Pendidikan Tinggi, Kapan Memihak yang Miskin?
* Pemihakan kepada yang Miskin Mengarah pada Penerimaan Pluralitas

Kompas, 3 September 2001


Biaya masuk ke jurusan favorit di suatu perguruan tinggi minimal Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Menyadari tingginya biaya itu, seorang rekan dosen menjadi ragu apakah ia bisa menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Kalau seorang dosen saja mengeluh, apalagi mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Apakah pendidikan tinggi peduli kepada yang miskin? Biaya tinggi itu apakah akan menghasilkan orang-orang yang peduli kepada yang miskin? Bukankah pertama-tama investasi itu harus kembali?

Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah untuk mempunyai kepedulian kepada yang miskin. Memihak orang miskin berarti mau memusatkan diri pada masalah utama di Indonesia: sebagian besar masyarakatnya adalah miskin. Maka pemihakan ini bukan bentuk ketidakadilan. Memang salah satu prinsip keadilan adalah semua mempunyai hak sama. Tetapi filsuf politik seperti John Rawls dalam Theory of Justice memberi catatan. Salah satu catatannya ialah, ketidaksamaan sosial-ekonomi bisa dibenarkan asal dimanfaatkan untuk kepentingan mereka yang paling tidak beruntung. Prinsip ini bisa menjadi dasar pemihakan kepada yang miskin, karena yang miskin secara struktural sudah dalam posisi lemah.

Kekuatan sosial yang peduli orang miskin

Tuntutan pemihakan kepada yang miskin sebagai orientasi pendidikan tinggi dimaksudkan, menurut Jon Sobrino (teolog El Salvador), agar pendidikan tinggi menjadi kekuatan sosial bagi kepedulian dan perbaikan kehidupan orang miskin. Orientasi ini berarti: Pertama, dunia orang miskin masuk dunia universitas; kenyataan sosial dan kepentingan sah orang miskin diperjuangkan; masalah-masalah orang miskin dijadikan bahan analisa dan dicarikan pemecahannya. Kedua, universitas menjadi tempat orang miskin dan para pemimpin mereka menyuarakan keprihatinan dan kebutuhan mereka. Ketiga, alokasi sumber daya manusia, material, dan keuangan memperhitungkan tanggung jawab universitas menghadapi kemiskinan masyarakat. Keempat, pendidikan tinggi sebagai kekuatan intelektual ditempatkan menjadi sumber ekonomi di antara kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang lain.

Pemihakan kepada yang miskin menjadi batu uji intelektualitas pendidikan tinggi. Pemihakan itu memungkinkan untuk memandang realitas tidak hanya dari perspektif kemanusiaan yang sudah menemukan martabatnya. Suara dari lapisan bawah, sejarah orang kalah, perspektif yang tidak dimanusiakan ikut menentukan.

Perspektif ini amat diwarnai oleh penindasan, ketidakadilan, protes, dan penderitaan. Ini menuntut agar pengetahuan yang dikembangkan bersifat membebaskan, tidak sekadar deskriptif atau normatif. Pemihakan kepada orang miskin ini ingin mengingatkan bila pendidikan tinggi tidak memperhitungkan orang miskin akan cenderung menjadi steril dan terasing.

Pemihakan kepada orang miskin ini sekaligus menjadi tempat pijakan bersama bagi penerimaan pluralitas. Keadilan sosial merupakan pengikat paling kuat integrasi nasional. Pemihakan kepada orang miskin tidak bisa membeda-bedakan dari kelompok mana orang miskin itu berasal. Semangat ini menyatukan kaum intelektual dari kelompok mana pun untuk memerangi sebab-sebab kemiskinan itu. Pencarian kebenaran melalui pengkajian pengetahuan harus didukung suasana kebebasan akademik, juga hanya mungkin bila keragaman dihargai. Dengan demikian pemihakan ini menyatukan bidang-bidang akademik dan pendirian-pendirian keagamaan yang bermacam-macam.

Tantangan sosial, ekonomi, dan keadilan

Ada empat tujuan yang menjadi idealisme pendidikan tinggi:

Pertama, tujuan menekankan kemampuan untuk memperebutkan kesempatan kerja. Pendidikan akan difokuskan pada memperoleh keterampilan dan pengetahuan khusus supaya unggul dalam bidangnya. Tolok ukur keberhasilannya adalah menemukan lapangan kerja dengan pendapatan yang sesuai pendidikannya. Memperoleh keterampilan dan pengetahuan ini biasanya menjadi tujuan paling dominan pendidikan tinggi.

Kedua, tujuan menekankan orientasi humanistik. Pendidikan membantu mengembangkan kemampuan penalaran agar bisa mempertanggungjawabkan pernyataan, keyakinan, dan tindakannya. Pendidikan mau meningkatkan kemampuan mengorganisir pengalaman dalam konsep-konsep yang sistematis. Jadi, penekanannya pada proses pembentukan disposisi dasariah pembelajar, kemampuan intelektual serta emosional dalam hubungan dengan sesama dan alam.

