Siti Musdah Mulia:


Tidak Ada Contoh Negara Islam Ideal

BANYAK orang menyebutnya muslimah yang "mau dan berani bersuara" untuk mewujudkan Islam sebagai ajaran yang teduh, dialogis, dan inklusif. Sebutan itu terdengar lagi ketika Yayasan Pusat Hak Asasi Manusia menganugerahinya Penghargaan Yap Thiam Hien, pertengahan Desember lalu.
Penghargaan itu bukan yang pertama bagi Siti Musdah Mulia. Pada Hari Perempuan Dunia, 8 Maret 2007, ia juga menerima anugerah Women of Courage dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice, di Washington, DC. Gagasan dan aktivitasnya membuat dia dianggap wanita Asia pemberani.
Memang, pemikiran dan sepak terjang perempuan asal Sulawesi Selatan ini akhirnya kerap bertabrakan dengan pandangan ulama pada umumnya. Semasa bertugas di Departemen Agama, ia menyusun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang tegas menyatakan kesetaraan pria dan wanita. Dia juga melakukan pembelaan terhadap kaum minoritas, seperti Ahmadiyah dan kelompok gay.
"Saya sering menerima teror lewat telepon dan pesan pendek setelah berbicara di radio atau televisi," katanya ketika menerima Nugroho Dewanto, Arif A. Kuswardono, dan Gabriel Wahyu Titiyoga dari majalah Tempo, pertengahan Desember lalu. Ia juga dicopot dari posisi staf ahli Menteri Agama. Akademisi yang mengaku terpengaruh Harun Nasution, Mohammad Arkoun, dan Haikal itu menjelaskan pemikirannya yang kadang disalahpahami. Perbincangan berlangsung hangat di kantornya, Indonesian Conference on Religion and Peace, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Kenapa belakangan ini umat Islam di Indonesia menjadi lebih radikal dibanding masa sebelumnya?
Saya melihat fenomena ini sebagai pengaruh kebijakan Amerika terhadap negara-negara Islam, yang menimbulkan kebencian umat Islam Indonesia. Ketika saya menerima penghargaan pada 2007 itu, Condoleezza Rice bertanya, "Apa yang bisa saya bantu untuk Indonesia?" Jawab saya, "Stop violence sebagai solusi di negara-negara Islam. Sebab, kebijakan kalian itu kontraproduktif dengan usaha membangun demokrasi di Indonesia."
Anda kecewa terhadap George Bush yang "mendakwahkan" demokrasi dengan cara kekerasan?
Orang memandang demokrasi itu identik dengan Amerika, dengan cara-cara George Bush yang penuh kekerasan itu. Padahal, itu cuma cara Bush, dan bukan hakikat demokrasi. Demokrasi juga tidak identik dengan kebijakan Amerika.
Apakah ada faktor dalam negeri yang juga berpengaruh?
Sampai sekarang pemerintah kita selalu dianggap sekuler. Pemerintah ini gagal menyejahterakan masyarakat. Itu membuat masyarakat kita tidak percaya terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam sebuah diskusi, Abubakar Ba'asyir mengatakan kepada saya, "Musdah, satu-satunya cara membangun Indonesia adalah meninggalkan sekularisme, melepaskan diri dari Pancasila, dan kembali ke dasar Islam." Lalu saya tanya, "Islam yang seperti apa?" Saya beri contoh Saudi: apa yang bisa kita ambil dari Saudi? Juga Pakistan, negara yang tercabik-cabik oleh perang saudara? Dia jawab, "Kita masih pikirkan, tapi bukan itu." Kok, masih mikir? Lebih baik yang sudah ada saja kita perbaiki.
Adakah contoh negara Islam yang cukup ideal dalam relasi agama, negara, dan pembangunan untuk dijadikan model bagi Indonesia?
Kita mau cari ke mana? Sudah lama saya meneliti, bahkan disertasi saya tentang negara Islam. Tidak ada contohnya.
Bagaimana dengan contoh di periode awal sejarah Islam?
Mungkin prinsip-prinsip demokrasi yang hakiki ada pada Khulafah Rasyidin, ketika penghargaan terhadap manusia ditegakkan, prinsip persamaan dibangun. Tapi masa itu kan tidak lama, hanya 30 tahun. Dari pengalaman kita, misalnya, pada masa Wali Songo, mereka mampu mempribumikan Islam, berdakwah dengan pendekatan sosiologi. Mungkin itu point yang bisa diambil.
Jadi, kita harus membentuk masa depan Islam Indonesia sendiri?
Ya. Tapi, ada unsur-unsur yang bisa diambil, misalnya toleransi, kebinekaan, dan semacamnya.
Benarkah kelompok-kelompok radikal Islam juga memanfaatkan demokrasi untuk mengekspresikan diri?
Sejak keran reformasi dibuka, dari masa Gus Dus hingga Yudhoyono, kesempatan ini digunakan oleh kelompok Islam yang pada masa Soeharto tidak punya kesempatan mengekspresikan opini dan ideologi mereka. Mereka pikir, sekarang ini era demokrasi, jadi berhak, dong. Kelompok seperti Majelis Mujahiddin dan Hizbut Tahrir bahkan hidup di Indonesia. Padahal kelompok seperti itu tidak ada di negara-negara Islam.
