Ketika Keadilan Diabaikan
Oleh :  Haryatmoko
Kompas, Jumat 9 Desember 2005

 


Dalam beberapa kasus korupsi, banyak pelaku justru dihukum ringan atau dibebaskan. Banyak penyidikan atas mereka yang dicurigai melakukan korupsi dihentikan di tengah jalan dengan aneka alasan. Tak sedikit pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya menikmati impunity (bebas dari sanksi hukum).

Sudah lama sistem peradilan di Indonesia dipertanyakan. Kepercayaan terhadap integritas penegak hukum ada pada titik terendah. Jangan-jangan sistem hukumnya pun bermasalah. Adakah kaitan antara tekanan pada kepastian hukum dan kecenderungan mengabaikan rasa keadilan masyarakat?

Mitos atau realitas?

Mitos realisme hukum ialah adanya kepastian dalam hukum. Kepastian ini lebih merupakan keyakinan, hukum adalah realitas yang dibuat secara sempurna. Hukum merupakan ”suatu korpus aturan yang koheren, siap diterapkan oleh hakim terlatih dan terampil dalam deduksi silogistis sehingga dapat menemukan jawaban yang tepat atas masalah hukum dengan penuh kepastian” (M Tebbit, 2000:25). Padahal, realitas hukum justru tidak pasti. Masalah hukum menuntut pencarian keseimbangan antara prinsip, kebijakan, dan asumsi yang tidak tersurat. Pencarian keseimbangan seperti itu sulit diramalkan, alias tidak pasti.

Bukti ketidakpastian ini terlihat pada beragam tafsir hukum yang mengatur sebuah kasus. Dalam kasus korupsi, ada yang secara nominal tidak besar, tetapi dihukum berat. Sedangkan mereka yang melakukan korupsi segunung, dihukum ringan, bahkan dibebaskan. Mereka yang memegang teguh keyakinan akan kepastian hukum sering mengabaikan, bukan hanya jurang teori-praktik, tetapi juga kesenjangan antara hukum tertulis dan interpretasi. Interpretasi hukum sebagai korpus aturan, nyata-nyata bisa diterapkan pada kasus berlawanan, dengan aturan yang disesuaikan, berubah dan ditemukan tiap hari di seluruh yurisdiksi di Indonesia, bagaimana bisa kepastian hukum dijamin?

Sulit menjelaskan kepada mereka yang memegang teguh kepastian hukum, keyakinan lebih merupakan mitos daripada realitas. Jangan-jangan kepastian hukum hanya merupakan suatu wishful thinking yang dianggap sebagai realitas. Bukan mau merendahkan makna kepastian hukum, tetapi mau membongkar, dalam kepastian hukum masih terkandung klaim kesahihan interpretasi berbagai pihak.

Formalisme hukum

Menurut Tebbit, ideal kepastian hukum itu tidak bisa dilepaskan dari formalisme hukum (2000:26). Formalisme hukum ini amat memengaruhi pemahaman hukum dan administrasi praktis masalah keadilan. Keprihatinan utamanya pada bentuk luar hukum, artinya hanya sejauh hukum itu tertulis. Lalu kurang memerhatikan jiwa atau substansi hukum. Akibatnya, ada kecenderungan menafsirkan hukum sebagai sistem tertutup. Penafsiran melulu masalah intern bidang hukum. Cara penafsiran ini menganggap faktor-faktor sosial lain tidak relevan. Seakan sistem hukum dapat dideduksi dari semacam aksioma. Lalu kekeliruan peradilan mirip kesalahan dalam menjumlah angka.

Obsesi pada kepastian hukum ini membawa ke literalisme dengan mengorbankan jiwa hukum. Mengikuti aturan demi aturan berarti menyingkirkan rasa keadilan dalam menilai kasus-kasus khusus. Padahal, kekhasan suatu kasus justru harus ditemukan dalam substansi situasi konkret kasus itu, bukan dalam aturan-aturan formal yang seolah bisa disesuaikan dengan kasus. Lalu yang terjadi semacam proses mekanisasi yurisprudensi dalam bentuk mencari aturan yang dapat diterapkan agar mampu memberi jawaban yang tepat. Mengutip Holmes (2000:27), Tebbit menyatakan, akar seluruh prosedur adalah penilaian di balik penalarannya yang sering tidak terungkap dan tanpa disadari. Artinya, penilaian pribadi yang mendahului ketetapan hukum, suatu penilaian sebelum proses penalaran.

Menggeser fokus logika hukum

Faktor yang sebenarnya memengaruhi adalah pra-penalaran penilaian, khususnya hal-hal yang terkait kebijakan sosial. Maka, upaya yang perlu dilakukan adalah mengangkat ke permukaan atau membuat tersurat argumen yang disembunyikan rasionalisasi logis penilaian itu. Caranya, menggeser fokus dari studi tentang logika hukum ke studi tentang faktor-faktor yang eksplisit dan yang tidak disadari padahal justru paling berpengaruh dalam menyeleksi kesimpulan hakim dan keputusannya. Faktor-faktor itu adalah politik, sosial, ekonomi/uang, dan pribadi (2000:29). Banyak kasus korupsi yang akhirnya ditentukan oleh pertimbangan politik. Pertimbangan ekonomi dan uang, banyak memengaruhi putusan hakim atas kasus hukum. Aneka keputusan itu mengabaikan rasa keadilan di masyarakat.

Acuan ke sumber hukum (UU, yurisprudensi, hukum internasional) dalam praktik kalah menentukan dibanding faktor politik, sosial, ekonomi, dan pribadi. Keadilan tidak bisa dilepaskan dari penilaian moral individu riil hakim. Sedangkan pertimbangan logika hukum formal biasanya hanya untuk mengecek dan mendukung keputusan (2000:33). Maka, faktor-faktor itu, karena amat riil, akan amat memengaruhi. Jadi, pokok persoalannya terletak pada penyembunyian dasar pertimbangan yang sebenarnya oleh mitos kepastian hukum dan pretensi yang mau menunjukkan keputusan hakim adalah hasil penyimpulan logika hukum formal.

Agar faktor-faktor yang menentukan pertimbangan keputusan hakim itu tidak memberi kesan di luar hukum formal, lalu dikemas dengan argumen prosedural hukum, diselipkan dalam masalah fakta hukum atau penerapan dasar hukum. Itu sebabnya seorang politikus bisa lolos dari sanksi hukum karena majelis hakim kasus itu ”tidak melihat fakta hukum, tetapi penerapan dasar hukum. Ternyata, berdasar doktrin penerapannya tidak benar” (Kompas, 3/12/2005).

Wajar bila muncul kecurigaan, pertimbangan dari luar hukum (politik, ekonomi, atau kebijakan sosial) lebih menentukan. Vitalitas hukum akan terjamin bila masuknya pertimbangan dari luar hukum dibuat eksplisit dan legitim (2000:33). Orientasinya bukan mengacu ke belakang kepada keputusan masa lalu, tetapi ke depan untuk mendorong kejujuran akan tujuan-tujuan sosial peradilan.

 

 


* DR. Haryatmoko, Dosen Pascasarjana Filsafat UI dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta
 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.