Mengapa Koruptor Tidak Merasa Bersalah?

Kompas, 25 Pebruari 2002

 

Salah satu jawaban atas pertanyaan dari judul tulisan ini adalah karena banyak orang melakukannya. Bila banyak orang melakukan berarti sesuatu yang biasa. Kebiasaan itu menciptakan hak. Dan kalau satu dituntut, lalu semua harus bertanggung jawab. Kalau "semua bertanggung jawab", bukankah sama dengan tak ada yang bertanggung jawab?

Persis seperti penjarahan atau pembunuhan yang dilakukan banyak orang. Dengan melakukan beramai-ramai seakan-akan tindakan itu sah karena semua ikut. Kalau semua ikut seakan sama dengan untuk kepentingan umum. Siapa berani melawan kepentingan umum? Alasan "banyak orang melakukan" dijadikan alibi tanggung jawab pribadi dan banalisasi (menjadikan biasa) kejahatan. Karena banyak orang melakukannya dan sudah kebiasaan, seolah-olah lalu bisa mengubah yang jahat menjadi baik. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa kebiasaan jahat telah membungkam nurani.

Semua orang tahu, seperti kata Aristoteles, keutamaan diperoleh bukan pertama-tama melalui pengetahuan, tetapi melalui habitus, yaitu kebiasaan melakukan yang baik. Pernyataan ini mau menyangkal pandangan yang mengatakan bila orang tahu, otomatis bisa melakukan. Bukan rahasia lagi, para pemuka masyarakat dan pemuka agama juga mempunyai kelemahan yang sama dengan orang kebanyakan dalam kehidupan normal.

Pengetahuan, kepiawaian berbicara, dan kedudukan; tidak menjamin konsistensi dalam tindakan. Antara "tahu" dan "bisa melakukan" itu masih ada jarak. Bila keutamaan merupakan buah dari kebiasaan "melakukan yang baik", kejahatan juga merupakan hasil dari kebiasaan. Mengapa? Kebiasaan akan menciptakan struktur hidup sehingga memudahkan untuk bertindak. Orang tidak perlu susah payah berpikir, mengambil jarak atau memberi makna setiap kali bertindak. Inilah yang disebut kesadaran praktis (Anthony Giddens:1986). Seperti orang bangun tidur, tidak perlu harus berpikir lagi ketika turun dari tempat tidur, menapakkan kaki kiri atau kaki kanan dulu.

Memang, kesadaran praktis memudahkan hidup, namun juga membuat malas. Demikian juga dengan korupsi, bila orang bisa hidup enak dari korupsi, dan banyak orang melakukannya, tidak perlu lagi berpikir, mengambil jarak, mempertanyakan makna dari tindakannya. Dan kiatnya justru "jangan sekali-kali berpikir tentang nilai moral!". Karena kegiatan yang terakhir ini harus melibatkan kesadaran refleksif (mengambil jarak, mempertanyakan, memberi makna tindakan) yang merupakan kegiatan melelahkan.

Apalagi implikasi kesadaran refleksif menuntut suatu perubahan. Perubahan membawa ketidakpastian. Ketidakpastian itu menakutkan, maka lebih baik meneruskan kebiasaan korupsi yang enak itu. Akan tetapi, bukankah semua tindakan sejahat apapun, slalu membutuhkan pembenaran? Setuju, karena dalam setiap interaksi sosial selalu ada aspek sanksi yang tentu tidak lepas dari masalah moralitas. Justru dalam upaya mencari pembenaran tindak korupsi ini, kelihatan proses bagaimana para koruptor bisa tidak merasa bersalah. Ada beberapa alasan: kenikmatan lebih besar daripada ancaman rasa sakit; impersonalisasi korban korupsi; mekanisme silih atas kejahatan.

Nikmat lebih besar

Banyak koruptor di Indonesia menikmati impunity (tiadanya sanksi hukum). Kemungkinan ketahuan amat kecil karena lemah dan tidak efektifnya pengawasan. Seandainya ketahuan, bila berakibat menyeret banyak orang lain, lebih baik didiamkan. Kalaupun tertangkap dan diproses secara hukum, besar kemungkinan lepas dari jerat hukum. Bisa karena aparat penegak hukum korup atau kepiawaian pembela yang mampu memberi alibi, melemahkan bukti hukum, mementahkan keterangan saksi yang memberatkan dan menampilkan banyak saksi yang meringankan.

Dalam banyak kasus, proses hukum seperti itu justru sering berbalik menjadi alat pembersihan diri dan rehabilitasi koruptor. Inilah yang disebut keadilan prosedural tidak sempurna. Semua prosedur hukum yang dianggap adil sudah diikuti, namun hasilnya tidak sesuai rasa keadilan. Karena secara legal tidak terbukti melakukan korupsi, lalu seakan-akan secara moral dibenarkan. Dengan cara itu, koruptor merasa bisa dibebaskan dari beban rasa bersalah. Padahal, yang legal tidak sama dengan yang moral.

Korban korupsi

Koruptor biasanya tidak menyamakan diri dengan pencuri atau perampok. Pemberian nama kejahatan kerah putih sudah meringankan beban, tidak seperti pencuri ayam, artinya bila tertangkap tidak akan dianiaya atau diamuk massa, meski kerugian dan petaka yang diakibatkan lebih dahsyat. Istilah itu sendiri memberi aroma elite. Apalagi korban korupsi tidak langsung tampak sebagai pribadi. Siapa yang dirugikan tidak langsung terlihat, berbeda dengan penodongan atau perampokan.

