Keprihatinan Etika Politik

Membangun Institusi Sosial yang Adil

Kompas, 30 Oktober 2002

 

Keprihatinan utama selain perilaku politikus adalah pembangunan institusi-institusi sosial yang adil. Cara Paul Ricoeur merumuskan tujuan etika politik membantu menjelaskan keprihatinan itu: "Hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam upaya memperluas lingkup kebebasan dan dalam kerangka membangun institusi-institusi yang adil." (P Ricoeur, 1991)

Keadilan merupakan keutamaan terpenting institusi sosial. Hukum, peraturan atau institusi sosial betapapun efisien, bila tidak adil harus diperbaiki. Hak yang melekat pada prinsip keadilan tidak boleh dilanggar meski atas nama kepentingan umum. Hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dikorbankan atau dijadikan obyek tawar-menawar politik. Jangan sampai terjadi dana pendidikan yang memungkinkan keluarga miskin bisa menyekolahkan anak-anak mereka dialihkan untuk membiayai industri strategis dengan dalih penciptaan tenaga kerja. Ketidakadilan bisa ditolerir hanya bila untuk menghindarkan ketidakadilan yang lebih besar. Toleransi itu hanya jika pengalihan dana dibatalkan, menyebabkan banyak keluarga miskin tidak dapat lagi menjamin nafkah.

BERBICARA tentang institusi-institusi sosial yang dimaksud adalah keseluruhan bentuk dan struktur sosial yang dibangun oleh hukum, aturan, adat, atau kebiasaan, dan yang dihasilkan dari hukum publik; atau praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas waktu dan tempat yang kemudian mengondisikan kehidupan masyarakat. Unsur-unsur yang berperan dalam menentukan kualitas institusi sosial:

Pertama, keluarga terkait pengaturan prokreasi, hubungan individu dalam masyarakat serta sosialisasi generasi baru. Kesejahteraan keluarga menentukan kualitas institusi-institusi sosial lain. Maka kebutuhan dasar masyarakat-makanan, kesehatan, perumahan dan pendidikan-tidak bisa dibiarkan hanya ditentukan oleh pasar.

Kedua, pendidikan terkait dengan sosialisasi orang dewasa, transmisi budaya, pembentukan kesadaran kritis, persiapan sumber daya manusia. Kekhawatiran terhadap merajalelanya kapitalisme pendidikan cukup beralasan karena mengancam penciptaan struktur dasar masyarakat yang adil.

Ketiga, ekonomi dalam arti pengaturan produksi, distribusi, konsumsi barang-barang dan jasa.

Keempat, politik dimengerti sebagai kontrol penggunaan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, mobilisasi sumber-sumber, termasuk upaya menciptakan perdamaian dan pewujudan berbagai tujuan kolektif. Masuk ke dalam institusi ini yang mengatur distribusi jabatan dan akses ke pengambilan keputusan. Undang-undang pemilihan umum merupakan contoh betapa strategis institusi politik tertentu bagi penentuan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Kelima, modal budaya dan pembagian untuk berbagai kelompok masyarakat.

Sasaran utama keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat. Dalam struktur dasar masyarakat, sudah terkandung berbagai posisi sosial, artinya: pertama, posisi dan harapan masa depan warga negara amat ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Kedua, institusi-institusi sosial tertentu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta mempengaruhi masa depan hidup setiap orang, cita-cita dan kemungkinan tercapainya. Salah satu institusi sosial yang amat berpengaruh adalah pendidikan. Institusi-institusi sosial semacam itu sudah menjadi sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan penyebab kemalangan bagi yang lain.

PRINSIP keadilan tidak dimaksudkan untuk menghapus ketidaksamaan. Yang mau dijangkau ialah memastikan terjaminnya kesempatan sama. Dengan demikian kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh struktur yang ada, tetapi oleh pilihannya. Prinsip keadilan J Rawls meski perlu beberapa catatan bisa memberi dasar yang mengarahkan pembangunan institusi-institusi yang adil.

Prinsip keadilan itu menetapkan:

Pertama, setiap warganegara harus memiliki hak yang sama; dalam konteks ini setiap upaya pendasaran hukum yang mengutamakan etnis atau agama tertentu berarti sudah menciptakan institusi sosial yang tidak adil.

Kedua, ketidaksamaan sosial-ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:  a) demi keuntungan yang paling tidak beruntung; Prinsip ini bisa menjadi dasar keberpihakan kepada yang miskin, yang terpinggirkan, para korban, yang kalah dalam persaingan. Bukankah prinsip ini tidak hanya dibatasi pada masalah sosial-ekonomi, namun juga berlaku bagi mereka yang secara struktural sudah dalam posisi lemah? Maka dalam setiap kebijakan perlu dikaji masalah siapa menjadi korban dan siapa diuntungkan.  b) dikaitkan dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua dengan syarat kesamaan kesempatan yang fair. Dalam konteks ini, diskriminasi dalam hal lapangan kerja dan penerimaan jabatan atau posisi tertentu atas dasar agama atau etnis jelas menjadi sumber ketidakadilan.

