Kembalikan Politik pada Martabatnya
Menanggapi Semakin Dominannya Rasionalitas Sarana
Kompas, 14 April 2004
 


SALAH satu prinsip tindakan rasional ialah tujuan menentu- kan pilihan sarana. Namun, yang semula sarana sering berubah menjadi tujuan. Lalu yang sebetulnya beroperasi adalah rasionalitas sarana.
Bila fokusnya sarana, lalu efektivitas dan manfaat menjadi ukuran utama. Akibatnya, berkembang tiga kerancuan berpikir. Pertama, kekerasan dianggap baik karena efektif. Kedua, manfaat politik mengalahkan rasa keadilan (pelaku kejahatan bebas tanpa sanksi hukum). Ketiga, ekonomi, sebagai wujud nyata rasionalitas sarana, menjadi satu-satunya struktur pemaknaan hubungan sosial.


Sarana mutlak, kekerasan efektif


Bayi tabung merupakan upaya medis untuk membantu pasangan suami-istri agar mampu memperoleh anak dari "darah-daging" sendiri, yang tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Salah satu masalah moral muncul menghadapi embrio-embrio yang tidak dipakai. Masalah etis itu menjadi kian serius saat sebuah perusahaan kosmetika menggunakan embrio-embrio yang tidak ditanamkan ke rahim ibu untuk bahan dasar mempermuda kulit. Akhirnya, logika pasar yang menentukan: embrio diciptakan demi memenuhi kebutuhan bahan dasar kosmetika, tanpa peduli pertimbangan moral.
Kasus itu menunjukkan bahwa sarana menjadi tujuan. Dalam rasionalitas ini, masalah pilihan nilai diabaikan. Sarana menjadi mutlak dan mendominasi tujuan. Rasionalitas ini seakan bebas nilai. Komitmen atas nilai dicabut dari rasionalitas sarana. Ia hanya bagian keyakinan. Bila dasarnya keyakinan, etika tidak terbuka lagi untuk didiskusikan secara rasional. Lalu rasionalitas hanya untuk pertimbangan sarana. Memisahkan nilai/etika dari pertimbangan sarana amat berbahaya. Terlebih bila efektivitas menjadi ukuran untuk memilih sarana, seakan semua sarana mempunyai nilai sama, termasuk kekerasan. Terorisme didasari rasionalitas sarana dan etika keyakinan.
Rasionalitas tindakan yang mengklaim bebas nilai ternyata menyembunyikan komitmen pada nilai tertentu, yaitu diberlakukannya rasionalitas sarana. Karena tujuan diabaikan, terjadi kekosongan nilai, yang tercermin dalam prinsip "tujuan menghalalkan cara". Bila nilai tidak dikaitkan tujuan, cara/sarana menjadi mutlak dan mencari pembenaran diri. Tidak mengherankan bila kekerasan memberi pembenaran diri sebagai sarana efektif. Kekerasan adalah baik karena efektif.
Sarana ini lalu memaksakan diri menjadi keharusan. Keharusan bukan argumen etika karena etika mengandaikan adanya pilihan. Tiadanya pilihan, meniadakan pelaku yang bertanggung jawab. Yang ada hanya motivasi yang berasal dari keharusan. Motivasi ini akan digunakan untuk pembenaran diri, baik oleh penindas maupun yang ditindas. Akhirnya yang tertinggal hanya kejahatan dan korban, tidak ada pelaku.


Politik mengalahkan rasa keadilan


Rasionalitas sarana juga mendominasi sistem hukum di Indonesia. Maksud penerapan prosedur hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan. Namun, praktisi hukum lebih terpesona detail-detail prosedural (sarana guna mencapai keadilan), sampai melupakan tujuan hukum sendiri. Tidak mengherankan dalam banyak kasus korupsi, prosedur hukum mengalihkan perhatian hakim dari upaya mencari keadilan. Prosedur hukum berubah menjadi alat rehabilitasi koruptor. Rasa keadilan diabaikan hakim. Meski kejahatan korupsi jelas terjadi, pelaku yang harus bertanggung jawab tidak ada. Keadilan dipertaruhkan untuk kepentingan politik, bentuk pembodohan masyarakat.
Rasionalitas sarana sebetulnya mekanisme di balik kasus Mei 1998, Trisakti, dan penculikan aktivis. Kekerasan dijadikan sarana mempertahankan kekuasaan. Kekerasan dipakai karena efektif. Sebetulnya kekerasan tak mampu menghentikan lawan, ia hanya menunda balas dendam. Hukum diharap mampu melindungi yang lemah dari yang kuat. Pernyataan Trasymachus dalam perdebatan dengan Socrates mengingatkan kita, "hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat".
Prosedur hukum (sarana) menjadi otonom lepas dari tujuannya (mencari keadilan). Proses ini cermin dinamika tindakan, yaitu "tindakan bisa lepas dari maksud pelaku". Maka, suatu tindakan sulit dinilai dalam kaitan langsung dengan pelakunya. Antara maksud pelaku dan konsekuensinya bisa tidak ada lagi hubungan. Otonomisasi tindakan terjadi bagai sebuah teks yang maknanya bisa lepas dari maksud pengarangnya.
Untuk menemukan bukti keterlibatan seseorang, harus dicari dalam jaringan ketidakpastian dan harus dilacak dari sejumlah keputusan. Dengan demikian, tanggung jawab mudah menemukan alibi. Padahal, tuntutan tanggung jawab meluas sejalan kekuasaan yang dimiliki pelaku. Ada hubungan trilogi kekuasaan-kerugian-tanggung jawab. Semakin besar kekuasaan seseorang, kian luas dan dahsyat kerugian yang diakibatkan kejahatan yang dilakukan, dan kian besar tanggung jawab untuk mengganti rugi. Kendati sering terjadi otonomisasi tindakan, batas tanggung jawab bisa ditentukan, sejauh akibatnya masih dapat diperhitungkan oleh akal sehat setiap orang bila ada dalam posisi yang sama.


