Rekonsiliasi dan Politik-Mikro HAM

Kompas, 29 Pebruari 2000
 

Artikel Dr. Haryatmoko, "Social Memory dan Syarat Rekonsiliasi" (Kompas, 29/2/2000), memaparkan dua implikasi dari diangkatnya kasus pelanggaran HAM di Timor Timur pascapenentuan pendapat - yang melibatkan sejumlah petinggi TNI dan Kepolisian RI -ke lembaga-lembaga, peradilan. Kedua implikasi itu adalah implikasi hukum dan social memory. Dua macam implikasi ini, tulis Haryatmoko, mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya "klarifikasi sejarah gelap pelanggaran HAM di masa lalu", sekaligus juga sangat signifikan dalam upaya peletakan fondasi "kerangka rekonsiliasi nasional".

Selanjutnya, Haryatmoko menguraikan empat syarat agar social memory bisa menunjukkan vitalitasnya, dan rekonsiliasi semakin menemukan maknanya. Yakni, pertama, hukum dan masyarakat mengakui adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan; kedua, keadilan harus ditegakkan; ketiga, pemisahan antara pengampunan dan kepastian hukum; keempat, bila hukum positif yang berlaku tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur atau memberi sanksi pelanggaran HAM itu, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip Epieikea (yang benar dan yang adil).

Tampak bahwa Haryatmoko lebih menitikberatkan pada aspek hukum, dan karena itu mempercayakan operasionalisasinya pada aras institusi. Hal ini tidak salah. Bahkan harus dikerjakan, karena ini juga penting untuk memberdayakan institusi-institusi yang keberadaannya sangat vital buat negara yang ingin demokratis; dan karenanya merupakan agenda yang tak boleh ditunda-tunda. Tetapi, aksentuasi yang berlebihan pada segi legal dan semata-mata bergerak pada aras institusi bisa membuat kita terjebak pada tataran formal. Seakan-akan bila kasus-kasus pelanggaran HAM telah berhasil digelar di lembaga-lembaga peradilan secara fair, kita sudah berhasil menegakkan HAM. Seakan-akan masalah pelanggaran HAM bisa diatasi dan sekaligus dicegah di dan oleh lembaga-lembaga peradilan.

Selain itu, tekanan yang berlebihan, apalagi jika sampai mereduksikannya pada aspek hukum semata dan mempercayakan operasionalisasinya hanya pada aras institusi, bisa menimbulkan kesan bahwa penegakan HAM seakan-akan hanya merupakan tanggung jawab para pembela HAM, dan masalah HAM hanya urusan antara mereka dengan pihak yang dituduh telah melanggar HAM. Lebih-lebih bila si tertuduh adalah pejabat tinggi negara, yang selama ini mungkin dianggap kebal hukum, maka perbincangan publik barangkali akan lebih terfokus pada mampu tidaknya, atau berani tidaknya, para pendekar HAM memainkan jurus-jurusnya untuk mengadili si tertuduh. Perbincangan semacam ini memang seru dan mengasyikkan, sedemikian rupa sehingga kita mungkin bisa lupa pada suara pihak yang paling menderita dari perkara itu, yakni korban. Padahal, siapa pun potensial menjadi korban pelanggaran HAM, dan juga potensial tersangkut dalam perkara pelanggaran HAM. Dengan kata lain, masalah HAM adalah (juga) masalah setiap orang, yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tanpa diduga dan dikehendaki. Oleh karena itu, masalah HAM juga harus ditaruh pada level mikro, yang terkait dengan aspek-aspek nonlegal dan bergerak secara non-institusional. Kita sebut saja politik-mikro HAM.