Tolok ukur keberhasilan tujuan ini, pertama, minat membaca dan kemampuan untuk mengerti apa yang dibaca. Kemampuan ini akan kelihatan dari keterampilan untuk mengungkapkan diri secara lisan dan tertulis dengan teratur dan logis. Kedua, kesanggupan menangkap pikiran orang lain dengan tepat dan menanggapinya secara terbuka dan kritis. Ketiga, kebiasaan mempelajari secara sistematis apa yang dilakukan dan mulai mengadakan studi terbatas sebagai pendasaran pembentukan pendapat sendiri.

Tujuan ketiga adalah kemajuan ilmu-ilmu itu sendiri. Tolok ukur keberhasilan penelitian-penelitian yang dilakukan yaitu menemukan teori-teori baru. Pendidikan tinggi ditantang menjawab masalah etika, menghadapi dan mencegah penyalah-gunaan ilmu dan teknologi.

Tujuan keempat, menjawab tantangan sosial, ekonomi dan keadilan. Pendidikan tinggi berfungsi sebagai dewan penjajak yang mencoba mengenali dan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan berusaha menghasilkan jawaban-jawaban yang mendasarkan pada etika. Dengan demikian, pembelajar berkembang menjadi warga negara yang memiliki keterampilan dalam mengolah proses-proses sosial, memiliki komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Perolehan pengetahuan dan keterampilan bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan hanya demi ilmu itu sendiri, tetapi untuk pelayanan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Tolok ukur keberhasilannya ialah tumbuhnya dalam diri pembelajar, minat memahami secara kritis perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Pendidikan tinggi tidak mengakibatkan mahasiswa mengasingkan diri dari cara hidup orang-orang senegara yang berpendapatan lebih rendah. Peduli terhadap ketidak-adilan, peka terhadap penderitaan dan kebutuhan masyarakat. Dan secara konkret ada perbaikan nasib masyarakat yang miskin. Pemihakan kepada orang miskin lebih menekankan tujuan pendidikan yang keempat ini, tanpa mengabaikan tiga tujuan lain.

Ilmu sebagai kegiatan sosial

Pemihakan kepada orang miskin mempengaruhi cara memandang ilmu, metode, dan hubungan dosen-mahasiswa. Bertitik tolak dari pemikiran D Edge, seperti dikutip Sastrapra-tedja (Sastrapratedja, 2001), salah satu model pendidikan ilmu adalah ilmu sebagai kegiatan sosial. Dalam pemahaman ini, pendidikan ilmu bertujuan memperoleh pengetahuan demi pembebasan kolektif dan perkembangan pribadi. Metodenya lebih pada problem-solving karena merespons kebutuhan masyarakat. Sedangkan hubungan dosen-mahasiswa dalam ilmu sebagai kegiatan sosial tidak lagi hierarkis (transmisi dari dosen-mahasiswa), tetapi hubungannya diterjemahkan dalam penelitian kolaboratif mengenai hal-hal yang telah disepakati bersama.

Pendekatan itu memungkinkan mahasiswa atas persetujuan dosen tidak mengikuti mata kuliah tertentu. Sebagai gantinya ia terlibat langsung dalam proses pemilu di suatu daerah. Atau mahasiswa dibebaskan dari mata kuliah tertentu karena ikut serta mendampingi memperjuangkan hak-hak buruh. Harus selalu ada pertanggungjawaban akademis di hadapan dosen. Pendekatan ini tidak hanya kuliah mimbar dan studi mandiri, melainkan orthopraxis yang mengedepankan tindakan dan perubahan.

Orientasi orthopraxis ini menjadi jembatan dunia universitas dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tinggi menemukan peran kritisnya: mengembangkan pemikiran agar pembelajar mengangkat permasalahan tentang posisi, sejarah dan tatanan sosial demi pembebasan, keadilan, HAM dan persamaan. Kritis mengandaikan suatu idealisme: mampu memberi alternatif terhadap pemikiran yang mandek atau tatanan yang ada. Tuntutan komitmen moral bagi kaum intelektual menjadi relevan. Julien Benda pernah mengatakan tugas intelektual ialah tetap setia kepada suatu cita-cita yang perlu dipertahankan (keadilan, kebenaran, dan rasio) demi moralitas umat manusia.

Para penyelenggara pendidikan tinggi, yang memahami betapa besar biayanya, tentu meragukan idealisme semacam itu. Pertanyaannya: Apakah pendidikan tinggi juga harus tunduk kepada hukum pasar? Pemihakan kepada yang miskin mengandaikan adanya political-will dari penyelenggara pendidikan tinggi. Jangan biarkan pendidikan tinggi sepenuhnya diatur oleh hukum pasar!

* DR. Haryatmoko, Pengajar pada Program Pascasarjana Filsafat UI, Jakarta, dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.