Apakah di sana mereka dilarang?
Kelompok seperti Hizbut Tahrir selalu merongrong ideologi sebuah negara. Mana ada kepala negara yang suka? Di Mesir, organisasi ini dikejar-kejar seperti tikus. Tapi, di Indonesia, kok bisa organisasi seperti ini hidup atas nama demokrasi? Bahkan Partai Keadilan Sejahtera, menurut saya, bertentangan dengan demokrasi. PKS mengakui demokrasi hanya secara prosedural, tidak substansial. Itu ada dalam visi dan misi partai mereka. Padahal, dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik jelas ditegaskan bahwa demokrasi itu dalam arti substansial, bukan sekadar prosedural. Sebuah partai yang tidak menyetujui demokrasi yang substansial di Indonesia seharusnya tidak boleh berdiri.
Kalau mereka menang, demokrasi akan dihapus?
Tujuan mereka kan teokrasi? Jadi, kalau bentuknya negara Islam, pilihannya hanya dua: teokrasi atau demokrasi dengan tangan besi.
Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menunjukkan pluralisme tidak berkembang di level masyarakat. Apa sesungguhnya yang terjadi?
Masyarakat kita sebenarnya dari dulu tidak rukun. Di daerah-daerah, perekatan antara orang-orang yang berbeda agama tidak kuat. Pendidikan agama kita justru sejak kecil mengajarkan bahwa kita berbeda. Kepada kita diajarkan lebih banyak masalah ritual, lalu "kamu Islam, kamu Kristen". Mana pernah diajarkan, jika melihat gereja, sinagog, kita harus menghormati karena itu rumah ibadah. Kalau mau jujur, semua yang terbangun dalam pikiran umat Islam ketika melihat gereja adalah pandangan yang menakutkan. Bahwa gereja itu isinya orang kafir. Begitu juga orang Kristen ketika melihat masjid.
Agama seolah menjadi sumber konflik?
Agama itu punya dua fungsi: sumber konflik dan integrasi. Tapi yang lebih banyak dipakai masyarakat adalah sumber konflik, karena paling mudah dan andal. Kasus Poso, misalnya. Masalahnya adalah soal ekonomi, pertikaian lahan, dan sumber alam. Agama dijadikan alat pemicunya.
Sejarah Indonesia terbiasa dengan pemimpin perempuan, baik Islam maupun Kristen. Mengapa kini pemimpin perempuan dipermasalahkan?
Pemimpin perempuan itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Bahkan sudah muncul di kerajaan-kerajaan kecil sebelumnya. Tapi pemahaman keagamaan kita itu tetap saja tradisional.
Bagaimana perkembangan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang pernah Anda susun?
Karena Pengadilan Agama dialihkan ke Mahkamah Agung sejak 2004, urusan undang-undang perkawinan bukan lagi wewenang Departemen Agama. Selama dua tahun ini ada draf Undang-Undang Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Enam puluh persen isinya diambil dari Kompilasi Hukum Islam. Misalnya, perubahan umur cakap, dari 16 ke 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Poligami yang melanggar aturan akan dikenai sanksi. Buat saya itu sebuah progress, ketimbang undang-undang yang sekarang.
Apa kelemahan undang-undang perkawinan yang berlaku sekarang?
Di Indonesia ada dua undang-undang tentang perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Isi keduanya tidak jauh berbeda. Hanya dalam Kompilasi lebih njelimet, karena menyangkut fikih. Misalnya, soal wanita yang bercerai sebelum duhul (hubungan seksual), maskawinnya dikembalikan setengah. Menurut saya, ini undang-undang yang sangat primitif. Perkawinan itu bukan hanya urusan seks. Ada tidak di masyarakat orang yang hendak bercerai ditanya: "Kamu sudah duhul belum?" (Musdah tertawa). Hal penting lain, dalam kedua undang-undang ini tidak ada sanksi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Misalnya, jika terjadi perkawinan dini seperti dilakukan Syekh Puji itu, enggak ada sanksinya, kan?
Bagaimana contoh di negara Islam lain?
Di Mesir, boleh poligami, tapi dengan izin istri. Izinnya harus lisan dan tertulis oleh si istri, di depan pengadilan. Pengadilan akan melihat struk gaji, cukup atau tidak untuk menafkahi istri lebih dari satu. Kalau melanggar, akan dipidanakan. Begitu juga kalau perkawinan tidak dilakukan penghulu yang berwenang, maka yang kawin, yang dikawinkan, para saksi, dan wali bisa dipidanakan. Di Indonesia, orang kawin di mana-mana enggak ada yang ngurusin. Negara kita seperti tidak ada hukum sama sekali.


Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA
Tempat dan tanggal Lahir: Bone - Sulawesi Selatan, 3 Maret 1958

Pendidikan:

- Sarjana bahasa dan sastra Arab, Institut Agama Islam Negeri Alaudin, Makassar, 1982

- Magister bidang sejarah pemikiran Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992

- Doktor bidang pemikiran politik Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, 1997

Karier:

- Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1997-sekarang

- Visiting professor di EHESS Paris, 2006

- Tim ahli Menteri Tenaga Kerja, 2000-2001

- Staf ahli Menteri Agama Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional, 2001-2007

- Sekretaris Jenderal Indonesian Conference on Religion and Peace, 2001-sekarang

- Wakil Sekjen Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, 2000-2005

- Ketua Panah Gender Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2002-2005.

 

 

Diskusi Pernikahan Beda Agama

Pada tanggal 31 Januari 2009 telah dilakukan beda buku soal Perkawinan Beda Agama yang ditulis oleh Muhammad Munif dan Ahmad Nurkholis. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka. Buku ini ditulis didasari dari pengalaman penulis tentang pengalaman pernikahan Ahmad Nurkholis. Nurkholis ini adalah putra dari cendekiawan muslim Indonesia, Nurkholis Madjid.

Acara bedah buku menghadirkan Prof. Siti Musdah Mulia (Muslim), Pendeta Saut Sirait (Kristen) dan Bapak Herman (pemuka agama Buddha) sebagai pembedah. Sedangkan pelaksana kegiatannya adalah Kompas Gramedia dan ICRP di Istora Senayan bersamaan dengan acara pameran buku yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia dari mulai tanggal 28 Januari - 1 Pebruari 2009.

Awalnya aku berpikir bahwa acara ini akan dihadiri oleh banyak LSM penggiat HAM dan pluralisme. Waktu itu aku datang terlambat ke ruangan. Karena sebelumnya melihat-lihat stand buku murah di gedung pameran. Waktu menunjukkan pukul 14.30 WIB, aku pun mencari di mana ruangan diskusi Beda Agama ini dilaksanakan.

Akhirnya aku sampai disatu barisan orang yang panjang sedang mengantri masuk di ruangan Kenanga 4. Awal nya aku pikir apakah ruangan ini yang dijadikan tempat diskusi. Tapi kenapa pesertanya kebanyakan dari teman-teman etnis Tionghoa dan beberapa pasangan yang aku yakin sekali mereka dua orang yang berbeda latar belakang agama. Misalnya ada yang laki-laki wajah "Jawa" dengan perempuan berwajah Tionghoa. Dan ada perempuan menggunakan simbol Kristen dan dengan laki-laki yang sedikit menunjukkan bahwa dia adalah Muslim. Pokoknya agak beda aura peserta yang selama ini aku ikuti.

