Lemahnya Refleksi Filsafat, Mempermiskin Politik
Kompas, 27 Mei 2002
 


KETIKA Indonesia sedang dilanda krisis menghadapi masalah disintegrasi, orang justru sibuk memikirkan kelompoknya sendiri. Masalah yang ramai dibicarakan dan diurus, justru yang potensial menjadi ancaman disintegrasi, yaitu penerapan syariat. Ketika rakyat menjerit menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, para wakil rakyat justru sibuk mengusulkan kenaikan gaji dan menuntut fasilitas yang lebih baik bagi diri sendiri. Ketika keprihatinan bangsa ini terarah pada masalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), orang belajar dari media massa justru KKN itu sekarang semakin parah dilakukan oleh orang-orang yang dulu berteriak berantas KKN.


Ketika bangsa ini sedang prihatin mempertanyakan masa depan anak-anak mereka, para politikus sibuk berebut lahan basah dan menjajaki kemungkinan aliansi atau membentuk kaukus untuk menyiapkan masa depan kemenangan partai masing-masing. Ketika para pencuri ayam, pencopet, dan para penjahat kelas teri tewas di tangan massa, para koruptor kelas kakap, konglomerat pengemplang uang negara, dan provokator pengadu domba rakyat dibiarkan hidup tenang menikmati hasil kejahatan mereka. Kriminalitas rakyat kecil digunakan untuk menutupi ilegalisme penguasa. Bagaimana dualisme semacam itu bisa berjalan bersama tanpa mengusik nurani bangsa ini? Memang pandangan-pandangan kritis yang memprotes situasi itu bukannya tidak ada, namun tidak mampu mendobrak kerangka berpikir dan menggugah gerakan-gerakan perlawanan. Mengapa bisa demikian?


Pendekatan monokausal dan pragmatisme


Mungkin karena orang dibiasakan berpikir monokausal (istilah Franz Magnis-Suseno). Persoalan dilihat hanya dari satu sebab langsung, tanpa mempertimbangkan berbagai dimensinya. Karena tanaman padi diserang hama wereng lalu DDT disemprotkan. Hama padi memang dapat diberantas, tetapi dampak lingkungan tidak diperhitungkan. Kasus lain, misalnya, dalam menghadapi masalah tawuran pelajar di Jakarta, fokus pemecahan adalah represi dengan mengerahkan polisi bahkan militer, atau melalui otoritas sekolah. Orang tidak mempertanyakan adakah tempat untuk bermain bagi mereka setelah jam sekolah. Masih adakah lapangan bola atau tempat olahraga, tempat teater atau seni yang terbuka bagi semua? Adakah tempat nyaman untuk membaca bagi warga lapisan bawah?
Kebiasaan menghadapi masalah dengan menggunakan pendekatan monokausal ini merupakan bentuk pendangkalan dan pemiskinan politik. Model pendekatan ini adalah anak kandung pragmatisme yang mewarnai mentalitas dan cara berpikir produk sistem pendidikan yang menghendaki hasil segera. Pragmatisme sendiri pada dasarnya adalah positif. Ia merupakan faham yang menyatakan bahwa sesuatu itu dikatakan baik bila memecahkan masalah, tanpa terjerumus perdebatan yang mandul. Tetapi, pragmatisme bisa menjadi otoriter ketika meminggirkan atau menafikan perdebatan teoretis, diskusi tentang nilai, perdebatan ideologis, atau diskusi tentang prioritas demi hasil segera.


Tiga bentuk pemiskinan politik


Pemiskinan politik itu terungkap dalam tiga bentuk:
Pertama, terletak dalam peminggiran atau bahkan penafikan perdebatan ideologi, diskusi tentang nilai-nilai, dan perdebatan tentang prioritas. Dengan demikian, pendekatan pragmatisme condong tidak menerima pluralitas karena wacana yang merupakan sarana komunikasi dengan yang lain, dengan yang berbeda, kurang mendapat tempat.
Kedua, pemiskinan politik itu terjadi ketika ruang publik direduksi menjadi pasar. Ketika tekanan adalah hasil, maka ekonomi menjadi perhatian utama. Penyelenggaraan negara direduksi menjadi manajemen kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau individu-individu tertentu. Politik menjadi arena untuk mempertaruhkan kepentingan kelompok dan pribadi serta untuk mendapatkan pengakuan. Politik bukan lagi seperti dikatakan Hannah Arendt sebagai seni untuk mengabadikan diri dengan menjamin kebebasan setiap individu dan mengupayakan kesejahteraan bersama serta keadilan.
Ketiga, pemiskinan itu terjadi juga dalam lingkup etika politik. Bila menolak pluralitas dan mempraktikkan diskriminasi tentu bertentangan dengan arah yang dibidik etika politik. Paul Ricoeur mendefinisikan etika politik sebagai hidup baik bersama dan demi orang lain untuk semakin memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Pendekatan pragmatisme yang menjadi ideologi teknokrasi cenderung mengabaikan proses partisipasi dan prosedur parlementer yang menjadi tulang punggung demokrasi.


