karena, pelaksanaan kekuasaan tidak bisa lepas dari rezim wacana dan setiap wacana mempunyai klaim kebenaran, maka harus selalu waspada terhadap perubahan wacana. Terlebih, orang harus kritis terhadap kebenaran yang ditunjukkan dalam wacana ilmiah. Justru dalam wacana ilmiah ini strategi kekuasaan diterapkan secara amat tersamar. Tiga contoh menggambarkan hubungan kekuasaan-pengetahuan dan rezim kebenaran: wacana ekonomi, masyarakat madani, jender, dan dialog antar-agama.
Bila orang mengundang ceramah pakar ekonomi yang punya reputasi nasional, minimal harus menyediakan dana Rp 5 juta untuk satu atau dua jam. Ilustrasi ini hanya mau menunjukkan, ilmu ekonomi menjadi primadona. Dominannya wacana ekonomi, menunjukkan bukan hanya bahwa pengetahuan merupakan bentuk kekuasaan, tetapi kekuasaan menentukan apakah pengetahuan dapat diterapkan dan dalam kondisi macam apa. Tentu juga ada wacana ekonomi lain (misalnya, ekonomi rakyat) yang disingkirkan. Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, wacana ekonomi kerakyatan masih mendapat tempat. Pengetahuan tak terpisahkan dari kekuasaan, bukan karena pengetahuan memiliki otoritas kebenaran, tetapi pengetahuan memiliki kekuasaan yang bisa mengklaim dirinya benar. Semua pengetahuan begitu diterapkan akan mempunyai akibat nyata, setidaknya "menjadi benar". Pengetahuan sekali digunakan akan membatasi, mengatur, dan mendisiplinkan praksis.
Pengetahuan juga bisa diterapkan karena kekuasaan. Contoh menarik adalah wacana tentang civil society. Di Indonesia, Cak Nur (Nucholish Madjid) mengintrodusir istilah masyarakat madani sebagai padanannya. Konsep masyarakat madani menjadi model acuan wacana tentang "lingkup interaksi sosial antara ekonomi dan negara yang terdiri dari lingkup intim (keluarga), lingkup asosiasi sukarela, gerakan-gerakan sosial (LSM) dan bentuk-bentuk komunikasi publik lainnya" (Cohen & Arato, 1992). Konsep itu lalu mengatur, menjadi wacana dominan di Indonesia bahkan menjadi acuan. Semua itu karena Cak Nur menduduki peran penting dalam jaring-jaring politik, akademik, dan keagamaan. Bukan pertama-tama Cak Nur sebagai individu, tetapi dalam hubungan-hubungannya dengan politik, agama, lingkup akademis, audience.
Pengetahuan merupakan produk prinsip-prinsip pengorganisasian tertentu. Dalam konteks ini, konsep masyarakat madani menentukan dalam membuat klasifikasi, memberi makna dan nilai kepada sistem atau tatanan kehidupan politik-ekonomi, agama, sosial-budaya. Namun, terjemahan masyarakat madani itu dari perspektif filsafat politik dipertanyakan. Adakah kesinambungan historisitas konsep civil society dari pemikiran Locke, Hegel, Marx, Gramsci? Bila titik tolaknya adalah Piagam Madinah, orang bertanya mengenai jaminan kesamaan hak bagi semua warganegara. Dalam civil society, semua warganegara mempunyai hak sama menjadi prinsip utama. Namun, kritik ini lemah gemanya, seperti dikatakan Foucault: "Kebenaran tidak ada di luar kekuasaan...Setiap masyarakat memiliki rezim kebenarannya, politik kebenarannya" (1980:131).
Logika yang sama tercermin juga dengan dibentuknya program studi Pascasarjana Kajian Wanita di Universitas Indonesia, atau Comparative Religions di Universitas Gadjah Mada. Wacana-wacana tentang jender dan dialog antar-agama amat dominan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Seakan-akan orang tidak diakui keintelektualannya bila tidak berbicara jender atau dialog antar-agama. Kondisi politik menentukan jenis pengetahuan atau rezim wacana yang berkembang. Gagasan pertama-tama bukan gagasan seseorang, tetapi gagasan suatu zaman. Wacana itu lalu diterapkan, memiliki otoritas mengatur serta menjadi acuan, dan dipelajari. Logika ini tidak lepas dari keprihatinan Foucault akan pengetahuan. Keprihatinannya lebih diwarnai peran ilmu-ilmu sosial dan manusia: mengorganisasi perilaku, pemahaman, praksis dan kepercayaan, pengaturan tubuh dan masyarakat.