DENGAN mengangkat aspek-aspek nonlegal, yang beroperasi secara non-institusional itu, saya sama sekali bukan bermaksud meremehkan upaya-upaya dari segi hukum, yang bergerak pada aras makro-institusional. Politik-mikro HAM ini penting justru untuk menyertai upaya-upaya legal-institusional itu, tidak lain agar kemungkinan-kemungkin ekstrem yang saya bayangkan di atas tidak terjadi. Prinsipnya, penegakan HAM sekaligus sebagai peletakan fondasi rekonsiliasi yang adalah bagian penting dari proses belajar berdemokrasi, harus dilakukan di segala medan, termasuk medan yang paling konkret dan mikro, yakni wacana kehidupan sehari-hari setiap individu.

Dalam politik-mikro HAM, kita bisa mulai dengan bagaimana kita harus bersikap terhadap suara orang-orang yang paling menjadi korban dari praktik-praktik pelanggaran HAM. Selama kita masih memiliki prasangka-prasangka ideologis, politis, etnis, atau agama terhadap suara-suara para korban, maka niscaya kita akan gagal menegakkan HAM ke dalam praktik-praktik sosial, dan hal ini bisa menjadi kendala serius dalam upaya di aras legal-institusional. Misalnya, selama kita masih mencurigai suara-suara para korban DOM di Aceh sebagai upaya "menuntut pemisahan Aceh dari negara kesatuan RI", selama kita masih memprasangkai suara-suara para korban kasus Tanjungpriok sebagai upaya "membangkitkan Islam fundamentalis", selama kita masih memandang suara-suara para korban pelanggaran HAM di Timor Loro Sae sebagai pihak yang "tidak tahu berterima kasih" atas "upaya-upaya pembangunan" pemerintah RI di sana selama lebih dari dua dasawarsa, selama kita masih menganggap suara-suara para korban perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 sebagai "mengada-ada dan mendiskreditkan aparat keamanan", selama kita masih memprasangkai suara-suara para eks-tapol "peristiwa 1965" sebagai upaya "cuci tangan" dan "membangkitkan kembali komunisme", dan sederet contoh lainnya, maka kita tidak akan pernah mampu menegakkan HAM sebagai modal untuk meletakkan fondasi rekonsiliasi. Dengan kata lain, dalam politik-mikro HAM, hal yang pertama-tama harus dikerjakan adalah mendengarkan dan menghargai suara para korban. Mengapa?

Korban pelanggaran HAM utamanya harus dipahami bukan sekadar sebagai manusia yang telah terlukai tubuh dan/ atau batinnya, tetapi juga manusia yang telah terampas martabatnya, jati dirinya, dan dunianya. Lebih khusus dalam kasus perkosaan, yang secara massal biasanya terjadi dalam perang atau suasana mirip perang seperti DOM di Aceh dan tragedi Mei 1998, korban pemerkosaan telah menjadi - dalam istilah seorang feminis dan aktivis anti-perang Serbia, Lepa Mladjenovic, sebagaimana dikutip Rhonda Copelon (1994) - "homeless in her own body". Raganya yang terkoyak tak lagi menjadi "rumah"-nya, atau tanda dari jati dirinya.

Raga para korban pelanggaran HAM memang belum tentu selalu terluka, seperti kasus para tahanan politik, yang mungkin tidak pernah disiksa secara fisik, tetapi ditahan dalam kurun waktu yang tak berkepastian dan tak pernah mengerti kesalahan-kesalahannya, kecuali bahwa mereka anggota atau bahkan sekadar simpatisan suatu organisasi sosial-politik tertentu. Toh, batin mereka tetap terluka, dan ini nyaris membuat raga mereka tak berharga. Barangkali hanya sisa-sisa harapan yang masih membuat mereka bertahan.

