"Social Memory" dan Syarat Rekonsiliasi

Kompas, 29 Pebruari 2000
 

DIANGKATNYA kasus pelanggaran HAM, sesudah penentuan pendapat di Timor Timur, yang dituduhkan kepada para petinggi TNI serta Kepolisian RI, menimbulkan polemik pro dan kontra. Lepas dari kontroversi tersebut, bila proses peradilan ini bisa berjalan fair Indonesia akan menggoreskan sejarah baru bagi perjuangan HAM, terutama dalam upaya klarifikasi sejarah gelap pelanggaran HAM di masa lalu.

Upaya klarifikasi ini tentu akan banyak ditentang. Padahal, upaya mengungkap kasus pelanggaran HAM pasca-penentuan pendapat di Timtim ini mempunyai jangkauan lebih jauh daripada sekadar masalah pelanggaran HAM di tempat tersebut. Dengan memroses kasus tersebut, entah melalui pengadilan HAM, pengadilan koneksitas atau pengadilan internasional, orang berharap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu akan bisa diungkap. Jadi tujuannya adalah menjangkau permasalahan pokok HAM di Indonesia: mengapa pelanggaran HAM menjadi sesuatu yang biasa dan mengapa dibiarkan? Bagaimana mencegah agar tidak terulang?

Ketidak-berdayaan masyarakat, tiadanya keberanian untuk mempertanyakan, apalagi menggugat pelanggaran HAM di masa-masa lalu memberi kesan adanya semacam connivence (membiarkan atau tidak ambil pusing suatu kejahatan terjadi) atau bahkan complicity (terlibat atau ambil bagian dalam kejahatan) dari anggota masyarakat. Dan memang secara sistematis apa yang disebut social memory (ingatan sosial) itu dimatikan: ingatan dan pengakuan masyarakat bahwa kejahatan telah terjadi.

BANGSA Indonesia telah bertahun-tahun dibutakan oleh adanya pembunuhan besar-besaran tanpa melalui proses peradilan. Bertahun-tahun masyarakat Indonesia dibius sehingga menganggap penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan demi "stabilitas nasional" dan "kesejahteraan bersama" memiliki legitimasi, seakan-akan bukan kejahatan lagi. Siapa saja yang dianggap musuh negara bisa dirampas hak-haknya, sampai pada keturunan, tanpa ada kemungkinan bisa membela diri.

Kasus yang melibatkan Jenderal Wiranto sebagai tertuduh itu mempunyai dua implikasi: implikasi hukum dan lahirnya social memory. Pertama, implikasi hukum: petinggi TNI atau Polri tidak bisa lagi mengelak atas tanggung jawabnya terhadap pelanggaran HAM di wilayahnya: kerusuhan, perusakan, penganiayaan, pembunuhan. Kelambanan, omisi, investigasi, membiarkan pelanggaran HAM terjadi, atau bahkan konspirasi, merupakan tuduhan yang bisa dikenakan kepada penguasa. Dengan demikian kasus Tanjungpriok, DOM Aceh, Peristiwa 27 Juli 1996, kerusuhan 13-14 Mei 1998, Ambon, Mataram, menuntut pertanggungjawaban Pangdam atau Kapolda dan atasan mereka saat kejadian tersebut. Tidak tahu, tidak siap, massa terlalu besar dan beringas, personel tidak mencukupi, informasi intelijen tidak akurat, tidak bisa lagi menjadi alasan untuk bisa melepaskan tanggung jawab tanpa ada sanksi hukum. Di suatu negara demokrasi, tidak bisa dibayangkan bahwa penguasa bisa cuci tangan dari kerusuhan, penjarahan, pemerkosaan massal, atau pembunuhan sistematis yang terjadi di wilayahnya. Seandainya pun tidak terlibat, dia akan mengundurkan diri, dipecat atau bahkan diadili. Kedua, lahirnya social memory (ingatan sosial). Kalau individual memory bisa lenyap bersama dengan kematian seseorang, social memory masih akan tetap hidup meskipun orang-orangnya sudah meninggal. Apa yang terjadi atau apa yang dibuat terpateri di dalam sejarah: inskripsi sosial tindakan. Inskripsi sosial inilah yang menjadi social memory, sehingga pelaku, korban, dan makna tindakan meninggalkan bekasnya atau menandai sejarah. Upaya menghapus sejarah ini, mengenyampingkan maknanya, atau memanipulasinya tidak akan bisa diterima oleh social memory. Social memory ini menjadi penting semenjak keprihatinan yang mendalam atas kasus Holocauste (genocide orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman).

Dalam rangka menghidupkan social memory, berbagai satuan tugas dibentuk untuk mengejar para algojo, mencari keadilan, mengadakan refleksi yang mendalam tentang penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang Yahudi. Tujuan utama adalah pemulihan korban dan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Maka social memory akan mempertanyakan impunity (kebal hukum), karena menohok rasa keadilan dan membangkitkan indignation (menggugat dan protes terhadap ketidakadilan). Indignation ini menjadi titik tolak moralitas dan kepekaan terhadap nasib korban. Social memory, yang didasarkan atas indignation dan bukan balas dendam, merupakan upaya klarifikasi hukum dan sejarah untuk mencari keadilan, sehingga sejarah orang yang kalah, sejarah korban akan mendapat tempat. Upaya menghidupkan social memory ini akan semakin menemukan mak-nanya bila ditempatkan di dalam kerangka rekonsiliasi.

