Skandal Korupsi dan Mantra Politik

Kompas, Sabtu, 26 Mei 2012
 

Perpustakaan etika politik. Begitu sejumlah wartawan acap menyapa Haryatmoko, sambil berguyon. Sapaan yang kerap membuat pemegang dua gelar doktor ini jengah muncul karena ia memang ahli di bidang etika politik.

Ia menggenggam dua gelar doktor, yaitu bidang antropologi dan sejarah agama-agama di Universitas Sorbonne-Paris IV (1996) dan bidang etika politik di Institut Catholique de Paris, Perancis.

Haryatmoko mengajar di pelbagai perguruan tinggi, di antaranya Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, Pascasarjana Universitas Sanata Dharma Jogjakarta, dan Pascasarjana Universitas Gajah Mada Jogjakarta.

Hal spesifik dari Haryatmoko adalah kerap melihat persoalan rumit yang tali-temali sifatnya dengan lebih rileks dan bahkan mempercakapkannya sambil meledek. Gaya ini sama sekali tidak berarti ia menyepelekan korupsi, justru sebaliknya ia menganggap korupsi sebagai hal penting untuk ditangani ekstra serius. Anak kelima dari 11 bersaudara ini penyuka sepak bola dan renang. Ia juga suka berdialog dengan anak-anak muda, mahasiswa yang kritis, serta wartawan yang kalau bertanya suka memprovokasi.

Berikut petikan wawancara dengan Haryatmoko di Jogjakarta beberapa waktu yang lalu.

Anda kerap melihat masalah pelik negeri ini, misalnya etika politik dan korupsi, dengan langgam berbeda. Tidak dengan bahasa sulit, tetapi dengan satire, seloroh, dan perumpamaan?

Itu namanya "analogi permainan". Dalam permainan orang, terlepas dari hidup formal dan keseriusan yang membatasi, termasuk sanksi sosial. "Permainan" itu membuka kebebasan. Dari kebebasan itulah kreativitas muncul.

Hingga saat ini, sudah ratusan pejabat pemerintah dihukum karena korupsi. Apakah pejabat kita, juga keluarganya, makin tidak tahu malu disebut koruptor atau ada faktor lain?

Ada beberapa aspek. Pertama, banalitas korupsi karena banyak yang melakukan seakan wajar. Kedua, mekanisme silih. Sebagian hasil korupsi disumbangkan ke lembaga agama, lalu merasa bersih. Ketiga, mekanisme "mantra politik". Keempat, momen reformasi tidak dipakai sebagai kesempatan 'menghujat' koruptor supaya mereka dan keluarga malu. Ini sangat kontras dengan Revolusi Perancis.

Apa yang anda maksudkan mantra politik?

Itu istilah yang diperkenalkan Baudrillard, filsuf Perancis semasa merebaknya skandal Watergate. Para politisi bicara etika politik, dan semua ingin berbicara bahwa etika harus dihidupkan kembali. Dalam konteks sekarang misalnya dengan ditangkapnya, diperiksanya, diadilinya, dan dihukumnya para koruptor.

Ini mencerminkan, prinsip yang sebenarnya sudah sekarat itu seakan-akan mau dihidupkan kembali. Atau, dengan berbicara tentang etika politik, etika menyelenggarakan negara, etika menjadi pejabat publik, seakan ingin disembuhkan, seakan-akan dihormati, seakan semua terlaksana dengan baik, cukup dengan ngomong. Namun, sebetulnya tidak ada usaha apa-apa untuk menegakkan kembali etika politik itu.

Bagaimana anda mengaitkan aspek ini dengan korupsi?

Seperti saya kemukakan sebelumnya, skandal korupsi digunakan sebagai sarana membangkitkan kembali prinsip moral dan politik dengan membawa ke imajiner prinsip realitas yang sudah sekarat. Caranya, membuat skenario menghidupkan prinsip yang sudah sekarat itu kemudian dikontraskan skandal yang disulap menjadi alat untuk bersih diri. Dengan cara ini, ruang manuver untuk menghindar dari tanggung-jawab dipermudah. Yang terlihat korupsi tanpa rasa salah bisa bicara tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan perlunya etika politik. Hemat saya, etika politik itu sebetulnya sudah tidak berfungsi, tapi perlu diwacanakan agar seolah masih ada perannya.

