SIMPUL PERUBAHAN HABITUS

Kompas, Jumat 23 Maret 2007

 

Kebiasaan buruk suatu bangsa tidak lepas dari masalah pendidikan. Pendidikan melalui praktik dan pembiasaan dalam lingkungan sosial tertentu menentukan habitus seseorang atau suatu kelompok.

 

Habitus sering dipahami sebagai hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis yang tidak selalu harus disadari. Tindakan praktis itu menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu (Bourdieu, 1994 : 16-17).

Jika habitus menjadi penghasil praktik-praktik kehidupan sejalan struktur sosial yang membentuknya, korupsi, mentalitas menerabas, mangkir terhadap tanggung jawab, menolak mengundurkan diri karena tugas tidak beres, dan politik uang tidak bisa hanya ditimpakan kepada orang perseorangan. Kebiasaan buruk itu terkait praktik-praktik sosial, cara pandang, sistem pengorganisasian, interaksi kekuasaan, dan norma yang berlaku. Untuk mengubah kebiasaan buruk itu perlu ditemukan simpul-simpul perubahan habitus dalam interaksi sosial. Ada tiga bentuk interaksi sosial yang dominan yang perlu dicermati agar mampu membawa perubahan, yaitu interaksi komunikasi, kekuasaan, dan sanksi/moralitas (A Giddens, 1993 : 129).

Perubahan dalam modalitas dari ketiga bentuk interaksi itu (kerangka penafsiran, fasilitas, dan norma) yang akan menentukan perubahan habitus. Perubahan ketiga modalitas itu hanya bisa dimulai melalui pendidikan. Perubahan habitus yang mengandaikan pendidikan yang membuat banyak anggota masyarakat mengadopsi kesadaran refleksif yang menempa kemampuan untuk membuka simpul-simpul pengikat praktik-praktik sosial lama. Maka wacana hanya bisa bernilai bila menumbuhkan praktik-praktik sosial baru. Pendidikan dihadapkan masalah bagaimana kehidupan sosial bisa memperbarui diri. Lingkungan budaya macam apa akan dapat melindungi pembaruan pemikiran yang akan mengubah kebiasaan buruk sebuah bangsa? Lingkungan budaya itu harus memungkinkan berkembangnya imajinasi dan luwes dalam pengorganisasian. Tak cukup hanya kerangka penafsiran atau cara berpikir diubah, tetapi perubahan itu harus menyentuh praktik-praktik sosial itu sendiri.

 

Simpul pengorganisasian

Ketika menghadapi mahasiswa yang menyontek, dosen sering kewalahan meski berbagai pengawasan dilakukan. Maka pemecahan efektifnya adalah ujian dijalankan secara lisan. Dalam kasus ini, karena modalitas pelaksanaannya mengandung pengawasan, penyimpangan dan penyalahgunaan lebih mudah dicegah.

Interaksi kekuasaannya menempatkan mahasiswa dalam posisi daya tawar rendah, tidak ada pilihan lain karena tidak mungkin untuk tidak jujur. Ujian lisan tak memberi kesempatan mahasiswa menyontek. Maka hanya belajar keras yang bisa menjanjikan keberhasilan.

Sulit menerapkan budaya antre. Cara jitu memaksa antre adalah mereka yang datang pertama segera mengambil nomor urut. Panggilan berdasarkan nomor urut. Sistem nomor urut menjamin yang datang lebih dulu akan mendapat prioritas dan tidak membiarkan yang datang belakangan mendapat layanan lebih dulu.

Jadi, ajakan mengubah kebiasaan harus disertai pemberian fasilitas atau penggunaan sistem yang mampu menjamin mereka yang bertindak fair untuk mendapat prioritas pelayanan. Maka perubahan mentalitas harus disertai sanksi bagi pelanggarnya. Pelanggaran akan merugikan diri sendiri, dan imbalan bagi yang mematuhi. Jangan sampai tekanan hanya terfokus pada pemberian sanksi bagi pelanggar.

Para pelanggan hotel tidak pernah mematuhi imbauan untuk mematikan listrik atau AC saat meninggalkan kamar. Maka dibuat kunci pintu yang sekaligus menyalakan dan mematikan listrik. Ketika meninggalkan kamar, otomatis aliran listrik terputus saat mengunci dan menutup pintu. Fasilitas pengamanan kamar (kunci), yang berarti kenyamanan pengguna, memaksa pelanggan melakukan apa yang dikehendaki manajemen hotel. Dengan cara itu, perubahan mentalitas dimulai dengan memberi kemudahan kepada pengguna. Penggunaan kunci yang sekaligus menghidupkan/mematikan listrik bila disertai ucapan: "Terima kasih anda telah menyumbang upaya penghematan listrik" akan membantu menumbuhkan kesadaran pelanggan. Orang tidak lagi melarang, tetapi persuasi dengan komunikasi.

Simpul-simpul yang harus dilepas itu terletak dalam sistem pengorganisasian, kompensasi pemberian kemudahan dan peraturan yang sudah mengandung pengawasan. Jadi perubahan efektif bukan melalui imbauan, evaluasi atau refleksi, tetapi mulai dengan menemukan simpul-simpul pengikat praktik-praktik sosial tertentu.

 

Sistem politik mengubah habitus

Pada masa Orde Baru, sulit menghentikan kebiasaan pejabat pusat meminta layanan istimewa saat berkunjung ke daerah. Kini dengan otonomi daerah dan pilihan kepala daerah langsung, pejabat daerah tidak takut menolak permintaan layanan istimewa pejabat pusat. Karena kesibukan, bupati tidak bisa mengantar pejabat pusat yang mengunjungi daerahnya tanpa pemberitahuan lebih dulu. Dengan demikian perubahan sistem politik mengubah perilaku yang cenderung menyalahgunakan jabatan sekaligus mengikis mentalitas menjilat. Jadi, perubahan modalitas interaksi kekuasaan (dalam kasus ini fasilitas politik, sosial, dan simbolik), menentukan di dalam mengubah mentalitas politisi.

Setiap Idul Adha ada aturan yang membagi daging korban mengambil bagiannya pada giliran terakhir. Ini mendorong mereka untuk membagi secara adil. Bila tidak adil, mereka sendiri yang akan dirugikan. Maksimum bagian yang bisa didapat pembagi sama dengan yang diperoleh pihak lain. Jadi, prosedur atau peraturan yang adil adalah peraturan yang sudah mengandung pengawasan.

Bila institusi sosial utama masyarakat (pemerintah, ekonomi, keluarga, pendidikan, sistem hukum, kelompok agama, tempat kerja, partai politik, dan organisasi sukarela) menerapkan  keadilan prosedural itu dalam sistem pengorganisasian; masalah jabatan, karier, gaji, bonus dan privilese akan mengurangi potensi konflik karena membuka kesempatan sama bagi tiap anggota. Penafsiran yang sarat kepentingan akan mudah terungkap karena peraturan itu sudah mengandung pengawasan. Keadilan prosedural semacam itu bisa efektif mengurangi ongkos politik dalam sistem organisasi. Masalah rangkap jabatan, penggantian jabatan, yang biasanya rentan konflik, akan diperkecil.    

 

 

                                               

* DR. Haryatmoko, Pengajar Program Pascasarjana UI, dan Universitas Sanata Dharma

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.