Ekonomi, struktur pemaknaan


Kita sering menimpakan kesalahan pada struktur sosial. Namun, struktur tidak bisa dilepaskan dari pelaku. Dimensi etis struktur sosial terletak dalam sikap menerima atau menolak tatanan sosial tertentu. Menerima ekonomi yang hanya memacu akumulasi modal berarti memihak kepada yang kuat. Struktur itu merupakan keputusan dan tindakan manusia dan tidak netral atas nasib manusia.
Dewasa ini, struktur pemaknaan yang dominan adalah uang. Hubungan-hubungan sosial dipermiskin hanya menjadi hubungan ekonomi (Bourdieu, 1998). Logika ekonomi dilepaskan dari logika sosial (yang menekankan aturan keadilan). Semua kemalangan hidup ditimpakan pada soal eksploitasi kerja dalam perspektif mencari keuntungan. "Legitimasi masyarakat modern bergantung dua hal, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Bila gagal memenuhi dua hal itu, masyarakat kehilangan hormat dan kesetiaan dari warganya" (E Gellner, 1998).
Ekonomi menjadi abstraksi saat diatur pasar internasional dan globalisasi metode kerja. Kerja melulu berorientasi pada ekonomi dan tidak lagi menjadi pendidik ke arah penalaran yang lebih dewasa. Ia seakan berhenti dari sifat fisiknya (tidak mengubah sesuatu) dan berubah hanya memanipulasi makna dan orang (bursa pasar modal). Kerja hanya dimaknai sebagai bentuk penantian waktu senggang. Waktu senggang menjadi kesempatan menerapkan teknik mengonsumsi. Maka, mencipta hanya menjadi pekerjaan sedikit orang, sebagian besar masyarakat diarahkan untuk semakin mengonsumsi.


Kembalikan ke martabatnya


Pada masyarakat yang melulu berorientasi ekonomi, etika yang diperhitungkan terbatas etika utilitarian. Etika semacam ini menyelubungi sistem ekonomi yang mengagungkan logika pasar dan mengusung sistem moral darwinisme (the survival for the fittest) yang memuja kultus pemenang (P Bourdieu, 1998).
Solidaritas lenyap. Logika pasar ingin menghancurkan semua bentuk struktur kolektif (dari negara hingga keluarga) karena dianggap menghambat pewujudan utopia pasar murni. Ironisnya, landasan tatanan ekonomi yang mengagungkan kebebasan individu adalah fenomena massa (banyak pengangguran) memungkinkan tersedianya tenaga yang siap mengganti siapa saja. Sebetulnya landasan ini adalah kekerasan struktural dalam bentuk pengangguran, sistem kontrak kerja terbatas, rasa tidak aman karena ancaman PHK. Perusahaan ada di bawah ancaman permanen. Kemajuan teknik informasi menjamin mobilitas modal tinggi, sewaktu-waktu pemodal bisa pindah ke perusahaan yang lebih menguntungkan (P Bourdieu, 1998).
Jika politik ingin menemukan kembali martabatnya, ia harus mampu mengubah struktur pemaknaan agar tak hanya ditentukan ekonomi. Makna rasional perlu mengacu ke tujuan yang memperhitungkan nilai dan makna. Politik hanya bisa menunjukkan otonominya bila tegas menentukan tujuannya, yaitu kesejahteraan bersama. Rasionalitas ekonomi tak peduli pada kesejahteraan bersama. Egoisme penguasa, pemodal, dan masyarakat bukankah hasil institusi-institusi yang melandaskan pada mekanisme pasar bebas? Kecenderungan institusi-institusi ini adalah kepentingan diri. Seandainya institusi-institusi itu mengarahkan masyarakat pada solidaritas, masyarakat tak terobsesi kompetisi dan kekerasan. Perjuangan memang berat, tapi masih ada bela rasa. Perawat, pekerja sosial, dan relawan kemanusiaan masih memberi harapan.
Secara institusional kelompok-kelompok perlawanan bisa diorganisasi pada tingkat asosiasi, koperasi, kerja sama lintas agama, dan partai politik yang terbuka pada pluralitas.

 


* DR. Haryatmoko, Pengajar Program Pascasarjana UI dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta
 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.