Supaya kelihatan nyata, skandal dimanfaatkan sebagai kontrasnya. Maka untuk menunjukkan keseriusan komitmen pada etika politik, perlu ada penegasan bahwa anggota partai yang tidak mematuhi etika politik diminta meninggalkan partai. Tentu tidak ada yang meninggalkan partai karena wacana itu hanya berfungsi sebagai mantra politik. Fungsi skandal hanya untuk membangkitkan kembali prinsip etika politik.

Selanjutnya, dengan mengungkap skandal korupsi dimungkinkan berbicara tentang perlunya penegakan hukum dan etika politik. Ini pula yang disebut mantra politik.

Dengan ditangkapnya salah satu pelaku tindak pidana korupsi, koruptor-koruptor lain bisa merasa lebih bersih. Mekanisme mantra politik sangat lazim untuk menutupi sesuatu yang tidak berfungsi. Ketika mau membuktikan hukum itu dipatuhi, justru dengan menunjukkan adanya pelanggaran.

Semestinya bagaimana?

Kita kan selalu ingin cepat beres. Kita selalu mengubah suatu budaya etis dalam pelayanan publik. Padahal, kita kerap lupa bahwa semua itu memerlukan waktu sebab prosesnya tidak instan. Perlu waktu untuk pelatihan dan pendidikan.

Dalam pandangan saya, kita mesti memperhatikan beberapa hal, di antaranya perekrutan pegawai dan pejabat. Apakah kriteria tentang etika, moral, integritas dipakai, termasuk dalam pelatihan etika di setiap jenjang. Apakah sebelum melamar kerja si pelamar sudah pernah bekerja sekian jam untuk kaum fakir dan lemah. Apakah ada ikhtiar membantu orang-orang susah, termasuk yang tertindas dan lemah. Apakah ia sudah melakukan sesuatu untuk kebaikan dan kesejahteraan publik. Beberapa aspek ini hendaknya menjadi kriteria pejabat publik sebab seorang pejabat publik sesungguhnya adalah pelayan publik.

Apabila si calon pegawai atau calon pejabat sudah terbiasa melayani publik, atau memiliki keprihatinan kuat terhadap kaum fakir, rasanya tipis kemungkinan baginya untuk ber-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Ia akan sangat malu untuk korupsi, sangat jengah mencederai perasaan rakyat. Ada semacam pemahaman bahwa melayani publik adalah seni untuk mengabdikan diri.

Bagaimana beberapa aspek ideal ini ditularkan kepada generasi muda?

Saya mendesak beberapa aspek itu diperkenalkan atau diajarkan kepada generasi muda, sebutlah sejak mereka duduk di tingkat sekolah menengah. Faedahnya banyak, misalnya supaya sisi-sisi positif itu digenggam dan menjadi kebanggan anak-anak muda. Sejak sekolah menengah mereka sudah memikirkan dan berbuat sesuatu untuk publik, termasuk orang-orang tidak mampu. Lalu pada level perguruan tinggi, aspek-aspek itu tetap diajarkan, tidak dilepaskan. Harapannya, mahasiswa akan selalu berpikir kritis kalau melihat ketimpangan dan ketidakadilan. Mahasiswa akan terlibat dalam pengawasan pembangunan di daerahnya.

Alangkah indahnya kalau kita bisa mengajarkan moral dan pelbagai kebajikan kepada generasi-generasi muda. Kita beri mereka bekal untuk menjadi pelayan publik yang menakjubkan. Pada ujungnya, mereka selalu memiliki kepekaan terhadap harta tidak halal. Godaan memiliki harta dari hasil korupsi akan langsung menguap begitu godaan itu datang.

 

 

* Haryatmoko

Lahir di Jogjakarta 9 Maret 1959

Sarjana S-1 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta (1984); Magister S-2 Universitas Sorbonne-Paris IV, Perancis (1993); Doktoral S-3 Universitas Sorbonne-Paris IV, Perancis (1996)

Dosen Program Pascasarjana Filsafat UI Jakarta; Dosen Program Pascasarjana FISIP UI Jakarta; Dosen Universitas Sanata Dharma Jogjakarta; Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Buku yang ditulis: Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi (2007); Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi (2010); Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi (2011)

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.