Terorisme, Politik-Porno, dan Etika Keyakinan

Kompas, 29 September 2001

 

Terorisme sering digunakan untuk mengualifikasi tindakan musuh, seperti arti ideologi menurut Napoleon. Raja Perancis ini mendefinisikan ideologi sebagai pemikiran musuh-musuh politiknya (Jean Baechler, 1976). Demikian pula yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat (AS), bisa dipuja sebagai pahlawan oleh yang lain. Tetapi, apapun istilah yang dipakai, siapapun yang menyebut, yang jelas telah terjadi kekerasan yang meninggalkan kurban. Kebanyakan kurban tidak bersalah dan dalam posisi lemah.

Politik-porno dan kekerasan

Yves Michaud dalam Violence et Politique (1978) secara sarkastis menyebut semua bentuk kekerasan politik untuk tujuan tertentu sebagai "politik-porno". Porno berasal dari bahasa Yunani porneia, berarti hal-hal tidak senonoh. Politik-porno merupakan manajemen kekerasan sebagai cara/sarana yang efisien dan andal. Ini bukan ujian ironis, tetapi istilah ini mau menggambarkan betapa kasar dan tidak senonohnya realitas politik itu sehingga lebih tepat disebut kekejian dan kepala dingin gangsterisme politik.

Masuk dalam kategori politik-porno ini adalah demonstrasi dengan kekerasan, penculikan, penyanderaan, perampokan untuk biaya perjuangan politik, intimidasi, adu domba, pengeboman menciptakan ketegangan atau kerusuhan untuk destabilisasi situasi, eksekusi peradilan jalanan oleh kelompok tertentu, dan sebagainya. Politik-porno mengakibatkan kurban yang tidak bersalah dan teror yang membekas menjadi trauma. Prinsip yang dipegang politik-porno ini adalah "tujuan menghalalkan segala cara".

Kriminalisasi politik

Ketika tujuan menghalalkan cara, cara bisa semena-mena sehingga sulit dibedakan dari tujuan. Karena itu, sulit dibedakan antara demonstrasi dengan kekerasan itu bayaran atau murni aspirasi pendemo; kerusuhan, pembakaran rumah ibadat, saling bunuh itu konflik agama atau rekayasa. Kriminalisasi politik menghasilkan politisasi kriminalitas. Situasi seperti ini tidak disia-siakan oleh para preman dan kelompok yang memiliki kekuatan fisik riil. Mereka inilah yang diuntungkan.

Kekerasan semacam itu ada batasnya. Tetapi, batas itu justru dipakai sebagai alat pembenaran. Betapa kasarnya suatu kekerasan politik, ia tetap membutuhkan legitimasi. Kekerasan tidak akan operasional bila sama sekali lepas dari hukum: kerusuhan masih dipakai sebagai sebagai sarana karena pelaku tidak ditindak keras, bahkan menikmati impunity; intimidasi dan teror digunakan karena sulit dibuktikan secara hukum dan para saksi tidak berani membuka mulut. Dengan kata lain, kekerasan politik bisa berjalan karena memperhitungkan aspek hukum itu, dengan memberi alibi. Terorisme juga butuh pembenaran.

Terorisme, yang merupakan bagian dari politik-porno, sulit mendapat pembenaran dari segi etika. Terorisme mencerminkan tindakan dengan argumen keharusan. Argumen keharusan bukan merupakan argumen etika. Etika selalu merupakan hasil dari suatu pilihan, sedangkan keharusan mengandaikan tiadanya pilihan lain. Lalu dari perspektif mana kekerasan politik berusaha mencari pembenaran?

Tujuan menghalalkan cara

Pembenaran biasanya bertitik tolak dari tindakan rasional dalam pengertian Max Weber: tujuan menentukan pemilihan sarana. Prinsip rasionalitas tindakan ini membawa ke pembenaran antara pandangan pakar dan politik itu sendiri. Politik mendasarkan pada komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini, sedangkan analisa rasional tindakan adalah masalah koherensi tujuan, penyesuaian sarana yang efektif, akibat-akibat yang dapat diperhitungkan. Bila yang dikehendaki dipisahkan dari sarana untuk mencapainya, tujuan dengan mudah melegitimasi sarana apapun yang dipakai. Kurban diabaikan karena yang penting tujuan bisa tercapai. Lebih sadis lagi kurban dianggap sebagai ukuran keberhasilan atau bagian sasaran strategi. Maka kekerasan dianggap sebagai salah satu dari sarana-sarana itu seperti tidak ada pembedaan normatif.

Pemahaman ini memberi peluang masuk ke proses legitimasi kekerasan melalui prinsip kasuistik (pada kasus tertentu kekerasan dibenarkan). Seakan-akan orang sudah merasa bertanggung jawab dengan menyeleksi kekerasan sebagai sarana yang telah teruji atas dasar kriteria efektivitas. Efektivitas adalah prinsip realisme. Padahal, kebanyakan wacana yang realis ternyata sering mengabaikan legitimasi tujuan. Pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dapat dijelaskan dengan analisa rasional, tetapi tidak ditentukan olehnya.

