LUPA  DIRI  DALAM  JARING  KEKUASAAN

# Tanggapan terhadap Tulisan Jakob Oetama

 

 

Tulisan Jakob Oetama menyambut HUT ke-50 majalah Basis (Kompas, 1/12/2001) merangsang untuk melihat kekuasaan dengan cara lain. Dua masalah dilontarkan Pemimpin Umum Harian Kompas ini.

Pertama, kekuasaan menimpa siapa saja dan cenderung lupa diri. "Rasanya kekuasaan itu suatu misteri yang bisa menerkam siapa saja termasuk rakyat kecil sekalipun, sampai mereka juga gampang lupa diri".

Kedua, tiadanya kesinambungan antara prinsip-prinsip etika dan tindakan. "Ada gap, ada lubang besar yang menganga antara idiom-idiom etis dengan kenyataan".

Kedua masalah ini saling terkait. Lupa diri dalam kekuasaan adalah salah satu petunjuk yang memperlihatkan adanya jurang antara etika dan kenyataan.

Terhadap masalah pertama, jawaban tokoh pers ini mengacu ke sejarah. Pendidikan telah mendorong mobilitas sosial sehingga memungkinkan mereka yang dari keluarga petani, pekerja, atau kategori rakyat, atau kategori rakyat kebanyakan mengisi lapisan kepemimpinan dan kekuasaan Indonesia. Dalam konteks ini, idiom Melik Nggendhong Lali menjadi sindiran terhadap para penguasa yang lupa diri karena pamrihnya, lupa akan asal-usulnya.

Sedangkan menyikapi masalah kedua, Jakob Oetama mengusulkan tiga hal:

Pertama, agar idiom-idiom sosial yang bisa menjadi etos peradaban bangsa dituangkan dalam sistem, seperti halnya asketisme yang mendorong semangat kapitalisme (Max Weber). Idiom-idiom dan kebajikan-kebajikan warisan peradaban Indonesia diharapkan mendorong pengembangan pemikiran secara rasional dan institusional.

Kedua, berdialog dengan pengalaman, pergulatan, dan hasil bangsa lain.

Ketiga, kekuasaan harus dikontrol dan dipertanggung-jawabkan. Jawaban itu masih menyisakan misteri kekuasaan. Bagaimana "rakyat kecilpun bisa tercabut dari kesederhanaan dan keaslian dirinya, bila kekuasaan dan pamrih telah melingkupinya"?

Georges Bernanos dalam Le Journal d'un curi de campagne (1936), melukiskan situasi yang sama dengan mengaitkan kekuasaan pada kedangkalan hidup. "Banyak orang tidak serius dengan hidupnya, tidak dijiwai ketulusan mendalam. Mereka menghayati hidup hanya di permukaan. Tetapi, karena tanah kehidupan manusia amat subur, lapisan tipis superfisial itu sudah cukup untuk menghasilkan panenan. Ini memberi ilusi seakan sudah mencapai tujuan hidup sebenarnya. Itulah rupanya selama perang yang terakhir, para pekerja rendahan yang biasanya takut-takut, justru memperlihatkan amat menikmati menjadi pemimpin; hasrat untuk berkuasa ternyata amat kuat tanpa mereka sadari".

Tulisan Bernanos ini ilustrasi yang tepat untuk Petruk melik nggendhong lali, sindiran terhadap rakyat kecil yang akhirnya memegang kekuasaan, lalu lupa diri.

Hakikat kekuasaan

Kekuasaan yang dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendak terhadap orang lain, tidak mampu menjelaskan persoalan mengapa setiap orang bahkan rakyat kecilpun masuk dalam jerat lupa diri. Maka perlu cara pandang lain dalam melihat kekuasaan, yaitu pembentukan kekuasaan dan penyebarannya dalam hubungan-hubungan masyarakat.

Kekuasaan bukan subyektif, tetapi struktural dan simbolis, artinya kekuasaan mengatur subyek, obyek, dan proses-proses fisik/teknik. Para pelaku menempati struktur kekuasaan, yang adalah dominasi. Konsep ini tidak melihat fenomena dominasi yang homogen, maksudnya dominasi individu satu terhadap yang lain, kelompok satu terhadap yang lain, kelas sosial satu terhadap yang lain. Namun, dominasi dalam hubungan langsung dengan obyek, sasaran, bidang penerapan dimana terdapat akibat-akibat riil. Kekuasaan menembus masuk ke dalam tubuh sosial. Kekuasaan menjangkau sampai pada perilaku yang paling individual dan intim.

Diambil alihnya masalah seksualitas oleh pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari efek kekuasaan. Program KB adalah contoh paling mencolok akibat kebijakan dalam menghadapi masalah penduduk sebagai angkatan kerja. Kehidupan intim diatur. Program itu sebetulnya tanpa disadari menjadi sarana mendisiplinkan masyarakat dan akhirnya yang diarah adalah kepatuhan.

Serangan terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi praktik kemaksiatan tidak bisa dilepaskan dari kontrol sosial lainnya. Kontrol moral biasanya mendasarkan pada simbol-simbol agama. Simbol-simbol tertentu identik dengan kekuasaan. Kepemilikan pada organisasi yang berafiliasi pada agama tertentu berarti masuk sirkulasi kekuasaan. Bila ada sepuluh orang mengendarai motor gede (besar), mereka merasa lebih berhak menggunakan jalan daripada yang lain. Polisipun memberi prioritas. Orang mendapat kesenangan atau penderitaan dalam permainan kekuasaan itu.