ADA empat syarat agar social memory bisa menunjukkan vitalitasnya dan rekonsiliasi semakin menemukan maknanya: pertama, hukum dan masyarakat mengakui adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan; kedua, keadilan harus ditegakkan, berarti dilaksanakannya retribusi (sanksi hukum) terhadap pelaku kejahatan dan restitusi (pemulihan) terhadap korban; ketiga, pemisahan antara pengampunan dan kepastian hukum; keempat, bila hukum positif yang berlaku tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur atau memberi sanksi pelanggaran HAM itu, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip Epieikeia (yang benar dan yang adil).

Pertama, pengakuan akan adanya pelaku kejahatan dan korbannya. Banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang korbannya tidak diakui keberadaannya. Sering terjadi viktimisasi kedua. Viktimisasi kedua ini berarti korban tidak diakui sebagai korban, harus dibungkam, dibenci dan pantas dilenyapkan. Dengan kata lain, korban dianggap hasil rekayasa untuk kepentingan tertentu, bahkan sering dituduh sebagai musuh negara. Kalau korban tidak diakui apalagi pelaku, tentu dengan mudah akan dapat lepas dari identifikasi, penangkapan dan jerat hukum. Maka upaya rekonsiliasi atau apa pun namanya harus melalui proses peradilan yang mampu memutuskan siapa korban dan siapa pelaku kejahatan. Jangan sampai pemeriksaan atau pembuktian justru mempersulit dan menyiksa korban. Asas praduga tak bersalah jangan sampai berubah menjadi memihak pelaku kejahatan dan menekan korban.

Korban wajib dihargai dan harus mendapat perlindungan. Dengan demikian masyarakat dan sejarah mencatatnya sebagai tragedi yang harus dihindari, bukan sebagai legitimasi terhadap kekerasan dan pelaku kejahatan. Social memory akan menjadi disuasif terhadap terulangnya pelanggaran HAM, dengan mengakui adanya pelaku kejahatan dan korban, masyarakat disadarkan akan tingkatan keterlibatannya: pertama, sebagai provokator, tokoh intelektual atau pelaksana utama; kedua, sebagai kolaborator berarti bekerja sama dan ambil bagian dalam kejahatan (complicity); ketiga, tidak menolong korban, membiarkan/tidak ambil pusing kejahatan terjadi (connivence). Hal terakhir ini sering dianggap sebagai keterlibatan karena dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap kejahatan itu, sehingga kejahatan yang sama akan mudah terjadi lagi. Seperti dikatakan oleh filsuf John Stuart Mill, hukuman bukanlah balas dendam, tetapi upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan yang lebih berat di masa mendatang.

Kedua, tribusi (sanksi hukum) terhadap pelaku kejahatan dan restitusi (pemulihan) terhadap korban. Syarat kedua ini tidak bisa dilepaskan dari syarat yang ketiga, yaitu pemisahan antara pengampunan dan kepastian hukum. Pengampunan tidak dengan sendirinya meniadakan sanksi hukum. Paus Yohannes Paulus II mengampuni Ali Agca yang mencoba membunuhnya dan sempat melukainya. Tetapi Ali Agca tetap mendekam di dalam penjara, karena sanksi hukum tidak hanya terkait pada korban saat itu, tetapi harus juga melindungi korban-korban potensial lainnya dan menghalangi calon-calon pembunuh lain. Dengan demikian ada ke-pastian hukum.

Orang tidak bisa begitu saja mengatasnamakan korban memberi ampun kepada pelaku kejahatan, lebih-lebih dalam kasus kejahatan melawan kemanusiaan. Simon Wiesenthal, salah seorang pemburu penjahat Nazi, pernah mengatakan: "Saya, meskipun orang Yahudi, tidak bisa mengampuni para penjahat Nazi dengan mengatasnamakan korban." Apabila ada pengampunan, hanya retribusi yang mungkin diringankan atau dihapus, tetapi dengan syarat harus ada persetujuan dari korban dan tidak merugikan kepastian hukum.

Masalah restitusi (pemulihan) terhadap korban cukup sering menjadi aspek keadilan yang paling diabaikan. Padahal justru penderitaan, trauma, kerugian baik fisik, material maupun mental dari korban merupakan luka-luka yang masih membekas dan memerlukan pemulihan. Luka dan penderitaan itulah yang sebenarnya ingin disembuhkan dengan diadakannya rekonsiliasi. Kalau pada tribusi unsur balas dendam seakan-akan masih kental. Maka langkah rekonsiliasi akan semakin menemukan maknanya, bukan sebagai balas dendam, tetapi penyembuhan dan pendamaian, asalkan aspek keadilan yang ini, restitusi, sungguh-sungguh dijalankan, yang berarti juga rehabilitasi, pemulihan nama baik. Pada masa lalu korban justru mendapat stigma musuh negara, orang yang patut dicurigai, yang harus dilenyapkan.

Keempat, prinsip Epieikeia (yang benar dan yang adil) harus menjadi acuan bila hukum positif yang berlaku tidak mempunyai yurisprudensi untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM tersebut. Namun bagaimana menentukan kriteria kebenaran dan keadilan itu? Semua diperlakukan sama di depan hukum. Ketidaksamaan perlakuan hanya bisa dibenarkan bila memihak kepada yang paling tidak diuntungkan, dalam kasus pelanggaran HAM, adalah memberi rasa keadilan kepada korban dan melindunginya. Karena dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, secara struktural, korban biasanya sudah dalam posisi lemah: individu terhadap negara, warga terhadap aparat atau penguasa, kelompok minoritas terhadap mayoritas, dan sebagainya.
 

 

* DR. Haryatmoko, pengajar filsafat di Pascasarjana UI, di Universitas Sanata Dharma dan di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.