Kritik terhadap pemikirannya terfokus pada, pertama, seakan semua hal direduksi menjadi wacana dengan mengabaikan pengaruh ekonomi dan struktur di dalam bekerjanya kekuasaan-pengetahuan; kedua, ia menolak kriteria "kebenaran" dalam ilmu-ilmu manusia dan lebih mengutamakan gagasan tentang "rezim kebenaran" dan "keinginan akan kekuasaan" (keinginan untuk membuat sesuatu benar). Dengan demikian, gagasannya gampang dituduh sebagai bentuk relativisme (Margareth Wetherel, 2001).
***
DISIPLIN dan norma menjadi konsep kunci untuk memahami teknik kekuasaan. Teknik kekuasaan membidik kepatuhan. Salah satu cara mengatur atau mendisiplinkan tubuh dan masyarakat itu adalah melalui pengawasan. Foucault mengacu pada panoptikon, model penjara yang didesain J Bentham. Penjara itu dibangun dengan sel-sel membentuk lingkaran dan di tengah-tengah diletakkan menara pengawas yang memungkinkan penjaga mengawasi semua gerak-gerik narapidana di dalam sel. Arsitekturnya sedemikian rupa sehingga narapidana tidak tahu siapa atau berapa yang mengawasi mereka. Efeknya, mereka merasa selalu diawasi meski pengawasan diskontinyu. Mereka menjadi sangat patuh. Teknik pengawasan ini menjadi bagian kehidupan modern. Pengawasan tidak hanya diarahkan kepada orang lain, namun juga menjadi cara melihat perilaku kita sendiri. Kita sendiri menjadi subyek pengawasan melalui tubuh, tindakan, dan perasaan.
Teknik pengawasan diarahkan terhadap orang lain, misalnya, kategorisasi melalui identitas. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa adalah bagian strategi kekuasaan. Tanda khusus pada kartu tanda penduduk (KTP) menyebabkan pemiliknya merasa diawasi dan rentan terhadap diskriminasi. Kekuasaan tidak hanya represif, tetapi produktif. Diskriminasi itu menghasilkan uang (pengurusan KTP, surat-surat izin, urusan kepemilikan tanah), penerbitan buku-buku, seminar-seminar, bantuan dana untuk LSM-LSM peduli minoritas, berkembang wacana politik, HAM dan agama yang peduli kelompok tertindas.
Terhadap pelajar, pengawasan dilakukan dengan ujian yang diadakan secara tidak teratur. Cara itu membuat mereka mengawasi dirinya dengan belajar. Para pekerja akan patuh karena adanya progress report. Pasien mengawasi tubuh dan tindakannya karena adanya medical report. Agama merupakan salah satu lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang tidak bisa dilepaskan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner. Agama mengatur individu dan masyarakat melalui penyeragaman perilaku, bahasa, pakaian, maupun ritus. Dengan teknik itu akan dihasilkan identitas yang memudahkan memperoleh kepatuhan. Obyek dan sasaran kekuasaan disipliner agama paling utama adalah seksualitas. Pengawasan tidak perlu selalu dilakukan, para pemeluknya akan menginteriorisasi ajaran dan mengontrol diri sendiri. Semua bentuk pengawasan itu akan selalu mengatasnamakan kebaikan dan kesejahteraan bagi individu/masyarakat itu sendiri.
Pemikiran Foucault membawa efek kritis terhadap pembacanya, mengajak berpikir secara lain terhadap aktualitas yang ada. Dia menolong untuk mengurai pencampuradukan antara yang seharusnya dan yang sesungguhnya terjadi. Dia mempertanyakan norma. Norma bukan sesuatu yang universal dan bukan tanpa sejarah. Norma atau hukum adalah produk kekuasaan. Selain itu, Foucault juga mengajak bicara benar, jujur terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Dengan proses menalar yang kritis orang belajar bicara benar. Dengan pengambilan jarak orang menyadari konsekuensinya, membongkar kepentingan, motivasi atau ilusinya.

 


* DR. Haryatmoko, Pengajar program pascasarjana filsafat pada Universitas Indonesia, Jakarta; IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

 


 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.