Michel Foucault mendefinisikan habitat kekuasaan sebagai tak terbatas: "Kekuasaan ada di mana-mana, suatu jaringan subtil dari wacana, pengetahuan, kenikmatan, dan kekuasaan" (M Foucault, 1976). Definisi ini mau menjelaskan dua hal.

Pertama, dalam wacana, kekuasaan dan pengetahuan erat terkait karena bahasa menjadi alat untuk mengartikulasikan kekuasaan pada saat kekuasaan harus mengambil bentuk pengetahuan. Kekuasaan pengetahuan terkonsentrasi dalam kebenaran pernyataan-pernyataan ilmiah. Karena itu, semua masyarakat berusaha mengontrol dan mengatur wacananya. Padahal strategi kekuasaan melekat pada kehendak untuk mengetahui. Semua orang cenderung ingin tahu. Maka, semua orang menjadi subyek potensial bagi perputaran kekuasaan.

Kedua, kekuasaan bekerja dalam jaringan. Dalam jaringan itu, orang-orang selalu dalam posisi menjalankan kekuasaan atau menderita kekuasaan. Kekuasaan tidak bisa dimiliki, tetapi sirkulasi. Orang menginginkan tetap dalam sirkulasi sehingga mengikuti arusnya untuk bisa bertahan. Maka, bukan individu memberi bentuk kepada kekuasaan, tetapi pertama-tama kekuasaan membentuk dan menghasilkan individu tertentu. Hanya orang luar biasa bisa memberi bentuk pada kekuasaan. Dengan demikian menjadi jelas mengapa kekuasaan bisa mengubah rakyat kecilpun menjadi lupa diri. Kekuasaan ini tidak terkait langsung dengan maksud atau keputusan.

Mekanisme kekuasaan

Kekuasaan pertama-tama menunjuk pada prosedur, metode pengamatan, teknik pencatatan, pemeriksaan, organisasi. Tidak jarang kekerasan dipakai: hukuman, intimidasi, diskriminasi, dan sebagainya.

Analisa itu memungkinkan untuk mengetahui mengapa prosedur disipliner seperti pengaturan perilaku, penggunaan pakaian seragam, diberlakukan. Kekuasaan disipliner ingin membuat tubuh keseluruhan patuh. Hal ini mengandaikan teknologi politik, yaitu keseluruhan cara kerja yang dapat mengatur keseluruhan tubuh sosial di bawah kekuasaan. Foucault menggunakan mekanisme panoptik sebagai alat analisa teknologi politik. Prinsip panoptik adalah pengawasan dilakukan secara tidak teratur, tetapi efeknya dalam kesadaran perasaan terus menerus diawasi. Meski pengawasan dilakukan secara diskontinu, efeknya berlangsung secara permanen. Maka kekuasaan yang sempurna, aktualitas pelaksanaannya makin tidak diperlukan, tetapi efeknya dirasakan. Tujuan panoptisme memperoleh kepatuhan dengan meminimalisir tindakan yang sulit diperhitungkan.

Maraknya sweeping oleh kelompok-kelompok milisi yang mengatas-namakan moralitas atau agama mengondisikan penyelenggara hiburan, pemilik kafe, penjual CD, untuk melakukan otosensor. Sweeping adalah bentuk kontrol diskontinu. Para redaktur media-massa pun terkena sindrom militia ini dengan menerapkan otosensor berlebihan bila menyangkut berita yang bersentuhan dengan agama. Dari fenomena militia ini, orang sekaligus bisa memahami kekuasaan bukan dari rasionalitas internnya, tetapi dari akibat atau reaksinya. Kelompok milisi merupakan bentuk konkret penolakan terhadap kekuasaan resmi yang dianggap korup dan tidak efektif.  Jadi, untuk memahami hubungan kekuasaan perlu memperhatikan bentuk-bentuk aktual perjuangan melawan kekuasaan.

Sistem kepentingan

Tujuan memahami bentuk-bentuk aktual perjuangan melawan kekuasaan adalah bukan untuk menyerang institusi kekuasaan, tetapi membuka kedok teknik tertentu dari kekuasaan yang mengelompokkan orang ke dalam kategori-kategori dan mengaitkannya dengan identitas. Kemudian dipaksakan hukum kebenaran tertentu yang harus diakui dan diterima. Pencantuman identitas agama dalam KTP, tanda khusus pada KTP warga Tionghoa, menjadi bagian teknik kekuasaan itu. Maka diskriminasi dalam seleksi sekolah, pekerjaan, perlakuan hukum, mendapat legitimasi. Dengan itu kekuasaan bisa menuntut kepatuhan. Mekanisme kekuasaan ini akhirnya melalui modifikasi tertentu secara ekonomis akan menguntungkan dan secara politik sangat bermanfaat. Jadi suatu sistem selalu punya kepentingan. Bahkan kelompok militan pembela orang miskin pun tidak akan tahan menghadapi sistem kepentingan itu.

Dengan demikian, lupa diri bukan hanya menyangkut masalah kehendak, tetapi sikap berhadapan dengan sistem kepentingan. Kekuatan dalam menghadapi sistem kepentingan itu mengandaikan visi kemanusiaan, yaitu makin memperluas lingkup kebebasan, membangun institusi-institusi yang adil, dan mengembangkan solidaritas. Tiadanya visi kemanusiaan mengaburkan orientasi politik.

Lalu orientasi kebutuhan hidup dan obsesi siklus kebutuhan konsumsi menjadi dominan. Maka politik dijadikan mata pencaharian utama. Sindrom yang menyertainya adalah lupa diri, KKN, kebohongan dan kekerasan. Politik sebagai seni mengabadikan diri manusia adalah asing.

 

 

* DR. HARYATMOKO, pengajar program Pascasarjana Filsafat UI, Jakarta, dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.