Konsepsi keadilan diarahkan untuk bisa menyediakan cara yang memungkinkan institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasariah serta menentukan pembagian-pembagian keuntungan hasil kerja sama sosial. Maka keadilan ini bentuknya lebih prosedural.

Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang. Prosedur ini tidak bisa lepas dari upaya legitimasi tindakan. Misalnya, kue tart harus dibagi adil untuk lima orang.

Maka peraturan yang menetapkan "Yang membagi harus mengambil pada giliran terakhir" adalah prosedur yang adil. Dengan ketentuan itu, bila pembagi ingin mendapat bagian yang tidak lebih kecil dari yang lain, tanpa harus dikontrol, dia akan membagi kue itu sedemikian rupa sehingga sama besarnya. Meski ia mengambil pada giliran terakhir, tidak dirugikan. Godaan membagi secara tidak adil dihindarkan karena dirinya yang akan dirugikan.

Di Indonesia, para penguasa yang memiliki akses untuk membagi kekayaan atau hasil kerja sosial, justru sebaliknya, berebut untuk bisa mengambil pada giliran pertama. Maka banyak politikus atau kelompok yang mempertaruhkan segalanya demi kekuasaan. Keadilan prosedural dianggap korektif karena sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan. Prosedur yang adil yang mampu menghindarkan penyalahgunaan ini yang sekarang dibutuhkan di Indonesia. Keadilan bukan pertama-tama mengandalkan keutamaan penguasa, namun dipercayakan kepada prosedur yang adil sehingga penguasa pun dipaksa untuk berlaku jujur dan adil.

Bisa terjadi, prosedur yang ditempuh sampai ke keputusan sudah sesuai ketentuan yang adil, tetapi hasilnya tidak sesuai rasa keadilan. Maka prosedur yang adil membutuhkan pelaksana yang mempunyai integritas moral. Jadi pembangunan institusi-institusi yang adil mengandaikan dialektika pelaku dan struktur-struktur sosial, artinya struktur-struktur itu hanya bisa diciptakan, dilanggengkan dan diubah oleh pelaku-pelaku sosial; dan sebaliknya, pelaku-pelaku sosial, kendati dikatakan bebas, dikondisikan oleh struktur-struktur itu. Dimensi moral berhadapan dengan struktur-struktur itu terletak dalam pilihan kita akan tatanan sosial, politik atau ekonomi yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama.

POLA pembagian kekayaan, hasil kerja sosial dan keputusan yang ditentukan oleh mekanisme politik dan pasar tentu tidak memungkinkan warga negara bisa berada dalam lingkaran pengambil keputusan. Kedua mekanisme itu kenyataannya hanya ada di tangan beberapa orang yang mengetahui seluk-beluk
politik, para pengendali pasar, dan para jenderal. Warga negara hanya akan bisa berpartisipasi bila mengorganisasi diri menghadapi mereka, dan mampu menekan supaya diadakan perubahan dan pertanggungjawaban praktik penyelenggaraan negara.

Pengorganisasian diri itu dalam bentuk civil society. Dalam perspektif politik, civil society bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik penyelenggaraan negara dan lembaga-lembaga politik lainnya.

Dengan demikian ia menjadi faktor dinamis untuk menghadapi dan mengimbangi hegemoni negara dan pasar. Cita-citanya bukan pencapaian kekuasaan, namun diberlakukannya prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, civil society harus selalu menghindarkan diri dari semua bentuk kooptasi penguasa. Dalam perspektif ekonomi, civil society berusaha melindungi masyarakat dari ketidakpastian ekonomi global dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok, misalnya berbentuk koperasi.

Civil society bisa berkembang bila hubungan individu-kelompok-negara diatur oleh prinsip subsidiaritas. Prinsip ini menegaskan, bahwa apa yang bisa diurus dan diselesaikan oleh kelompok yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang ada, maka kelompok yang lebih besar jangan campur tangan. Prinsip subsidiaritas ini bila tidak diimbangi prinsip solidaritas bisa mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi dan diskriminasi.

Maka, negara dalam hal ini berperan penting. Dengan prinsip subsidiaritas, di satu pihak, peran negara dibatasi dalam kasus di mana kelompok-kelompok yang lebih kecil (daerah) bisa menyelesaikan sendiri dengan sarana atau kemampuan yang ada; di lain pihak, campur tangan negara amat diharapkan bila kelompok yang lebih kecil atau daerah cenderung menerapkan politik diskriminatif dan tidak solider terhadap daerah yang kekurangan.

Pemerintah pusat diharapkan mampu memfasilitasi redistribusi kekayaan dan hasil kerja sosial untuk mencegah kesenjangan ekonomi antardaerah dan mendorong solidaritas. Pembatasan peran negara mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam mengusahakan kesejahteraan bersama.

 

* DR. Haryatmoko, Dosen Pascasarjana Filsafat UI dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.