Peran filsafat politik


Ketiga bentuk pemiskinan politik itu bisa dihadapi bila filsafat politik mendapat tempat karena dua alasan.
Pertama, dalam filsafat politik orang tidak hanya berhenti pada cara berpikir monokausal. Orang diajak mencari hakikat politik, meneliti sumber-sumber dan dasar-dasarnya; menganalisis beragam sistem politik baik yang riil maupun yang mungkin; menspesifikasi tujuan-tujuan politik; menentukan kategori-kategori institusional dan rezimnya serta berusaha menggali konsep-konsep kunci.
Dengan demikian, orang diajak kritis, mampu membuat perbandingan, dan ditantang membuka alternatif sehingga tidak terjerat pada keyakinan ideologis yang sempit.
Kedua, terkait etika politik. Eric Weil, yang mengambil posisi bertentangan dengan Machiavelli mengatakan, filsafat politik merupakan suatu gerak yang berangkat dari moral dan melampauinya dalam suatu teori tentang negara (1956, hlm 131). Tentu saja politik bukan seperti yang dipahami politikus, tetapi bagi orang yang mencoba mencari makna di dalam politik. Jadi, perlu ditunjukkan bahwa filsafat politik beranjak dari moral. Cara pandang moral ini harus mengakar dalam cara pandang komunitas tertentu yang diorganisir oleh negara agar filsafat bisa diterjemahkan menjadi politik.


Dengan demikian, semua gerak yang berangkat dari moral harus membawa kepada pernyataan berikut ini: "Negara adalah organisasi suatu komunitas yang menyejarah, dengan diorganisir dalam bentuk negara, komunitas itu mampu mengambil keputusan-keputusannya" (Eric Weil, 1956, hlm 31). Moral sebagai titik tolak filsafat politik menjadi penting karena politik akan mengetuk nurani. Orang-orang yang mampu memasuki dimensi moral dalam kehidupannya akan menyesuaikan dengan etika politik dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara. Dimensi moral ini sudah merupakan dasar rasionalitasnya.


Etika politik, komunitas, dan sejarah


Bukankah filsafat politik yang bertitik tolak dari moral itu hanya akan cenderung formal (abstrak)? Maka, perlu membangun syarat-syarat tindakan nyata, perwujudan moral supaya operasional. Filsafat politik mengusulkan perlunya perwujudan itu dengan melakukan perubahan dari sudut pandang individu ke sudut pandang komunitas. Sudut pandang individu hanya menilai maksud, mengutuk hasrat-hasrat jahat, menentukan batas-batas kekerasan, tetapi tidak memberi pemacu ke tindakan.
Dengan kata lain, moral cenderung melarang, namun kurang membekali pewujudan tindakan. Agar tuntutan moral terpateri dalam sejarah, artinya sebanyak mungkin anggota masyarakat mendasarkan tindakannya pada rasionalitas, harus mulai dari ungkapan rasionalitas yang sudah berjalan, yaitu "sistem sejarah yang membentuk komunitas" (Eric Weil,1956, hlm 33).
Dengan kata lain, dalam moral individual antara visi dan tindakan hubungannya langsung. Maksudnya bila seseorang mempunyai keyakinan moral tertentu dia bisa langsung menerapkannya. Sedangkan dalam etika politik antara visi dan tindakan kolektif hubungannya tidak langsung. Agar visi moral seseorang atau suatu kelompok bisa dilaksanakan dalam tindakan kolektif membutuhkan mediasi berupa simbol-simbol, nilai-nilai (simbol agama, nilai keadilan, dsb.) dan sejarah suatu komunitas.
Dengan demikian kesadaran moral dipahami sebagai yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah komunitas. Penerimaan Pancasila sebagai landasan politik bernegara bisa disebut tidak hanya peristiwa politik tetapi juga peristiwa moral. Peristiwa itu ditandai dengan keberhasilan tiap kelompok komponen bangsa keluar dari partikularitas agama dan kedaerahan masing-masing. Ini merupakan suatu bentuk kesadaran moral yang oleh Lawrence Kohlberg dimasukkan pada pasca-adat.
 

Akhirnya tampak jelas, filsafat politik mengandaikan tiga hal:
Pertama, pengambilan jarak dan kritis terhadap realitas politik.
Kedua, filsafat politik menuntut perspektif tertentu dan pengujian nilai-nilai, termasuk nilai-nilai moral.
Ketiga, filsafat politik hanya mungkin dalam perbandingan dengan suatu ideal yang melibatkan suatu konsepsi tentang manusia dan tujuannya.


Filsafat politik tidak bisa disamakan begitu saja dengan ilmu pengetahuan yang tekanannya adalah deskriptif, analitik, dan mengklaim obyektif, namun ia juga tidak bisa disamakan dengan suatu bentuk ideologi. Jadi antara pengetahuan dan tindakan, namun sekaligus melampaui teori dan praksis. Filsafat politik merupakan refleksi mendalam yang memungkinkan kehidupan politik mengungkap struktur-struktur, makna, dan nilainya.

 


* DR. Haryatmoko, Pengajar program pascasarjana filsafat pada Universitas Indonesia Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.