Yang membuat para korban pelanggaran HAM lebih sakit lagi (double sick) adalah bahwa mereka tak mampu menyuarakan penderitaan mereka. Tak mampu bisa berarti tidak memadainya bahasa manusia untuk melukiskan kebiadaban yang menimpa diri mereka - seperti yang dialami para korban holocaust, dan karena itu, sebagaimana dikatakan Stephen Kearney (1999), "Holocaust is the absence of human language par excellence" - dan juga - ini yang lebih sering - adanya ketakutan untuk bersuara. Korban mempunyai rasa ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Itulah sebabnya korban bungkam, yang berarti semakin merasakan diri hidup dalam keterisolasian. Dengan demikian, bersedia mendengarkan dan menghargai suara korban sebenarnya sudah membantu mereka keluar dari keterisolasian itu.

Martha Minow, profesor hukum di Universitas Harvard, dalam, bukunya Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence (1998), mengatakan bahwa dengan membiarkan korban bercerita, dan memaknai cerita (story) sebagai kesaksian (testimony), maka kita sudah membantu mereka mendapatkan kembali jati diri dan dunia yang hilang (regaining lost selves and lost worlds hlm 66), serta membantu mereka menemukan kembali rasa kebertujuan hidup dan alasan hidup (regaining a sense of purpose and reason to live hlm 65). Dengan menuturkan kesaksian, lebih-lebih bila kesaksian itu disampaikan secara publik, korban menemukan suatu kebanggaan dan sekaligus kekuatan untuk memandang diri sebagai aktor di atas panggung dunia; dan tuturan tentang penderitaan sekaligus bisa berarti imbauan kepada dunia untuk menghargai harkat dan martabat manusia (hlm. 68). Pendeknya, membiarkan korban bersuara bukan hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga penting untuk upaya penegakan HAM itu sendiri.

TAMPAK bahwa kalau dalam wacana hukum, seperti yang ditulis Dr Haryatmoko, kosa kata yang mengemuka adalah keadilan, dalam politik-mikro HAM adalah penyembuhan. Dua hal ini saling melengkapi. Keadilan tanpa penyembuhan berarti meremehkan suara korban, dan bisa terjebak ke dalam tataran formal semata. Selain itu, bagi korban, meminjam kata-kata Joseph Singer, sebagaimana dikutip Martha Minow, compensation can never compensate. Kompensasi sebagai salah satu bentuk keadilan tak akan pernah mampu menyembuhkan batin korban yang terluka, bila suara korban dianggap sepi.

Sebaliknya, penyembuhan tanpa keadilan bisa terjebak ke dalam basa-basi dan dramatisasi penderitaan korban, dan ini akan menambah luka batin para korban. Lebih parah lagi bila dramatisasi itu telah menjadi komersialisasi, yang menjadikan "kisah penderitaan" tak lebih dari sekadar komoditas media massa. Alih-alih menjadi subyek yang berseru-berseru dengan air mata-, korban menjadi obyek tontonan publik yang ingin memuaskan hasrat untuk memiliki kebajikan simbolik. Dengan demikian, keadilan dan penyembuhan harus berjalan seiring.

Kalau kedua macam wacana itu bisa berjalan seiring, barangkali kita akan menjadi bangsa yang tidak lagi menjadikan masa lampau sebagai beban, yang hanya akan menghambat langkah ke depan. Seperti dikatakan sejarawan Haiti, Michel-Rolph Trouillot, dalam bukunya Silencing the Past: Power and the Production of History (1995), "selama kita menderita overdosis sejarah, maka kita menjadi sandera masa lampau yang kita ciptakan sendiri". Manifestasi dari masyarakat yang "menderita overdosis sejarah" adalah kebiasaan menggunakan masa lampau untuk membungkam suara-suara para korban. Contoh yang sering muncul adalah kebiasaan mereproduksi retorika "bahaya laten komunis" untuk membungkam suara-suara para eks tapol "peristiwa 1965".

Rekonsiliasi memang antara lain mensyaratkan kemauan untuk bernegosiasi dengan masa lampau, yang mungkin terasa pahit buat orang yang telah "nyaman" di dalamnya.
 

* Budiawan, mahasiswa S3 Kajian Asia Tenggara, National University of Singapore

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.