Rasionalitas berhenti di pintu masuk ke keputusan. Hal ini jelas dari kritik Jurgen Habermas (1968) atas analisa weberian tentang rasionalisasi keputusan. Dia menangkap analisa Max Weber justru menunjukkan kecenderungan untuk sewenang-wenang dalam pengambil keputusan, karena ruang lingkup keputusan dipersempit analisa metodologis. Sedangkan keputusan itu sendiri menjadi irasional. Irasionalitas itu tampak ketika masalah pilihan nilai-nilai diabaikan seperti dalam rumusan "tujuan menghalalkan cara". Penalaran ini menolak konfrontasi teoritis, debat ideologis, diskusi tentang prioritas, berarti menutup diri terhadap diskusi tentang legitimasi tindakan.

Rasionalitas instrumental

Dengan mengabaikan masalah pilihan nilai-nilai itu, orang dibawa masuk ke rasionalitas yang mementingkan sarana. Rasionalitas instrumental ini ditandai dominasi sarana. Akibatnya, realisme berubah menjadi sikap yang bisa menghendaki apa saja. Dengan demikian, tindakan rasional bisa direduksi menjadi hanya masalah penyesuaian tujuan dan sarana-sarana. Dari perspektif etika, seakan-akan netral. Sedangkan komitmen terhadap nilai-nilai lebih merupakan masalah keyakinan. Maka tidak mungkin didiskusikan secara rasional karena lingkup rasionalitas hanya dibatasi bidang sarana atau cara.

Rasionalitas tindakan yang mengklaim bebas nilai ini ternyata menyembunyikan suatu komitmen terhadap nilai tertentu. Nilai itu hanya mengacu ke satu tujuan, yaitu kemajuan tindakan rasional sebagai tindakan instrumental yang mengabaikan semua pertimbangan mengenai tujuan. Kekosongan nilai yang tercermin dalam prinsip "tujuan menghalalkan cara" memungkinkan kegilaan nihilisme seperti dilakukan fasisme dan terorisme. Dalam prinsip "tujuan menghalalkan cara", karena tujuan diabaikan, sarana menjadi mutlak dan berusaha memberi pembenaran diri. Inilah yang disebut nihilisme: legitimasi kekerasan dilakukan dengan mengosongkan substansi tujuan dan akhirnya kekerasan memberi pembenaran diri sebagai sarana yang efektif. Kekerasan adalah baik karena efektif. Ini menjadi prinsip politik-porno, yang juga prinsip terorisme.

Etika diskursus

Ada prinsip "tujuan menghalalkan cara" yang bisa diterima dari sudut pandang etika. Misalnya, menyiksa satu orang untuk menyelamatkan seribu orang. Dalam etika, kasus ini masuk dalam kategori konflik kewajiban. Tetapi perlu catatan. Ketika orang berusaha melegitimasi sarana melalui tujuannya, entah sarana yang dipilih itu berupa kekerasan atau yang lain, harus terbuka terhadap evaluasi. Dengan kata lain, pilihan sarana harus terbuka bagi perdebatan, termasuk kritik dan bukan hanya berhenti pada keyakinan. Etika hendaknya tidak hanya mendasarkan pada keyakinan, tetapi etika tanggung jawab yang terasah melalui diskursus. Selain itu, proporsionalisme bisa juga menolong menjawab kasus itu.

Dalam kasus itu, pendekatan proporsionalisme menuntut empat syarat yang harus dipenuhi agar secara etika bisa diterima. Pertama, tujuan harus baik (mau menyelamatkan seribu orang). Kedua, hanya akibat yang baik yang benar-benar dicari dan efek yang jelek tidak diperbolehkan atau hanya ditolerir. Ketiga, ada alasan proporsional untuk mempertanyakan sebabnya (urgensi pemecahan), yang dalam kasus itu adalah keselamatan seribu orang. Keempat, perbandingan harus seimbang antara dua akibat itu (seribu orang diselamatkan, tetapi satu orang disiksa). Kalau akibat jeleknya lebih besar berarti melawan moralitas.

Memang pendekatan proporsionalisme ini tentu akan ditentang etika deontologis. Pendekatan yang terakhir ini akan mengatakan, dalam situasi apapun manusia harus menjadi tujuan bukan sarana bagi tujuan lain. Akan tetapi, dalam situasi dilematis orang sering terpaksa menggunakan prinsip minus malum, artinya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang lebih jahat. Kekerasan adalah ungkapan habisnya argumen, tiadanya komunikasi lagi.

Seperti dikatakan H Arendt, "Kekerasan adalah komunikasi bisu par excellence". Padahal, kekerasan akan memancing kekerasan lain. Meski dengan alasan untuk menghadapi penindas, kekerasan mampu mengubah siapapun yang menggunakannya menjadi mirip dengan penindas. Tak seorangpun yang menggunakan kekerasan akan bisa lepas tanpa ternodai oleh kekerasan itu.

 

 

* DR. Haryatmoko, dosen Program Pascasarjana UI, Universitas Sanata Dharma dan IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.