Aku semakin yakin bahwa ini adalah ruangan diskusinya. Setelah aku tahu bahwa di meja ada buku pernikahan beda agama. Kemudian aku bertanya kepada penjaga meja benarkah ini tempat diskusi publik tersebut? Panitia menjawab bahwa benar ini ruangan diskusinya.

Wow, aku pikir keren banget ini diskusi banyak dihadiri oleh banyak orang. Dan yang membuat aku senang tidak satu orang pun yang antri itu aku kenal. Terus aku berpikir kenapa teman-teman LSM tidak banyak yang hadir ya. Setelah aku masuk ruangan, sempat melihat-lihat teman yang hadir dalam ruangan tersebut. Baru aku menemukan ada teman-teman ICRP yang hadir.

Umumnya yang aku lihat pesertanya adalah orang-orang yang berpasangan (laki-laki dan perempuan). Yang sangat mungkin sekali mereka umumnya pasangan atau mungkin sedang pacaran. Termasuk orang-orang yang duduk di sebelah bangkuku, baik di depan maupun di samping kanan dan kiriku. Wah kok pada pasangan semua ya, pikirku.
Kemudian aku berpikir ini pasti adalah pasangan-pasangan yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Memang umumnya adalah anak-anak muda. Walau ada sebagian yang sudah tua.

Acara di mulai sekitar pukul 15.15 WIB, terlambat 15 menit dari yang sudah direncanakan. Acara dimulai dengan penyampaikan pandangan dari Gramedia alasan mengapa mau menerbitkan buku ini. Intinya menurut Gramedia bahwa pandangan sesuatu itu bukan yang mutlak. Dapat dilihat kembali dalam konteks ruang dan waktu.
Dalam hal ini termasuk soal pandangan pernikahan beda agama. Pihak Gramedia sendiri juga mempersilakan bagi orang-orang yang ingin menuliskan pandangan pernikahan beda agama yang dari versi lain, misalnya ingin membantah buku ini. Untuk dapat mengirimkan naskahnya kepada Gramedia. Kalau memang baik dan layak diterbitkan, Gramedia akan menerbitkan.

Pada saat awal sesi diskusi, dua orang penulis memaparkan soal alasan mengapa membuat buku ini. Intinya penulis bicara pengalaman dan pandangan yang lain soal pernikahan beda agama. Bahwa Islam mempunyai beberapa pandangan soal pernikahan beda agama tersebut. Fatwa yang diharamkan oleh MUI dan didukung dengan tidak diakomodir oleh pemerintah terhadap pernikahan beda agama. Situasi ini membuat banyak pasangan beda agama yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Banyak dari pasangan itu "menipu" pemerintah. Dengan cara berpura-pura salah satu masuk ke dalam agama pasangannya. Walau ini bukan tidak bijaksana dan bukan pilihan yang baik menurut salah seorang peserta yang hadir.