Bila yang dirugikan negara, siapa itu negara? Negara tidak bisa sedih, ia tidak bisa menangis. Kalau yang dirugikan masyarakat, siapa itu masyarakat? Orang banyak itu tidak punya wajah, berarti sama dengan anonim. Bila pemiliknya anonim, mengapa harus merasa bersalah karena yang dirugikan tidak kelihatan. Lagi pula adakah hubungan kepemilikan langsung antara uang yang dikorupsi dan masyarakat? Bila korupsi itu berupa upeti dari pengusaha, mereka ini bisa mendapat ganti dengan membebankan kepada konsumen. Lagi-lagi berhadapan dengan korban anonim karena yang namanya konsumen itu orang banyak. Orang banyak itu tak berwajah.

Bila korupsi dilakukan dengan memeras orang-orang yang menginginkan jabatan tertentu, orang-orang itu akan mendapat untung jauh lebih banyak daripada yang harus dibayarkan. Darimana uang itu? Jabatan memungkinkan untuk mengambil uang negara, menyalahgunakan uang rakyat, memeras pengusaha. Apalagi uang pengusaha juga dari utang di Bank. Utang tidak perlu dikembalikan bila perusahaan pailit atau dibikin pailit. Biar saja agunannya disita karena nilainya hanya 20 persen dari besar pinjaman.

Nah, memeras mereka yang mengambil dana masyarakat berarti memeras pemeras. Membela masyarakat, boleh kan; uang yang dilarikan konglomerat setidaknya sebagian bisa "diselamatkan" pejabat. Bukankah pejabat itu representasi negara? Maka "menyelamatkan" uang negara itu tidak bersalah. Apalagi hasil korupsi hanya kecil bila dibanding dengan utang yang dikemplang konglomerat. Bila konglomerat tidak dihukum, mengapa korupsi yang lebih kecil diungkit? Semua ini gara-gara korban tidak punya wajah alias anonim. Jadi, sekali lagi, tidak perlu merasa bersalah.

Mekanisme

Sebagian uang korupsi tidak dimakan sendiri, tetapi untuk keperluan orang banyak, kepentingan partai, lembaga amal, rumah yatim, membangun rumah ibadat, membantu korban banjir, dan sebagainya. Dengan mengalokasikan sebagian hasil korupsi untuk keperluan itu, koruptor merasa telah melakukan silih atas kejahatannya. Perasaan makin ringan lagi, bila berkat korupsi, koruptor bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan membeli saham atau membangun perusahaan. Banyak penganggur menemukan pekerjaan. Kehidupan banyak keluarga terselamatkan. Atau berkat hasil korupsi, partainya memperoleh banyak kursi. Dana kampanye, biaya menyogok wakil rakyat bisa dipenuhi. Pada gilirannya, semakin memperkokoh kekuasaan sehingga terbuka peluang untuk korupsi lagi. Maka tidak mengherankan partai-partai berebut jabatan-jabatan basah agar bisa mendanai Pemilu 2004.

Lalu kepentingan rakyat? Itu cukup dalam retorika saja. Bila perlu, bagikan sembako atau pengobatan gratis untuk menunjukkan bahwa partai atau institusi anda peduli rakyat. Sembako dan obat generik itu tidak mahal. Hanya laporan anggarannya harus dibuat tinggi. Koruptor bersembunyi di balik kepentingan partai atau institusi. Dia hanya bagian dari mesin kejahatan. Maka perasaan bersalah tidak ada artinya karena tidak mengubah situasi. Kalau dituntut? Jangan takut! Akan dibela oleh institusi atau organisasi yang mempekerjakan. Kalau masih terusik nuraninya, alokasikan sebagian untuk kepentingan agama atau rumah ibadat, maka dosa kejahatan itu sudah tertebus. Lalu, minta tolong pakar kitab suci mengutip ayat-ayat yang bisa membenarkan tindakan amal itu. Dijamin, hati akan tenang! Kalau digunakan untuk membangun rumah mewah, undang saja ulama, pastor, atau pendeta untuk mendoakan atau memberkati, lalu tidak akan kelihatan bahwa itu hasil korupsi atau pemerasan.

Ilustrasi tiadanya perasaan bersalah ini hanya mau menyingkap struktur-struktur kejahatan korupsi dan mentalitas masyarakat yang dibentuknya. Korupsi di Indonesia, karena sudah menjadi kebiasaan, lalu sifatnya sudah struktural. Maka mahasiswa atau orang-orang yang berteriak-teriak hancurkan KKN akan terperangkap dalam jerat yang sama bila mereka masuk dalam jaring kekuasaan. Para koruptor sekarang ini adalah orang-orang yang sama, yang pada tahun 1966, 1974, 1978, dan 1998 meneriakkan  "Turunkan harga!", "Ganyang koruptor!", "Berantas KKN!", "Kembalikan harta rakyat!".

 

 

* DR. Haryatmoko,  pengajar program pascasarjana filsafat pada Universitas Indonesia, serta IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.