Ini juga dikuatkan oleh Ibu Musdah bahwa sebenarnya dalam Islam ada 3 pandangan dalam soal pernikahan beda agama ini. Pandangan pertama bahwa pernikahan beda agama diharamkan. Pandangan pertama inilah yang "banyak" diyakini oleh ulama di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia juga jadi ikut-ikutan dengan aturan itu. Misalnya MUI semakin menguatkan dengan membuat Fatwa Haram bagi pernikahan beda agama. Tapi pendapat MUI juga berubah-ubah. Misalnya MUI DKI sebelumnya (sekitar tahun 1998) mengeluarkan fatwa dibolehkan nya pernikahan beda agama. Tetapi kemudian pada tahun 2001 MUI DKI mengeluarkan kembali fatwa bahwa pernikahan beda agama itu diharamkan.
Pandangan kedua pernikahan beda agama dibolehkan asalkan yang laki-laki muslim dan perempuan non muslim. Tetapi akan haram jika berlaku sebaliknya. Pandangan seperti ini menurut Ibu Musdah pandangan yang sangat bias gender. Karena kalau laki-laki yang non muslim dikuatirkan anak-anaknya akan mengikuti agama ayahnya.
Padahal menurut hasil penelitian bahwa pasangan beda agama, kebanyakan anak-anaknya agamanya akan ikut agama ibunya. Jadi kalau alasan karena takut agamanya ikut bapaknya maka argumentasi ini jadi tidak relevan. Sambil guyon Ibu Musdah mengatakan kalau hanya mau memperbanyak umat melalui perkawinan, ya mestinya perempuannyalah yang muslim dan laki-laki yang non muslim:
Pandangan ketiga adalah bahwa pernikahan beda agama itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Baik laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya. Karena menurut Ibu Musdah bahwa yang lebih penting adalah perkawinan itu tidak boleh poligami, karena traffiking, perkawinan anak, nikah sirih atau karena motip lainnya seperti motip ekonomi.

Kalau melihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebenarnya menurut Ibu Musdah masih ada sebagian ulama dan pemerintah yang berbeda pandangan menafsirkan pasal 2 UU tersebut. Memang sebagian ulama dan pemerintah melarang perkawinan beda agama tersebut. Tetapi dari pengalaman penulis (Ahmad Nurkholis) ada sebagian petugas catatan sipil di DKI yang mau mencatatkan perkawinanan beda agama. Memang tidak banyak yang mau melakukan itu.

Persoalan yang lebih besar menurut Ibu Musdah mestinya pemerintah menempatkan diri sebagai pelayan rakyat. Jadi pemerintah bertugas mencatatkan siapa saja yang melakukan pernikahan dengan syarat yang sudah disebutkan di atas tadi. Jadi posisi pemerintah bukan untuk mensahkan atau tidak sebuah perkawinan.

Kalau menurut Pendeta Saut Sirait dari pandangan Kristen bahwa tidak ada yang jelas untuk larangan atau membolehkan perkawinan beda agama. Jadi intinya dalam Kristen, pernikahan beda agama sendiri tidak menjadi persoalan.
Karena yang paling penting adalah bagaimana menebarkan cinta dengan pasangan dengan tulus. Cinta itu tidak tidak pernah bersyarat, artinya cinta datang dalam diri seseorang tidak pernah membedakan latar belakang seseorang. Dia datang begitu saja (natural). Termasuk perkawinan sejenis (homoseksual) juga tidak masalah dalam ajaran Kristen menurut pandangan Pendeta Saut Sirait.

Pendapat ini semakin dikuatkan lagi oleh tokoh Buddha bapak Herman, yang menegaskan dalam ajaran Buddha bahwa perkawinan adalah persoalan masyarakat. Ajaran Buddha tidak mengatur soal perkawinan umatnya. Sehingga Bikshu tidak akan mengatur atau menikahkan soal perkawinan dan tata caranya. Perkawinan akan diatur oleh tokoh masyarakat Buddha yang biasa disebut dengan Pandita. Begitu juga pandangan perkawinan sejenis ajaran Buddha tidak pernah membahas soal itu.
Buddha sendiri pernah menghadiri sebuah pernikahan beda agama. Dan Sang Buddha pada saat hadir mendoakan pasangan tersebut untuk membangun rumah tangga yang baik.

Sebenarnya itu juga yang ditegaskan oleh Ibu Musdah bahwa dalam ajaran Islam ada 3 hal:
- Soal Aqidah, yaitu menyangkut soal ketuhanan dan kenabian.
- Soal Ibadah, yaitu hubungan manusia dengan tuhannya misalnya soal puasa dan sholat.
- Soal Muammalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang lainnya.
Dalam konteks perkawinan masuk dalam soal Muammalah. Sehingga dalam ilmu-ilmu fiqih, persoalan pernikahan ada dalam BAB Muammalah bukan pada Bab Ibadah ataupun Aqidah.

Pada sesi tanya jawab, salah seorang peserta yang kebetulan anaknya pernah dibantu dinikahkan beda agama oleh Munif. Sempat komplain dan menyampaikan telah meracuni anaknya menikah beda agama. Sempat terjadi debat panjang antara penulis dengan penanya. Tapi Munif menegaskan bahwa dia tidak pernah mengundang anak bapak tersebut untuk hadir kepadanya. Dia hanya membantu persoalan yang dihadapi oleh anak bapak tersebut. Selain itu bapak itu juga komplain dengan Gramedia yang telah menerbitkan buku ini. Dan dengan tegas akan menempuh jalur hukum untuk dapat menarik buku tersebut beredar di pasaran.

Kemudian Ibu Musdah menjawab bahwa siapapun berhak untuk keberatan dan tidak setuju dengan buku ini. Itu hak setiap orang termasuk bapak. Kalau memang mau melakukan jalur hukum, dipersilakan karena itu hak setiap orang. Tapi Ibu Musdah menekankan bahwa jangan lupa bahwa ada orang lain juga yang mungkin berbeda pendapat dengan bapak. Dan mungkin juga akan menempuh jalur hukum agar buku ini dapat beredar di pasaran.

Pendeta Saut Sirat menambahkan atas pertanyaan tersebut, kalau bapak tidak setuju dengan buku ini. Sebaiknya melakukan bantahan dalam bentuk buku juga.
Jadi akan menjadi perdebatan yang kritis dan membangun. Dan kemudian minta pihak Gramedia untuk menerbitkannya. Pihak Gramedia sendiri sudah menjelaskan bahwa mereka bersedia menerbitkan buku "tandingannya". Jadi ini menurut Pendeta Saut lebih fair dengan ketidaksetujuan bapak.

Walau ada beberapa orang yang tidak setuju, tetapi umumnya pengunjung justru yang hadir adalah orang-orang yang memang membutuhkan informasi ini. Ini ditunjukkan beberapa kali tepuk tangan oleh pengunjung apabila Ibu Musdah memberikan jawaban yang menunjukkan kepuasan pada peserta. Yang mungkin menurut pengunjung sangat rasional dan tepat sasaran.

Selain itu pada saat selesai para pembicara terutama Ibu Musdah dan Munif menjadi "selebritis" karena banyak peserta meminta tanda tangan dan nomor kontak kedua tokoh ini. Bahkan banyak yang photo bersama dengan Ibu Musdah (diluar jalur ya ceritanya).

Memang terlihat jelas sekali ada banyak orang diluar sana yang sangat membutuhkan informasi soal pernikahan beda agama ini. Mungkin selama ini ulama-ulama dan masyarakat selalu memberikan pandangan yang sama. Bahwa menikah beda agama itu haram. Sehingga orang-orang yang hadir itu mendapatkan satu pencerahan dan sangat berbeda dari pandangan banyak orang.
Aku sempat berpikir "kasihan" sekali teman-teman dan orang-orang diluar "haus" akan orang-orang yang mau berjuang untuk hak-hak mereka (soal beda agama).
Pemerintah mestinya melihat fakta yang ada bahwa ada banyak warga negara tidak mendapatkan hak menikah hanya karena berbeda agama.

Diskusi kali ini memang luar biasa sukses aku katakan. Karena peserta bukan hanya kelompok LSM tetapi justru orang-orang yang mengalami persoalan itu sendiri. Selain itu juga ada dihadiri oleh orang-orang yang tidak setuju perkawinan beda agama. Ini menjadi dialog yang efektif sekali dan membangun satu sama lain.

Mungkin ke depannya bagi teman-teman yang selama ini melakukan kampanye isu-isu HAM, gender, seksualitas, dan pluralisme. Untuk dapat mengambil kesempatan dan masuk ke even-even yang populis ini. Seperti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh kalangan perusahaan. Ini akan menambah pengetahuan bagi pihak lain yang mungkin sekali sangat dibutuhkan. Jadi tidak hanya diskusi di kalangan LSM lagi. Biasanya kita kan buat even dengan pembicaranya orang LSM, pesertanya LSM, dan yang kerja LSM. Jadi seperti ONANI-lah.

(Mediacare)

 

 

 

         

 

 

Powered by: SECAPRAMANA.Com. Inc.